Tag Archives: bintan

Wisata Uji Nyali Anti-Mainstream Di Bintan

Apakah kamu termasuk adrenaline junkie yang selalu mencari kegiatan ekstrim dan anti-mainstream saat berwisata di suatu tempat?

Coba liburan ke Pulau Bintan! Pulau yang berada di Provinsi Kepulauan Riau ini menyimpan begitu banyak destinasi wisata cantik beserta berbagai kegiatan seru yang bisa dijelajahi wisatawan selama liburan di pulau yang berdekatan dengan Singapura ini.

Letak geografisnya yang menghadap Laut Cina Selatan membuat pulau ini memiliki banyak pantai cantik yang bisa jadi tujuan liburan kamu selanjutnya. Tak hanya menawarkan keindahan pantai berpasir putih, Bintan juga memiliki banyak aktivitas seru dan adventurous yang bisa kamu coba untuk uji nyali. Sebagaimana yang dilasir di Pergi.com, Berikut ini ada 5 wisata seru di Bintan yang bisa jadi referensi:

1. Naik ATV

Ingin menjelajahi hutan atau lebih suka kebut-kebutan di pinggir pantai? Naik ATV sambil berkeliling tentu menjadi opsi yang seru sekali. Tergantung di resort mana kamu menginap, kamu bisa memilih apakah ingin menjelajahi hutan atau pantai menggunakan ATV. Rute yang dilewati pun bukan rute biasa, jadi kamu harus siap-siap mandi lumpur dan basah-basahan. Tapi kegiatan yang satu ini dijamin seru dan buat liburan kamu terasa lebih menantang.
Tersedia di: Nirwana Gardens, Treasure Bay Resort dan Bintan Lagoon Resort

Sumber: http://bintan-resorts.com/visitors/adventure/rides/

Sumber: http://bintan-resorts.com/visitors/adventure/rides/

2. Jetovator dan Underwater Scooter

Jika diving dan snorkeling sudah terlalu mainstream buat kamu, bagaimana dengan jetovator atau bahkan naik underwater scooter? Kamu bisa mencoba naik jetovator dan terbang ke udara layaknya Iron Man! Kamu juga bisa merasakan serunya menjelajahi bawah laut Bintan dengan naik underwater scooter.
Tersedia di: Crystal Lagoon di Treasure Bay

Sumber: https://treasurebaylagoon.com/activities/

Sumber: https://treasurebaylagoon.com/activities/

3. Wakeboarding

Jika kamu belum pernah mencoba wakeboarding sebelumnya, di Bintan kamu bisa mencoba olahraga air yang satu ini lho! Jika kegiatan wakeboarding menggunakan speedboat untuk menarik kamu, namun wakeboarding di Bintan ini beda! Menggunakan teknologi dari Jerman, kamu bebas bermain wakeboarding tanpa ditarik oleh boat!
Tersedia di: Bintan Wake park di Treasure Bay

Sumber: https://www.citynomads.com/get-your-splash-on-at-canopi-resort-treasure-bay-bintan-review/

Sumber: https://www.citynomads.com/get-your-splash-on-at-canopi-resort-treasure-bay-bintan-review/

4. Berkayak di Hutan Mangrove

Naik kayak di pantai itu sudah biasa, namun bagaimana jika naik kayak sambil menelusuri hutan mangrove? Kamu bisa mencoba kegiatan seru ini selama berada di Bintan lho! Kamu akan ditemani oleh instruktur yang akan memberikan banyak informasi menarik selama perjalanan menyusuri mangrove.
Tersedia di: Trewasure Bay dan BRC Tours

Sumber: https://www.citynomads.com/get-your-splash-on-at-canopi-resort-treasure-bay-bintan-review/

Sumber: https://www.citynomads.com/get-your-splash-on-at-canopi-resort-treasure-bay-bintan-review/

5. Parasailing

Aktivitas seru lain yang bisa kamu coba di Bintan adalah parasailing. Kamu bisa merasakan sensasi terbang di udara sembari menikmati keindahan pemandangan Bintan yang menawan. Kegiatan parasailing ini termasuk water sport yang populer di Bintan. Jika kamu ingin mencoba naik ini, harus booking terlebih dahulu ya!
Tersedia di: The Beach Club di Nirwana Gardens

5

Perjuangan Masalah Honorer Bintan Terus Berlanjut

Bintan, IsuKepri.Com – Pasca seleksi honorer/PTT yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bintan, para honorer/PTT yang menjadi korban kebijakan yang dinilai diskriminatif dan sewenang wenang, terus melakukan upaya mencari keadilan. Gerakan perjuangan yang dalam naungan Solidaritas Masyarakat Pulau Bintan ini terus berjuang dengan membawa permasalahan tersebut sampai ke tingkat pusat. Hal ini disampaikan oleh koordinator Solidaritas Masyarakat Pulau Bintan Baharuddin Rahman. Senin, (30/1)

“Permasalahan kebijakan pemerintah kabupaten bintan terkait masalah honorer, sudah kita sampaikan secara langsung baik itu melalui anggota DPD RI perwakilan kepri, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB bahkan ke DPR RI. Kita berharap kebijakan tersebut dapat di anulir sehingga Honorer/PTT yang selama ini sudah mengabdi dan disingkirkan dapat bekerja kembali seperti status mereka sebelumnya” ujar Baharuddin.

Dalam waktu dekat, Solidaritas Masyarakat Pulau Bintan juga berencana untuk bertemu Gubernur Kepri dan DPRD Provinsi Kepri. Pertemuan ini untuk melihat reaksi dari Gubernur dan DPRD terkait permasalahan yang bergulir sejak awal Januari ini.

“Gubernur dan DPRD Kepri tidak bisa tinggal diam melihat permasalahan ini. Bintan itu bagian dari Provinsi Kepri sehingga jika ada kebijakan di wilayah kabupaten kota yang diskriminatif dan sewenang wenang, provinsi wajib turut campur. Harus di ingat, otonomi daerah itu bukan untuk daerah sesuka hati membuat kebijakan, ada aturan dan batas kewenangan juga yang harus mereka pertimbangkan,” tambahnya

Lebih lanjut, Baharudiin menyangankan alasan Bupati Bintan yang menyatakan bahwa kebijaka ini diambil sebagai upaya efisiensi anggaran yang defisit.

“Jika alasan efisiensi anggaran, kenapa tidak melakukan seleksi ulang dan evaluasi kinerja khusus Honorer/PTT saja tanpa harus melakukan penerimaan honorer baru melalui seleksi umum. Itupun harus objektif dan transparan, jangan menggunakan cara cara yang diskriminatif dan tidak adil. Dengan syarat wajib memiliki KTP Bintan, itukan kebijakan diskriminatif apalagi ujian seleksi dengan cara manual tidak menggunakan sistem CAT, gak ada jaminan hasil seleksi tersebut objektif ” Tegas Baharuddin.

Hal ini ditegaskan kembali oleh salah satu Honorer Bintan korban kebijakan tersebut yang tidak ingin disebutkan namanya. Mereka merasa bahwasannya ada diskriminasi Pemkab Bintan terhadap honorer yang tidak memiliki KTP Bintan.

“Kami sudah bertahun tahun mengabdi di Kabupaten Bintan, kemarin alasan mereka cuma evaluasi kinerja dan itu memang dilakukan dimasing-masing instansi. Alhamdulillah hasil penilaian evaluasi kami rata-rata bagus, tapi diluar perkiraan kami ternyata ada seleksi lagi dan wajib kami ikuti, katanya cuma syarat aja dan kami akan tetap sambung kontrak. Tapi nyatanya setelah kami ikuti, ada syarat wajib KTP Bintan dan untuk mengurus pergantian KTP banyak kawan kawan yang gak tekejar karena jeda waktu cuma 2 hari kerja. Sehingga banyak yang gugur di administrasi. Adapun yang sempat merubah KTP, ternyata juga gak lulus dalam seleksi berikutnya, walaupun kita yakin nilai tersebut gak mungkin kita bisa gak lulus. Cuma kami bisa apa sebab sistem ujian tidak menggunakan sistem CAT jadi kami gak bisa tau nilai kami dalam ujian tersebut,” tuturnya

Baharuddin menambahkan, dari beberapa sumber yang beredar, ternyata pemerintah kabupaten bintan sudah mulai merekrut honorer/PTT yang selama ini tidak lulus secara diam diam, namun status mereka sampai saat ini belum jelas apakah tetap menjadi honorer seperti sebelumnya atau hanya honor kantor .

“jika itu terjadi, bisa jadi temuan karena sumber pembiayaan mereka dari mana untuk membayar gaji mereka sebab sudah jelas honorer/PTT yang dinyatakan lulus itu jumlahnya. Apalagi hal ini semakin aneh karena alasan dilakukan seleksi guna efisiensi anggaran tapi nyatanya justru menambah beban anggaran,” tambahnya (red)

Regalia Institute Minta Pemkab Bintan Buka Data Penerimaan Honorer

Tanjungpinang, IsuKepri.Com – Terkait dengan kebijakan seleksi ulang honorer yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan pada beberapa waktu yang lalu dipandang belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini disampaikan oleh Direktur Regalia Institute, Auliansyah saat menyerahkan Surat Permohonan Informasi dan Data terkait Kebijakan Seleksi Ulang Tenaga Honorer/PTT dan Seleksi Bagi Umum kepada PPID Kabupaten Bintan, Kamis (26/1)

“Ini merupakan salah satu langkah yang diambil dalam menyikapi polemik kebijakan Bupati Bintan. Disamping turut meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik,” tutur Auliansyah

Lebih lanjut, Auliansyah mengungkapkan bahwa permintaan informasi dan data terkait dengan prosesi seleksi ulang tenaga honorer/PTT ini, dilakukan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Sebagimana amanat dari Undang-undang itu sendiri, bahwa Undang-undang menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik,” tambahnya

Selain dari itu, Regalia Institute bersama beberapa elemen masyarakat serta tenaga honorer lainnya, telah melakukan diskusi terkait kebijakan Bupati. Hasil dari diskusi tersebut telah disampaikan kepada Mendagri dan DPD RI secara langsung pada Senin (23/1) dalam bentuk Hasil Kajian mengenai dampak dari kebijakan yang dibuat serta analisa terkait beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Bintan dalam membuat kebijakan ini.

“Permasalahan ini tidak bisa dipandang kecil oleh masyarakat, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, Regalia Institute bersama-sama dengan masyarakat akan terus memantau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Khusus terkait permasalahan ini, kami akan melakukan segala upaya agar unsur transparansi yang digaungkan oleh Bupati di beberapa media bukan hanya sebatas upaya politis,” tambahnya

Melalui permohonan ini, diharapkan bahwa Bupati Bintan mampu meyakinkan publik bahwa terkait kebijakan ini mulai dari perencanaan hingga selesai sudah mengedepankan asas transparansi.

“Kami akan menunggu tanggapan dari PPID terkait permohonan informasi dan data dalam waktu 10 hari kedepan. Jika hal ini tidak ditanggapi, maka kami akan melanjutkan hal ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku khususnya Undang-undang Keterbukaan Informasi,” tambah Auliansyah

Salah satu koordinator solidaritas masyarakat pulau Bintan, Baharuddin Rahman, menambahkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Bupati Bintan tidak memiliki dasar hukum untuk dilakukan dan justru telah menimbulkan masalah terutama dalam hal perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif atas proses seleksi yang dilakukan.

“Kami melihat bahwa kebijakan ini diskriminatif bagi sebagian honorer yang sudah lama mengabdikan dirinya di Bintan. Kami merasa simpati pada Honorer/PTT yang sudah lama mengabdikan diri disingkirkan karena kebijakan yang seperti ini. Apalagi ada kabar gembira bahwa dengan revisi UU ASN, honorer/PTT bakal diangkat menjadi PNS. Ini kabar gembira bagi yang masih menjadi honorer, tapi sekaligus menjadi kabar duka bagi honorer Bintan yang disingkirkan,” ucap Baharuddin

Seterusnya, Regalia juga akan menyampaikan surat permohonan ke Gubernur untuk melakukan peninjauan terkait Peraturan Kepala Daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 250 dan 251. Sehingga, kebijakan yang diambil oleh Bupati Bintan harus menjadi perhatian bersama baik pemerintahan yang memiliki kapasitas dibidang itu maupun masyarakat pada umumnya. (red)

Pencopotan Jabatan Lamen Sarihi Dari Ketua DPRD Bintan Sudah Tepat

Tanjungpinang, IsuKepri.Com – Pernyataan Lamen Sarihi yang mengatakan penggantian dirinya sebagai ketua DPRD Bintan berbau nepotisme dibantah ramai-ramai oleh jajaran elit Partai golkar Kepri dan Bintan. Pernyataan Lamen tersebut dinilai tidak mendasar, tidak sesuai fakta dan terkesan hanya mencari-cari alasan semata.

Humas Partai Golkar Kepri Suyono Saeran dalam pers rilisnya yang diterima meja redaksi, Selasa 24 Januari 2017, mengatakan keputusan Partai Golkar yang mencopot Lamen Sarihi dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Bintan sudah final.

“Itu murni keputusan DPP Partai Golkar. Golkar Kepri dan Bintan hanya melaksanakan keputusan DPP. Jadi kalau ada tuduhan nepotisme dalam pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPRD Bintan seperti yang dilontarkan saudara Lamen Sarihi, itu hanya alasan yang dibuat-buat. Mungkin Lamen tidak legowo posisinya digeser,” jelas Suyono Saeran.

Dijelaskannya, berulang kali Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Idrus Marham memerintahkan DPD Golkar Kepri agar memecat Lamen.

Pernyataan yang sama juga pernah disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid yang sisaksikan oleh seluruh unsur pimpinan DPD Golkar se Kepulauan Riau dalam ajang konsolidasi partai di Lagoi dan Hotel Comfort Tanjungpinang.

Dalam pernyataannya tersebut, DPP minta agar saudara Lamen Sarihi segera dicopot jabatannya sebagai Ketua DPRD Bintan.

“Bahkan DPP akan memberikan sanksi tegas kepada Golkar Kepri bila tidak segera mencopot jabatan Lamen Sarihi sebagai Ketua DPRD Bintan. Jadi tidak ada nepotisme. Ini murni mekanisme partai. Golkar Kepri hanya melaksanakan keputusan DPP,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Suyono juga membantah keras pernyataan Lamen Sarihi yang menuding Ketua Golkar Kepri Ansar Ahmad tidak mempunyai prestasi apa-apa selama memimpin partai. Menurutnya, selama kepemimpinan Ansar Ahmad mulai dari jaman Golkar dipimpin Akbar Tanjung sampai Setya Novanto terlalu banyak prestasi yang diraih Golkar Kepri.

Hal ini dibuktikan dengan perolehan suara yang selalu menang dalam pemilihan umum. Untuk kursi DPRD Kepri misalnya. Dalam Pemilu 2009 Golkar Kepri hanya memperoleh 7 kursi. Namun di Pemilu 2014 Golkar Kepri menang dalam perolehan suara dan memperoleh 8 kursi. Begitu juga dalam Pemilukada. Golkar Kepri selalu unggul. Hanya Pilkada di tahun 2015 Golkar Kepri kalah di Pilgub dan menang di tiga kabupaten. Sebelumnya hampir seluruhnya sapu bersih dan dimenangi Gokkar dalam Pemilu Kada di Kepulauan Riau.

“Kalau prestasi, semua orang mengakui kinerja dan program Ansar Ahmad dalam membesarkan partai. Kalau Lamen Sarihi itu prestasinya apa?” tegas Suyono balik bertanya.

Sementara itu Sekretaris Golkar Bintan Fiven Sumanti, dalam kesempatan terpisah menegaskan, keputusan pergantian Ketua DPRD Bintan dari Lamen Sarihi ke Nesar Ahmad sudah melalui rapat pleno partai.

“Mulai dari pengurus desa, kecamatan dan pengurus harian Golkar Bintan semua sepakat agar pak Lamen Sarihi dicopot dari kedudukannya sebagai Ketua Dewan Bintan. Tidak ada intervensi pihak mana pun termasuk pak Ansar. Jadi sangat keliru kalau PAW Ketua DPRD Bintan ini berbau nepotisme. Semua mekanisme partai sudah kita lalui,” jelas Fiven.

Menurut Fiven, ditunjuknya Nesar Ahmad menggantikan Lamen Sarihi sebagai Ketua DPRD Bintan, bukan tidak ada alasan. Selain posisinya sebagai Ketua Golkar Bintan, Nesar Ahmad juga memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 2014 lalu.

“Jadi wajar kalau Nesar Ahmad menggantikan posisi Lamen Sarihi sebagai Ketua DPRD Bintan. Karena memang dia kader terbaik yang loyalitas, dedikasi dan pengabdiannya di partai tidak diragukan lagi,” katanya.

Fiven juga menambahkan, selama ini Lamen Sarihi sebagai kader Golkar kurang berkontribusi dalam ikut membesarkan partai. Beberapa acara besar Partai Golkar tidak pernah ikut membantu.

“Jangankan membantu, hadir pun tidak pernah. Pada hal setiap ada kegiatan partai, dia selalu kita undang. Kalau merasa kader Golkar dan duduk sebagai anggota dewan dari Golkar mestinya kan peduli dan ikut berkontribusi dalam kegiatan partai,” tambah Fiven.

Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Mantang, Amin Fadillah, juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya, Lamen Sarihi selama menjabat sebagai Ketua Golkar dan DPRD Bintan tidak pernah melakukan pembinaan ke bawah.

“Saya setuju saudara Lamen Sarihi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Bintan. Sebagai Ketua, Lamen Sarihi tidak pernah konsolidasi ke bawah. Keputusan DPP Golkar itu sudah tepat dan kami dukung penuh,” tegas Amin. (*)

Pesantren Al Idris Kepri Buka Pendaftaran Santri Baru

Bintan, IsuKepri.Com – Yayasan Al Idris Kepulauan Riau pada 18 Januari 2017 mulai membuka penerimaan santri baru untuk Pondok Pesantren untuk masyarakat umum dan berakhir pada 18 Maret 2017. Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua Yayasan Al Idris Kepri Dr. Suparman Manjan, Lc, M.Ed dalam rilisnya Senin (16/1) malam kemarin.

“Terus terang pendirian Pondok Pesantren Idris ini merupakan wasiat bagi kami dari almarhum Ayah Sani Gubernur Kepri yang sekarang digantikan Dr. Nurdin Basirun, M.Si. Almarhum lah yang meresmikan bangunan pesantren dan kita ingat betul sambutan beliau yang menginginkan Pondok Pesantren Idris bisa menjadi pesantren terdepan di Kepri bahkan tingkat nasional atau internasional sekalipun,” kata Suparman.

Belum genap setahun almarhum Gubernur Kepri H.M Sani sejak meninggalnya pada 8 April 2016 lalu, meresmikan pembangunan Pondok Pesantren Idris, ditandai dengan peletakan batu pertama, di jalan Wisata Bahari, Kampung Jeropet, Kawal, Kecamatan Gunungkijang, Bintan, Minggu (15/3/2015).

Pembangunan Pondok Pesantren Idris, merupakan bukti konsep pembangunan Kepri yang berjalan baik.

“Jargon pendidikan Kepri bernuansa agama dapat ditumbuhkembangkan di masa mendatang. Era globalisasi yang mendera generasi muda, mesti dibentengi dengan kehidupan beragama. Salah satunya dengan pesantren ini, agar terciptakan ahlak generasi muda yang baik” ujar almarhum Ayah Sani ketika memberi sambutan waktu itu yang ditirukan Suparman.

Ia juga mengatakan, lokasi pembangunan pesantren merupakan wakaf dari warga yang bernama almarhum Idris. Oleh karenanya, nama pesantrennya adalah Pesantren Idris, sesuai wasiat pemberi wakaf tanah.

“Seluas satu hektare tanah wakaf dari almarhum. Sebagian lagi dibebaskan dari warga sehingga menjadi dua hektare. Dengan niat ikhlas, bertekad kuat mendirikan pesantren modern Idris,” katanya.

Alumnus doktoral jurusan kurikulum dan methodologi pengajaran Universitas El-Nilain Khartoum Sudan ini melanjutkan, program pesantren moderen yang akan digulirkan diantaranya mencetak ulama masa depan serta hafidz dan hafidzoh.

“Tahun ini kita mulai menerima santri baru gelombang pertama yang dibuka pada 16 Januari untuk keluarga pengurus Yayasan Al Idris Kepri dan 18 Januari – 18 Maret 2017 untuk umum yang diumumkan hasil tes dan wawancaranya pada 27 Maret 2017, pendaftaran gelombang 2 pada 28 Maret – 25 April 2017 yang pengumumannya bisa dilihat pada 30 April 2017,” katanya.

Sementara itu, untuk tempat dan waktu pendaftaran dipusatkan di Jalan Jeropet I Kawal, Kabupaten Bintan dan Jalan Adi Sucipto KM 11 Ruko 2 Lt 2 Tanjungpinang di tempat kantor Yayasan Al Idris.

“Pesantren ini milik umat, milik warga Kepri sehingga kita juga membuka peluang berdonasi untuk mengembankan pendidikan moral yang memang sangat dibutuhkan oleh daerah dan bangsa ini, semoga ada donatur yang mau membantu aktifitas atau kelancaran pembangunan pondok pesantren terbesar di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau ini,” tutupnya (rilis)

Wayu: Pemda Bintan Tak Rasional Merumuskan Kebijakan Honorer

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Perekrutan Honorer yang dilakukan belum lama ini dinilai tidak rasional karena honorer yang sebelumnya sudah mengabdi beberapa tahun diikutsertakan dalam tes.

Hal ini disampaikan oleh Wayu Eko Yudiatmaja, Staf Pengajar di FISIP UMRAH saat menjadi pembicara pada diskusi “Mimbar Publik” dengan tema “Masih Indonesiakah Bintan”, Jumat malam (13/1) di Tanjungpinang.

“Saya tidak yakni tes ulang yang dilakukan pemda bintan kepada honorer murni karena efisiensi birokrasi, tidak masuk akal. Karena honorer yang baru lulus tes belum tentu bisa langsung bekerja dengan baik dan benar, mereka butuh penyesuaian, sementara honorer yang sudah lama mengabdi banyak yang tak lulus,” ungkap Wayu.

Wayu berpendapat, langkah Pemda Bintan dalam melakukan efisiensi birokrasi merupakan suatu hal yang wajar, hanya saja menggunakan cara dan strategi yang tidak tepat.

“Perekrutan honorer seharusnya menggunakan asas keterbukaan, artinya tidak ada pembatasan identitas selama pelamar WNI, dan harus transparan mulai dari awal proses perekrutan sampai kepada hasil akhirnya,” terang Wayu.

Dalam proses perumusan kebijakan, tambah wayu, Pemda Bintan harus memenuhi prinsip rasionalisasi dan memperhatikan nilai-nilai etis dan sosiologi sehingga kebijakan yang digulirkan tidak berdampak negatif pada publik.

“Dampak yang paling parah adalah ketika kebijakan tersebut merugikan apalagi sampai menyakiti nurani publik khususnya honorer yang tak lulus,” tutur Wayu yang juga pemerhati Kebijakan Publik dan Politik. (wan)