Category Archives: Politic

Politics

Panwaslu Tanjungpinang Sebut Masa Kampanye Rawan akan Pelanggaran

IsuKepri.com, Tanjungpinang – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kota Tanjungpinang, Mariamah mengatakan bahwa masa kampanye merupakan tahapan pilwako yang sangat rawan akan pelanggaran. Hal ini disampaikan Mariamah saat menghadiri dialog jelang pilkada di Arsip Perpustakaan Tepilaut, Sabtu (27/1).

“Tahapan pada pilwako Tanjungpinang yang paling berpotensi akan adanya konflik dan pelanggaran adalah pada saat tahapan kampanye yang akan dimulai pada bulan Februari hingga Juni mendatang,” jelasnya dihadapan peserta dialog yang bertemakan “Pilkada Damai Wujud Kedewasaan Demokrasi Pancasila” yang diselenggarakan LSKP2K.

Melihat potensi konflik tersebut, Mariamah menghimbau kepada semua lapisan masyarakat Tanjungpinang untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya kampanye.

“Kampanye yang kurang lebih berlangsung selama 4 bulan lamanya harus diikuti oleh pengawasan semua pihak termasuk masyarakat Tanjungpinang sendiri. Jika dilapangan terjadi pelanggaran, maka foto dan segera laporkan kepada kami di Panwaslu,” jelas dia.

Sementara itu, Martunas, Redaksi Pelaksana Koran TanjungpinangPOS juga memastikan media cetak harian TanjungpinangPOS akan ikut dalam mengawasi pelaksanaan pilwako dari tahapan awal hingga selesai.

Dalam pemberitaan seputar pilwako Tanjungpinang, dirinya juga memastikan akan menerbitkan berita-berita yang berimbang dan tidak memihak ke pasangan calon manapun.

“Media itu dimana-mana, namun dalam pemberitaannya media tidak boleh memihak, harus berimbang. Jika calon A kami beritakan, maka kami juga harus memberitakan apa yang dilakukan calon atau pendukung dari B,” tegasnya.

Kegiatan dialog jelang pilwako ini dihadiri kurang lebih 150 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar SMA selaku pemilih pemula dalam pilwako mendatang. Hadir juga narasumber dari KPU Kota Tanjungpinang, Robby Patria; Sekretaris Kesbangpol, Arlius; dan Akademisi Stisipol Raja Haji, Suyito.

Editor: Masirwan

KPU Minta Pelajar Usia 17 Tahun Daftarkan Diri ke Kelurahan

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Robby Patria Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang meminta pelajar SMA/sederajat yang usianya sudah mencapai 17 tahun namun belum terdaftar sebagai pemilih dalam pilwako untuk mendaftarkan dirinya ke Kelurahan tempat tinggalnya.

Hal ini disampaikan Robby saat menjadi narasumber dalam kegiatan dialog kebangsaan jelang pilkada dengan tema “Pilkada Damai Wujud Kedewasaan Demokrasi Pancasila” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Kepri (LSKP2K), Sabtu pagi (27/1) di Gedung Arsip dan Perpustakaan Tepilaut.

“Sampaikan kepada orangtua anda, kemudian laporkan dan segera daftarkan diri anda ke kantor lurah terdekat. Bilang sama pak Lurah bahwa anda sudah berusia 17 tahun dan harus ikut memilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota pada 27 Juni 2018 mendatang,” jelas Robby kepada peserta dialog yang merupakan pemilih pemula dari SMA/sederajat se-Kota Tanjungpinang.

Dalam menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali, Robby menambahkan, pemilih pemula harus menjadi pemilih cerdas dengan pertimbangan yang rasional. Pemilih pemula harus bisa memilih pasangan calon yang mampu membawa perubahan bagi Tanjungpinang untuk 5 tahun kedepan.

“Perhatikan dulu visi dan misi dari semua pasangan calon, kemudian pilihlah pasangan calon yang anda anggap visi misi-nya bagus dan cocok untuk kemajuan Kota anda ini,” kata Robby lagi.

Robby juga menyinggung tentang strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Tanjungpinang, Dirinya mengaku akan melakukan kunjungan sekaligus sosialisasi ke 25 SMA/sederajat, kampus, dan beberapa titik perkampungan di Tanjungpiang untuk menyuarakan pentingnya partisipasi dalam pilkada serentak 2018.

“Selain itu kami (red: KPU) juga menggunakan media sosial yang banyak digunakan masyarakat seperti Facebook, Twitter, Instagram, WA, dan website KPU sendiri. Termasuk sosialisasi melalui siaran televisi lokal, radio, koran, media online dan pertemuan tatap muka seperti ini. Semua potensi akan KPU gunakan dalam rangka memaksimalkan sosialisasi pemilu,” terangnya.

Pada pilkada serentak 2018 kali ini, Robby mengatakan bahwa Komisi yang dipimpinnya ini diberikan target 77% untuk partisipasi pemilih. Tentunya angka ini bukanlah angka yang mudah untuk dicapai, namun Robby optimis mampu mencapai target tersebut. Perlu diketahui bahwa jumlah pemilih di Kota Tanjungpinang didominasi oleh pemilih yang berusia 17-40 tahun dengan persentasi hampir mencapai 60%.

“Dengan catatan harus ada kerjasama dari semua pihak baik itu pemerintah, partai politik, dan masyarakat Tanjungpinang secara keseluruhan untuk bersinergi mensukseskan pilwako Tanjungpinang,” terangnya lagi.

Hadir sebagai narasumber lainnya dalam dialog diantaranya; Mariamah, Ketua PANWASLU Tanjungpinang, Arlius, Sekretaris Kesbangpol Tanjungpinang, Suyito, Akademisi Stisipol Raja Haji, dan Martunas, Redaksi Pelaksana TanjungpinangPOS.

Editor: Masirwan

Gerilya AHY, PD: Saatnya Indonesia Dipimpin Leader Muda

Jakarta, IsuKepri.com – Usai tumbang di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali bergerilya politik dengan menemui sejumlah tokoh nasional, mulai dari Presiden Jokowi, Wapres JK, Ketum Gerindra Prabowo Subianto hingga menjenguk Ahok di Mako Brimob dan hadir dalam pelantikan Anies-Sandi. Aktivitas AHY cukup mendapatkan perhatian publik, Partai Demokrat (PD) menyebut gerilya AHY memang diperlukan demi regenerasi kepemimpinan bangsa.

Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto menyebut gerilya politik AHY merupakan dorongan dari kader-kader muda. Demokrat memandang sudah saatnya yang muda memimpin Indonesia.

“Itu dorongan dari bawah, dari kader, bahkan lebih banyak dari kawula muda yang banyak mendorong beliau jadi next leader. Karena, sudah saatnya Indonesia juga mempunyai leader yang masih muda, cakap dan yang juga dalam hal ini cerdas,” ujar Agus Hermanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).

Menurut Agus, apa yang dilakukan AHY bukan paksaan dari partainya. AHY, kata Agus, didorong kader muda untuk terus bergerilya politik.

“Kalau saya melihat, itu sebenarnya banyak dorongan dari kawula muda bahwa baik dari kader PD, bahkan dari kader partai lain pun banyak juga yang mendorong beliau untuk menjadi next leader,” sebut dia.

Sementara itu pengamat politik Gun Gun Heryanto menilai sikap AHY merupakan sebuah upaya membangun trust building. AHY disebutnya tengah membangun modal politik untuk ke depan.

“Gimana pun AHY tidak ingin kekalahan di Jakarta akhir dari karier panjang politik dia. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah public relations politic dengan key person. Misalnya mendatangi Ahok, Anies, Jokowi,” ulas Gun Gun.

Gun Gun juga mengingatkan AHY saat ini juga banyak berkeliling ke daerah-daerah. Tak hanya mendekati publik, mantan perwira TNI AD itu juga bertemu dengan simpul-simpul tokoh di daerah.

“Perhatikan pergerakannya, dia melakukan PR (public relations) politik. Politic hipe di medsos, kesepahaman bersama dengan beberapa pihak, dia coba tidak antagonistis ke semua pihak,” ungkapnya.

Sumber: detik.com
Editor: Masirwan

Timsel BAWASLU Kepri Tetap Lanjutkan Pencarian \”Manusia Setengah Malaikat\”

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Tim Seleksi Calon Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Kepulauan Riau akan terus melakukan tahap demi tahap proses pencarian manusia setengah malaikat yang akan bertugas mengawasi jalanya pemilihan umum di Kepulauan Riau. Sekretaris Timsel, Adji S. Muhammad mengatakan setelah melakukan pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas calon pendaftar, Timsel telah melakukan Pleno penetapan nama-nama yang dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diumumkan sebelumnya.

“Pada tahap penerimaan berkas, Timsel menerima sebanyak 84 berkas dan setelah dilakukan pemeriksaan keabsahan dan legalitas hanya 43 yang dinyatakan lolos. Semua tertuang dalam surat keputusan Timsel Nomor : 20 /TIMSEL/BAWASLU-KEPRI/VIII/2017 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2017-2022,” jelas Adji, Selasa (8/8).

Jika kemudian, lanjut Adji, banyak yang bertanya terkait nama-nama yang dicoret dari daftar hingga hampir separuh nama yang dibuang. Adji menjelaskan dirinya dan rekan-rekan yang tergabung dalam Timsel memang benar-benar berpedoman pada ketentuan persyaratan yang berlaku.

“Pada prinsipnya Timsel tidak main-main terhadap proses dan tahapan penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Provinsi Kepri. misalnya terkait dengan umur, dikatakan bahwa minimal umur 30 tahun, jika ada pelamar yang usianya pada saat mendaftar kurang 1 hari saja, maka Timsel akan mencoret nama yang bersangkutan dari daftar. lanjut Adji.

Apalagi terkait dengan syarat lainya seperti kejujurannya dalam mencantumkan daftar riwayat hidup, legalisir ijazah, surat keterangan dari Pengadilan Negeri tentang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.  “Kemudian, surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan BUMN/BUMD pada saat mendaftar sebagai calon,” jelas dia lagi.

“Semua kita teliti satu persatu dan seluruh Timsel memeriksa satu persatu berkas pendaftar. Artinya satu berkas diperiksa oleh seluruh Timsel. Dengan demikian jika ada ketidaksesuaian dalam memeriksa berkas pelamar tersebut akan dibuka kembali pada saat Pleno,” tegas Adji.

Terhadap dugaan adanya pelamar yang dinyatakan lolos namun tidak melengkapi berkas, Ketua Timsel Bawaslu, Riama Manurung ditempat yang sama mengatakan bahwa pihaknya telah memiliki bukti dan semuanya dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi.

“Kami menghimbau kepada pihak-pihak yang tidak terima dengan proses seleksi untuk dapat mengirimkan surat keberatan secara resmi melalui jalur-jalur yang telah ada baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegas Riama.

Riama juga menyinggung atas pemberitaan negatif terhadap Timsel Bawaslu akhir-akhir ini, menurutnya media sebagai salah satu pilar demokrasi tidak melakukan propaganda atau membangun opini sesat yang akan merusak suasana kondusif masyarakat Kepulauan Riau.

“Timsel siap mempertanggungjawabkan seluruh proses dan tahapan kepada Bawaslu RI setelah tahap demi tahap dilalui. Kami, Timsel berprinsip Kalau Bersih Kenapa Risih”, sejauh seluruh tahapan sudah sesuai prosedur dan indikator yang kami gunakan dapat dipertanggungjawabkan maka Timsel tidak akan mundur walaupun tekanan demi tekanan datang silih berganti,” tandas Ketua Timsel Bawaslu, Riama Manurung.

Timsel mengaku sudah mengetahui siapa di balik pemberitaan tersebut, disinyalir yang bersangkutan adalah salah satu pelamar yang tidak terima karenanya namanya dicoret dari daftar. Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan legalitas serta ditambah informasi yang masuk ke Timsel, yang bersangkutan dinyatakan tidak jujur. Ketidak jujuran tersebut karena yang bersangkutan menyembunyikan biodata diri yang dianggap Timsel sangat vital. Tak hanya itu, yang bersangkutan juga tidak melengkapi berkas berupa Ijazah yang di legalisir. (*)

Maladministrasi di Kepri, Ini Alasan AMTI Kepri Libatkan KPK

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Ketua DPD Aliansi Masyarakat Tarekat Indonesia (AMTI) Kepri, Baharuddin Rahman menilai pejabat-pejabat yang telah dilantik oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun pada Januari lalu berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, pelantikan yang dilaksanakan tersebut merupakan produk dari proses yang cacat hukum.

DPD AMTI Kepri menilai tindakan Gubernur Kepri melantik para pejabat eselon di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melanggar ketentuan perundang undangan.

“Ini berimplikasi pada hukum, maka dapat dikategorikan tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang. Pelantikan yang dilakukan, secara hukum dianggap tidak sah, dan seluruh pengeluaran tunjangan bagi pejabat yang merupakan produk cacat hukum berpotensi menimbulkan kerugian negara,” tegas Baharuddin, Sabtu (15/4).

Baharuddin juga menilai dampak dari kesalahan penempatan pejabat yang cacat hukum tersebut maka ada perbuatan atau kebijakan yang sudah salah sebab telah dilakukan oleh pejabat yang tidak sah, begitu juga dengan keuangan negara yang dikelola menjadi tidak sah dan dapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara.

Maka lanjut dia, selain melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman terkait pelanggaran ketentuan perundang undangan dalam proses penempatan dan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Kepri, AMTI juga berencana akan mendatangi KPK dalam waktu dekat.

“InshaAllah kami juga akan mendatangi kantor KPK dan saat ini kami sedang mempersiapkan berkasnya,” lanjut dia.

Baharuddin menambahkan pihaknya menduga ada unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam hal ini. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan atau kebijakan pemerintah. Cacat hukum keputusan atau kebijakan pemerintah pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum dalam proses penempatan dan pelantikan pejabat di kepri tersebut bisa dikategorikan memenuhi unsur tersebut.

“Oleh karena itu kami akan meminta KPK mengusut dugaan potensi kerugian negara dalam hal ini, Gubernur sebagai Pembina Kepegawaian Daerah dan Sekda Kepri sebagai Pejabat yang berwenang harus bertanggung jawab dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran ketentuan perundang undangan yang berpotensi ada kerugian negara didalamnya,” tutup Baharuddin. (*)

Bandingkan Pejabat, Baharuddin Kecam Statement Sekdaprov Kepri

TANJUNGPINANG, ISUKEPRI.COM – Ketua DPD Angkatan Muda Thareqat Islam (AMTI) Provinsi Kepulauan Riau Baharuddin Rahman mengecam statment Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, T.S.Arif Fadillah beberapa waktu yang lalu disalah satu media yang mengatakan bahwa Pejabat Kabupaten Karimun lebih unggul di bandingkan pejabat di luar Karimun termasuk di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagaimana dikutip dari Lendoot.com (kamis, 9/3/2017) pada acara Korpri Kabupaten Karimun, Sekdaprov Kepri dalam sambutannya menyatakan bahwa “SDM Pejabat Pemkab Karimun lebih unggul dari Pejabat di Provinsi Kepri” kemudian diteruskan dengan kalimat Saya sering ungkapkan, kalau SDM kita (Kabupaten Karimun) memang lebih unggul. Tapi giliran orang Karimun jadi, sibuk semua”.

“Kita sangat mengecam Statment Sekdaprov Kepri sampai bicara seperti itu. Apa indikator yang beliau gunakan dalam melakukan penilaian seperti itu?  Kalau bicara tingkat pendidikan (S2 dan S3) sebagai indikatornya, saya rasa tidak cukup hal tersebut  sebagai jaminan bahwa kualitas seorang pejabat dapat dinilai apalagi sampai melakukan perbandingan dengan pejabat lainnya ” ujar Baharuddin, Jumat (10/3) di Tanjungpinang.

“Pak Arif Fadillah seharusnya sadar bahwa hari ini dia adalah Pejabat Provinsi Kepulauan Riau, orang nomor 1 dalam OPD di Kepri ini.  Ini Provinsi Kepri dimana ada 7 Kabupaten Kota didalamnya. Jadi hati hatilah dalam mengeluarkan statment, jangan asal bunyi tanpa ada indikator penilaian yang jelas,” lanjut dia.

Jika ingin memotivasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun di wilayah Kabupaten Kota yang ada di Kepri, tidak perlu lah harus membanding bandingkan karena bisa menimbulkan multi persepsi dan sentimen kedaerahan.

DPD AMTI Provinsi Kepulauan Riau meminta Sekdaprov Kepri harus segera mengklarifikasi Statment nya tersebut, jika benar itu beliau katakan maka beliau harus punya alasan bahkan data valid sehingga bisa membanding bandingkan seperti itu.

“Jangan bicara tingkat pendidikan lah sebagai indikatornya, apakah semua pejabat yang mengambil S2 dan S3 ada jaminan punya kualitas yang baik dibandingkan yang cuma S1 dalam mengelola tata pemerintahan? Kita juga perhatikan kok bagaimana provinsi kepri hari ini semenjak Pak Arif jadi Sekda, banyak yang gak beres juga dalam penataan administrasi pemerintahan, salah satunya yang paling nyata itu soal pelantikan pejabat OPD Kepri yang sempat menimbulkan banyak masalah dan berujung pada hak interpelasi DPRD Kepri,” ujar Baharuddin.