Category Archives: Headlines

Headlines

HMI Komisariat Karimun : Tindakan Radikal Perlu di Minamalisir

KARIMUN – Guna nendukung nilai-nilai Nasioanlisme pada pemuda – pemudi khususnya kaum pelajar di Kabupaten Karimun, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam menggelar kebangsaan di Gedung Nasional Karimun , Selasa( 30/7/2019).

Hadir dalam acara tersebut pengurus Ketua MUI cabang Karimun Drs. H. Muhammad Rasyid Nur , KAHMI cabang Karimun Dra, H. Maimunah ,Kemenag cabang Karimun Drs. H. Samsudin , Ketua Umum HMI Cabang Batam, diwakili oleh M. Lufhi, Ketua Komisariat HMI se- Karimun, Ferdy Sugiarto, serta turut dihadiri oleh Kapolres Karimun AKBP. Hengky Pramudya SIK, Kasatlantas Polres Karimun AKP. Teuku Fazrial Kenedy SIK , Pasi Intel Kodim 0317/TBK Kapten (Inf) Istain Tamini.

Kegiatan seminar kebangsaan tersebut diikuti puluhan peserta dari berbagai Perguruan Tinggi dan Sekolah SLTA dan Sederajat yang berada di Karimun dan Tanjung Pinang

Dalam sambutannya KAHMI cabang Karimun, Dra. H. Maimunah memaparkan, dijaman yang milenial ini sudah sepantasnya rasa kecintaan kepada bangsa dan negara harus ditingkatkan, karena Negara Indonesia merdeka atas perjuangan saat sebagai pemateri kepada Mahasiswa dan pelajar ,ujarnya.

“Kita jangan sampai melupakan sejarah, karena Indonesia ini merdeka atas perjuangan para pahlawan yang rela jiwa dan raganya untuk Bangsa,”.

Selain meningkatkan nilai nasionalisme Dra. Hj. Maimunah memaparkan, para pemuda khususnya Pelajar dan Mahasiswa harus sadar akan peran dan fungsi sebagai kader Umat dan kader bangsa,ungkapnya.

Saat ini menurutnya , para Mahasiswa dan Pelajar jangan terjebak dengan kehidupan hedonis, maka mereka acuh tak acuh pada permasalahan yang ada, maka dengan ada acara ini diharapkan pemuda pemudi bisa meningkatkan rasa nasionalisme dan paham akan perennya sebagai kader Umat dan kader Bangsa,” imbuhnya

Dia mengatakan, bangsa yang besar bangsa yang menghormati para pahlawannya dan terus meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan.”Melalui acara seminar bangsaan ini dengan tema ” Merajut Silahturahmi Kelompok Masyarakat Dalam Meminimalisir Paham Radikal Dan Menjaga Kesatuan Dan Persatuan Bangsa ,” ungkap Mahasiswa S3 itu.

Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh mahasiswa dan pelajar , bahwa Indonesia terlahir atas perjuangan, maka sudah sepantasnya kita meneruskan perjuangan bangsa Indonesia ini guna bisa berdaya saing di tingkat Internasioanal.

“Hari ini adalah moment kita bisa meningkatkan nilai kebangsaan dan bisa meningkatkan rasa Nasional bahwa dalam kegiatan ini kita dan mampu bersaing dengan dunia Internasioanal.” pungkasnya.

Sumber : SILABUSNEWS.COM

KMP Gelar Dialog Kebangsaan, Satukan Pemuda Pasca Pemilu

Dialog Kebangsaan Pasca Putusan MK “Persatuan Indonesia” digelar oleh Komunitas Merah Putih (KMP) Provinsi Kepri berlangsung seru, di Aula Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang, sekitar pukul 09.00 Wib.

Dalam dialog yang dilaksanakan pada Sabtu (13/7) itu dihadiri oleh Komisi Pemilahan Umum (KPU) Kepri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kepri, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri, Akademisi dan Tokoh Pemuda.

Ketua Panitia Dialog Kebangsaan, Anan Prasetia menuturkan bahwa dilaksanakannya kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersatukan para pemuda, khususnya daerah Kepri, sehingga tidak menjadi terpecah-belah akibat berita pasca Pemilu yang lalu.

“Kami sebenarnya telah mengadakan acara ini secara bertahap, disaat sebelum Pemilu, saat Pemilu, dan yang sekarang pasca Pemilu, kegian ini diadakan dengan tujuan menyatukan pemuda-pemuda terkhusus di wilayah Kepri agar tidak terpecah-belah akibat berita yang beredar pasca Pemilu kemarin,” ujar Anan.

“Kami harap dengan adanya kegiatan ini, kami bisa merangkul semua perbedaan dan berharap agar semua msayarakat khususnya pemuda Kepri untuk bisa menerima keputusan yang telah ditentukan pasca Pemilu yang lalu,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KPU Provinsi Kepri, Priyo Handoko, S.AP.,MM memberikan apresiasinya dalam kegiatan Dialog Kebangsaan tersebut.

“Kami dari KPU tentu mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Komunitas Merah Putih, karena sudah menggelar diskusi  Pasca Putusan MK ini, Dialog ini menjadi penting, karena pasca putusan MK sangatlah heboh dimasyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di sebagian masyarakat Indonesia,” tutur Priyo.

“Saya harap para pemuda-pemuda Kepri bisa filter setiap membaca atau menerima berita, karena pada saat ini banyak berita hoax yang beredar di Media Sosial (medsos)”. tutup Priyo.

Sumber : GerbangKepri.com

Pulau Patah Karimun, Bertahun-tahun digerogoti Penambang Pasir

Sejumlah perusahaan selama bertahun-tahun menggerogoti pasir di Pulau Patah, dekat Selat Mi, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

“Sudah 4-5 tahun lima perusahaan menambang di Pulau Patah, tidak tersentuh hukum,” kata B, salah seorang warga setempat, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Rabu.

Awalnya, warga sempat memprotes aktivitas pertambangan pasir tersebut, namun ada pihak-pihak menakut-nakuti warga. Warga yang tidak paham dengan peraturan pertambangan pasir darat digertak oleh orang-orang yang “menjual” nama perwira tinggi kepolisian, bahkan Kapolri.

Warga pun ketakutan, dan membiarkan aktivitas pertambangan pasir yang lokasinya dekat dengan pemukiman warga.

B sendiri baru berani berbicara setelah Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun ditangkap KPK terkait kasus suap ijin reklamasi di Tanjung Piayu, Batam. Dari kasus ini, B berharap tidak ada seorang pun yang kebal hukum, meskipun orang berpengaruh dan kaya raya.

“Saya berharap kampung kami diperbaiki oleh orang-orang yang begitu rakusnya menyedot pasir tanpa melihat dampaknya,” tuturnya.

Kekhawatiran warga Pulau Patah, kata B, cukup beralasan lantaran Pulau Sebaik, yang berada di depan Pulau Patah sempat menjadi isu nasional karena hampir tenggelam akibat pertambangan pasir.

“Di Pulau Patah kalau dibiarkan juga akan seperti itu. Apa boleh perusahaan itu merusak kampung kami? Kami mau mengadu kepada siapa?” ucapnya.

B mengemukakan Pulau Patah dihuni sekitar seribu orang. Warga sudah ratusan tahun, turun-temurun tinggal di pulau itu. Beberapa warga yang memiliki uang memilih meninggalkan kampung karena sudah tidak nyaman dengan aktivitas pertambangan pasir tersebut.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah mengaveling sejumlah kawasan di Karimun dan Batam untuk perusahaan penambang pasir.

Berdasarkan data, kawasan untuk pertambangan pasir yang sudah dikaveling, antara lain, di Selat Mi, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan ini masih dibahas Pansus Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ranperda RZWP3K).

Sumber ANTARA di internal pemerintahan mengatakan bahwa pasir dari pertambangan di Batam dan Karimun untuk kepentingan reklamasi. Lokasi reklamasi juga sudah ditetapkan meski Perda RZWP3K belum disahkan.

Sumber : ANTARA

Pengamat : Kepri Butuh Pemimpin Sekaliber Ansar Ahmad

Provinsi Kepulauan Riau membutuhkan pemimpin sekaliber Ansar Ahmad, yang dianggap sukses memimpin Kabupaten Bintan selama dua periode, kata pengamat politik, Endri Sanopaka.

“Pemikiran dan kerja kerasnya membuat Bintan maju dalam berbagai sektor, terutama di dalam peningkatan infrastruktur dasar, budaya, pendidikan, pariwisata dan sosial, dan perekonomian. Ini masih dirasakan masyarakat,” ujarnya di Tanjungpinang, Jumat.

Endri yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji Tanjungpinang mengatakan gaung keberhasilan Ansar dalam memimpin Bintan didengar oleh sebagian masyarakat Kepri. Hal itu dapat dibuktikan dengan hasil Pemilu Legislatif 2019.

Ansar Ahmad memperoleh suara mayoritas pada Pemilu 2019. Keberhasilan duduk di kursi DPR itu sebagai wujud dari keinginan masyarakat.

“Tentu kemampuan Ansar Ahmad dibutuhkan untuk memajukan Kepri,” ujarnya.

Namun mencalonkan diri sebagai gubernur ataupun wakil gubernur perlu diperhitungkan secara matang oleh Ansar, karena ia harus mempertimbangkan secara matang apakah siap untuk melepas jabatan sebagai anggota DPR RI yang hanya sempat dijabat selama sekitar satu semester jika bertarung pada Pilkada Kepri 2020.

“Kalkulasi politik harus matang, meski jabatan sebagai gubernur itu lebih strategis dibanding DPR RI,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa pertimbangan Ansar sebaiknya tidak hanya pada tatanan kepentingan politik, melainkan juga kepentingan masyarakat Kepri. Berbagai permasalahan di Kepri selama Nurdin Basirun memimpin Kepri sebaiknya menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah bertarung pada pilkada atau tidak.

“Banyak catatan negatif dalam pemerintahan selama Nurdin memimpin Kepri,” katanya.

Pertarungan politik pada Pilkada Kepri 2020, menurut dia jauh lebih seru dibanding lima tahun sebelumnya. Nurdin Basirun dan Wakil Gubernur Kepri Isdianto mengisyaratkan akan maju dalam pilkada.

Pada posisi petahana, kata dia Nurdin tetap diuntungkan dalam menghadapi pilkada. Nurdin yang juga Ketua Partai Nasdem Kepri memiliki akses yang besar untuk mendekati masyarakat dibanding rival politiknya.

“Pertanyaannya, apakah mereka akan sepaket atau berlawanan? Saya pikir Isdianto, politisi PDIP akan kesulitan mendapatkan dukungan parpol, terutama jika Ketua PDIP Kepri Soerya Respationo benar-benar menjadi kandidat pilkada,” ucapnya.

Selain itu, Wali Kota Batam Rudi juga digadang-gadangkan akan bertarung pada pilkada. Namun Rudi juga harus mempertimbangkan jabatannya yang masih satu periode lagi bila bertarung pada Pilkada Kepri 2020.

Berdasarkan hasil Pilkada Kepri 2015, Batam yang dianggap banyak pihak menjadi barometer kemenangan politik kandidat pilkada, kenyataannya, tidak. Kemenangan HM Sani (almarhum)- Nurdin pada saat itu justru mendapat suara yang signifikan di daerah lainnya.

Perolehan suara HM Sani-Nurdin juga cukup tinggi di Batam. Hal itu diduga disebabkan mobilitas penduduk di Batam cukup tinggi.

“Kalau Rudi mungkin berpikiran lebih baik bertahan selama satu periode sebelum menuju Kepri I, karena jabatan sebagai Wali Kota Batam sangat strategis,” tuturnya.

Terkait Soerya Respationo, Endri mengatakan sebaiknya tidak kembali bertarung, karena sudah beberapa kali kalah. Soerya dinilai lebih piawai memimpin PDIP di Kepri.

“Soerya itu lebih bersinar sebagai pemimpin partai,” katanya.

Sementara itu, pengamat politik, Bismar Aryanto, berpendapat, Ansar Ahmad kemungkinan kecil bertarung pada Pilkada Kepri, karena mempertimbangkan jabatan sebagai anggota DPR.

“Ansar memang dibutuhkan Kepri. Beliau memiliki modal politik, pengalaman memimpin daerah dan cerdas. Tetapi menurut saya, beliau kecil kemungkinan maju karena energinya sudah banyak terkuras pada pemilu,” ucapnya.

Bismar mengemukakan Nurdin memiliki modal politik yang besar sebagai calon petahana dalam menghadapi Pilkada Kepri 2020. Catatan negatif terkait Nurdin sebagai pemimpin Kepri selama lima tahun terakhir, tidak menjamin Nurdin tidak terpilih lagi.

“Dengan karakter mayoritas pemilih yang pemaaf, dan mudah melupakan, saya rasa Nurdin diuntungkan. Ini sudah terbukti dalam sejumlah pilkada di berbagai daerah,” katanya.

Sumber : ANTARA

Kebutuhan Hewan Kurban di Batam 7.000 Ekor

Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mencatat daerah setempat membutuhkan sekitar 7.000 ekor hewan kurban dalam ibadah Idul Adha.

“Kebutuhannya 1.500 sampai 2000 ekor sapi dan 5.000 ekor kambing,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam, Mardanis di Batam, Rabu.

Menurut dia, hampir seluruh kebutuhan hewan kurban dipasok dari luar kota, mengingat terbatasnya lahan peternakan di sana.

“Boleh dikatakan dari lokal tidak ada,” kata dia.

Hewan kurban untuk Batam didatangkan dari Pulau Jawa, beberapa daerah di Pulau Sumatera yaitu Lampung dan Sumbar, juga Pulau Bali.

Sebelum dapat masuk ke Batam, seluruh hewan kurban harus dilengkapi hasil uji laboratorium demi memastikan hewan itu bebas dari berbagai penyakit berbahaya.

“Mereka harus ada uji lab, surat kesehatan dari daerah asal, izin memasukkan dari Pemkot Batam, surat pelepasan dari Karantina Batam. Ini diatur dalam Perda no.2 tahun 2019,” kata dia.

Menurut dia, pedagang sudah mulai memasukkan hewan kurban sejak beberapa waktu lalu. Ada yang sudah mengantongi izin dari Pemkot, dan beberapa di antaranya masih mengurus izin dan belum mendapatkan izin.

Pemasok hewan kurban, kata dia, tergabung dalam asosiasi pedagang hewan Kota Batam, jumlahya mencapai sekitar 30 pedagang.

Ia melanjutkan, setelah sampai Batam, maka petugas akan memeriksa kesehatan setiap hewan.

“Cek kesehatannya waktu turun ada 2 tahap, sebelum hewan dipotong, kita cek secara kasat mata dan saat dipotong cek organ-organnya,” kata dia.

Sementara itu, Pemkot Batam sempat menolak 61 ekor sapi kurban yang masuk dari Kuala Tungkal, Riau, karena tidak dilengkapi hasil uji laboratorium bebas virus Jembrana. Seluruh sapi itu dikembalikan ke daerah asal.

Mardanis mengatakan, pemerintah sangat ketat dalam menangani virus Jembrana, karena menular dan bisa membahayakan hewan kurban lainnya.

“Untuk manusia tidak membahayakan, tapi kepada sapi lain, iya. Bisa terkena semuanya nanti,” kata dia.

Karenanya, pemerintah tidak akan mengizinkan sapi yang tidak memiliki sertifikat bebas Virus Jembrana dari laboratorium untuk memasuki wilayah Batam.

Virus Jembrana, menyebabkan hewan mengalami demam tinggi hingga menyebabkan kematian mendadak. Virus itu juga mudah menular pada sapi.

Sumber : Antara

Hukuman Idrus Marham diperberat Jadi 5 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah memutus banding yang diajukan KPK atas vonis Idrus Marham dalam kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Hasilnya, banding KPK diterima dan hukuman Idrus diperberat menjadi lima tahun penjara.

Dilihat dari situs sistem informasi penelusuran perkara, PN Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019), PT DKI sudah memutus banding KPK dengan nomor 16/PID.TPK/2019/PT DKI pada Selasa (9/7/2019).

“Menerima permintaan banding dari penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut,” demikian bunyi putusan banding itu.

Majelis hakim tingkat banding yang diketuai I Nyoman Sutama serta hakim anggota Mohammad Zubaidi Rahmat dan Achmad Yusak menyatakan Idrus Marham terbukti bersalah dalam kasus suap ini. Idrus dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ujar majelis dalam putusannya.

Hukuman ini lebih tinggi dibanding vonis Idrus Marham pada tingkat Pengadilan Tipikor. Sebelumnya, Idrus divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan.

Idrus Marham dinyatakan bersalah menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1. Dia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sumber : Detik