Category Archives: Metro

Metro

Muhammad Rafiq, Salah Satu Korban Tenggelam Sedang Jalani Operasi di RSUP Ahmad Thabib

BINTAN, IsuKepri.com – Muhammad Rafiq (21) salah seorang korban yang tenggelam di Pantai Trikora IV saat ini diketahui sedang berada di ruangan operasi Ahmad Thabib lantai 3. Pemuda kelahiran 1997 ini merupakan mahasiswa aktif STAI SAR Ceruk Ijuk, Bintan.

Hal ini disampaikan oleh Erlina Gusnita, salah seorang dosen STAI SAR yang sedang mendampingi keluarga Rafiq di RSUP.

“Rafiq sedang di ruang operasi sejak jam 5 sore tadi. Dia mahasiswa kami di jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 3,” jelas Erlina.

Menurutnya, korban sedang menjalani operasi endoscopik guna membersihkan organ dalam bagian pernapasan.

Erlina menceritakan keberadaan korban di Pantai Trikora IV pada Selasa (18/12) hanyalah sekedar jalan-jalan bersama teman kelasnya di kampus.

“Kegiatan ini diluar sepengetahuan kampus, mereka sengaja mengagendakan kegiatan ini bersama teman-teman sekelas,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Rijal abang ipar korban saat ditemui di ruang tunggu mengatakan dirinya juga tidak mengetahui jika korban berpergian ke pantai sejak pagi hingga sore tadi.

“Operasinya sudah selesai, tapi Rafiq belum siuman. Kata dokter yang menanganinya tadi, tinggal menunggu pemulihan saja,” ungkap Rizal yang beralamatkan di Bulan Linggi, Tanjung Uban.

Rizal sangat bersyukur karena operasi berjalan lancar dan dirinya berharap adiknya lekas pulih dan segera siuman.

Dari pantauan di lapangan, terlihat belasan mahasiswa STAI SAR yang merupakan teman korban sedang ikut mendampingi keluarga korban dan ingin tau bagaimana kondisi korban saat ini.

Teman-teman korban saat menunggu proses operasi di ruang tunggu lantai 3

Teman-teman korban saat menunggu proses operasi di ruang tunggu lantai 3

Seperti diketahui, Rafiq tenggelam bersama 2 orang temannya yakni Deni (19) dan Zahir (19). Dimana Deni hanya mengalami shock ringan dan saat ini sedang beristirahat dikediamannya, sementara Zahir dikabarkan meninggal dunia dan sudah dikebumikan sore tadi di pemakaman Toapaya. (*)

Dua Pengoplos Elpiji di Kediri Terancam 5 Tahun Penjara

Kediri, IsuKepri.com – Terhimit kebutuhan ekonomi, Winarto (47) dan septian (23) warga kelurahan Kaliombo, kota Kediri rela melakukan kecerungan dengan mengoplos tabung elpiji non subsidi berukuran 12 kg dengan tabung elpiji ukuran 3 kg.

Kompol Sucipto, Kapolsek Kota Kediri mengatakan pengoplosan ini dilakukan didua lokasi yang berbeda, yakni di jalan Padang Padi dan jalan Mangga kelurahan Kaliombo, kota Kediri, dan jalan Hassanudin kota Kediri.

“Kedua pelaku ini merintis usaha ilegal tersebut sudah sekitar 6 bulan yang lalu dan menembus omset yang terbilang sangat besar, dalam sehari bisa mencapai Rp 300 ribu atau Rp 9 juta perbulan,” ujar kompol Sucipto.

Sebelumnya masyarakat sekitar yang mengetahui perbutaan kedua pelaku ini merasa resah dan melaporkanya kepada kapolsek kota Kediri. Setelah melakukan pengintaian yang cukup lama akhirnya polisi berhasil membekuk kedua pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 112 tabung gas ukuran 3,5 Kilogram dan 21 tabung gas ukuran 12,5 kilogram.

“Kami juga mengamankan sejumlah barang bukti lain seperti alat transportasi jual beli berupa mobil pikap dan motor roda tiga,” ujar Sucipto.

“Untuk saat ini tersangka kami jerat pasal No 53 UU 22 tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara,” pungkasnya.

Sumber: Detik.com
Editor: Mohammad Arif Aditya

Besok di Pamedan, Forum Peduli Rohingya Gelar Galang Dana Solidaritas

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Forum Peduli Rohingya Tanjungpinang rencananya akan menggelar aksi solidaritas sekaligus penggalangan dana untuk membantu masyarakat Rohingya, Besok (Rabu, 6/9) pukul 09.00 WIB, di Lapangan Pamedan, Tanjungpinang.

Seruan ini disampaikan melalui undangan terbuka yang ditujukan kepada seluruh Organisasi dan ORMAS lintas agama di Kota Tanjungpinang.

Perlu diketahui sebelumnya, Forum ini sudah melakukan musyawarah bersama perwakilan ORMAS dan Organisasi di Kota Tanjungpinang yang kemudian sepakat mengundang masyarakat Tanjungpinang untuk hadir bersama-sama mengikuti aksi simpatik dan solidaritas atas bencana kemanusiaan yang terjadi di Rohingya belum lama ini.

Aksi damai ini juga akan disejalankan dengan penggalangan dana bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan ke Rohingya.

Pada pelaksanaannya, kepada ormas dan organisasi diminta untuk mengenakan atribut dan bendera organisasi masing-masing beserta membawa bendera Merah Putih.

Sumber: Humas Forum Peduli Rohingya

Penerimaan Siswa Baru, SPN Prioritaskan Putra Kepri

* BUKA PENERIMAAN SEBANYAK 227 SISWA

TANJUNGBATU, ISUKEPRI.COM – Kehadiran Sekolah Polisi Negara (SPN) milik Polda Kepri di Tanjungbatu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun yang tahun lalu baru diresmikan tentunya memberikan peluang bagi putra daerah, khususnya mereka yang berminat menjadi aparat penegak hukum.

Kabarnya tahun 2017 ini SPN Polda Kepri akan membuka penerimaan siswa baru sebanyak 227 siswa, dari jumlah tersebut SPN akan memprioritaskan putra daerah Kepri. Pendaftaran ini akan dimulai pada bulan Maret 2017 di masing-masing Polres di Wilayah Polda Kepri.

Hal tersebut disampaikan Kepala SPN Polda Kepri AKBP Kristiaji di Tanjungbatu, usai menghadiri undangan pembukaan MTQ Tingkat Kecamatan Kundur tahun 2017, Minggu (12/2).

Menurutnya, pada penerimaan tahun lalu SPN Kepri telah meluluskan sebanyak 200 lebih Brigadir Polisi, dari jumlah tersebut hanya 70 orang putra Kepri.

“Namun penerimaan calon Brigadir Polisi kali ini akan diperioritaskan putra daerah Kepri secara keseluruhan yakni sebanyak 227 siswa,” kata Kristiaji.

Pihaknya mengaku akan memberikan bantuan berupa latihan-latihan yang dapat mendukung kelulusan siswa.

Untuk putra Kepri kita akan prioritaskan, kita bantu dalam artian memberikan latihan-latihan khusus, tesnya seperti apa kita akan berikan latihan, latihan fisik seperti apa juga akan kita berikan latihan,” ujar Kristiaji.

Mengingat kurangnya jumlah anggota kepolisian di Kepri, lanjut Kristiaji, 200 lebih Brigadir polisi lulusan pertama SPN Kepri akan di tugaskan di wilayah Polda Kepri.

Siswa-siswa yang baru lulus, saat ini sedang diupayakan agar dapat bertugas di wilayah Polda Kepri, dan tidak kembali ke Polda Metro Jaya. Karena Polda Kepri masih banyak kekurangan dari jumlah personil, apalagi Polda Kepri sudah Polda Tipe A,” jelasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, penerimaan siswa di tahun 2016, SPN Polda Kepri menerima hibah siswa dari Polda Metro Jaya sebanyak 123 siswa. Namun karena kurangnya personil kepolisian diwilayah Polda Kepri, mengharuskan mereka tetap bertugas di wilayah Kepri.

(Sumber: KundurNews)

Regalia Institute Minta Pemkab Bintan Buka Data Penerimaan Honorer

Tanjungpinang, IsuKepri.Com – Terkait dengan kebijakan seleksi ulang honorer yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan pada beberapa waktu yang lalu dipandang belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini disampaikan oleh Direktur Regalia Institute, Auliansyah saat menyerahkan Surat Permohonan Informasi dan Data terkait Kebijakan Seleksi Ulang Tenaga Honorer/PTT dan Seleksi Bagi Umum kepada PPID Kabupaten Bintan, Kamis (26/1)

“Ini merupakan salah satu langkah yang diambil dalam menyikapi polemik kebijakan Bupati Bintan. Disamping turut meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik,” tutur Auliansyah

Lebih lanjut, Auliansyah mengungkapkan bahwa permintaan informasi dan data terkait dengan prosesi seleksi ulang tenaga honorer/PTT ini, dilakukan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Sebagimana amanat dari Undang-undang itu sendiri, bahwa Undang-undang menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik,” tambahnya

Selain dari itu, Regalia Institute bersama beberapa elemen masyarakat serta tenaga honorer lainnya, telah melakukan diskusi terkait kebijakan Bupati. Hasil dari diskusi tersebut telah disampaikan kepada Mendagri dan DPD RI secara langsung pada Senin (23/1) dalam bentuk Hasil Kajian mengenai dampak dari kebijakan yang dibuat serta analisa terkait beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Bintan dalam membuat kebijakan ini.

“Permasalahan ini tidak bisa dipandang kecil oleh masyarakat, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, Regalia Institute bersama-sama dengan masyarakat akan terus memantau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Khusus terkait permasalahan ini, kami akan melakukan segala upaya agar unsur transparansi yang digaungkan oleh Bupati di beberapa media bukan hanya sebatas upaya politis,” tambahnya

Melalui permohonan ini, diharapkan bahwa Bupati Bintan mampu meyakinkan publik bahwa terkait kebijakan ini mulai dari perencanaan hingga selesai sudah mengedepankan asas transparansi.

“Kami akan menunggu tanggapan dari PPID terkait permohonan informasi dan data dalam waktu 10 hari kedepan. Jika hal ini tidak ditanggapi, maka kami akan melanjutkan hal ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku khususnya Undang-undang Keterbukaan Informasi,” tambah Auliansyah

Salah satu koordinator solidaritas masyarakat pulau Bintan, Baharuddin Rahman, menambahkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Bupati Bintan tidak memiliki dasar hukum untuk dilakukan dan justru telah menimbulkan masalah terutama dalam hal perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif atas proses seleksi yang dilakukan.

“Kami melihat bahwa kebijakan ini diskriminatif bagi sebagian honorer yang sudah lama mengabdikan dirinya di Bintan. Kami merasa simpati pada Honorer/PTT yang sudah lama mengabdikan diri disingkirkan karena kebijakan yang seperti ini. Apalagi ada kabar gembira bahwa dengan revisi UU ASN, honorer/PTT bakal diangkat menjadi PNS. Ini kabar gembira bagi yang masih menjadi honorer, tapi sekaligus menjadi kabar duka bagi honorer Bintan yang disingkirkan,” ucap Baharuddin

Seterusnya, Regalia juga akan menyampaikan surat permohonan ke Gubernur untuk melakukan peninjauan terkait Peraturan Kepala Daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 250 dan 251. Sehingga, kebijakan yang diambil oleh Bupati Bintan harus menjadi perhatian bersama baik pemerintahan yang memiliki kapasitas dibidang itu maupun masyarakat pada umumnya. (red)

Perekonomian Indonesia dan APBN 2017

IsuKepri.Com – Menghadapi tahun 2017 yang masih dihadapkan oleh potensi risiko global, pemerintah meresponnya melalui penetapan kebijakan fiskal yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan. Kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN 2017 tersebut dibingkai oleh asumsi kerangka makro yang yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah. Berikut Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada APBN 2017 dan Target Pembangunan pada APBN 2017.

BIB_1

2

Kesepakatan asumsi makro tersebut tidak lepas dari adanya pengaruh dari faktor eksternal dan faktor internal. Dari faktor eksternal, kondisi perekonomian dunia masih belum stabil, baik dari sisi permintaan (demand) yang masih lemah, maupun harga komoditas yang rendah. Selain itu, economic rebalancing dari negeri Tiongkok juga berimbas pada kondisi ekonomi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terakhir, kebijakan ekonomi Negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga memiliki dampak kepada Indonesia.

3

Dari sisi internal sendiri, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu didorong oleh belanja infrastruktur pemerintah dalam rangka menguatkan sektor produktif sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian. Tidak hanya itu, sebanyak empat belas paket kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah diharapkan dapat mendorong investasi yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi makro.

Kabar baiknya adalah Indonesia tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan masih lebih baik dibandingkan dengan Negara-negara lainnya selama kurun waktu 2006-2015. Sementara itu, sampai dengan kuartal 3 tahun 2016, Indonesia memiliki capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sebesar 5,02%.

4

Selain optimis terhadap pertumbuhan ekonomi, kesehatan fundamental ekonomi Indonesia dapat terjaga dengan baik. Hal tersebut terlihat dari indikator ekonomi 2016 yang menunjukan hasil yang baik, seperti inflasi yang masih terkendali pada angka 3,02%, apresiasi nilai tukar Rupiah sebesar 2,6% dan pertumbuhan IHSG sebesar 15,3%.

Selain itu, nilai investasi langsung yang berasal dari luar negeri (FDI) maupun dari dalam negeri juga menunjukkan angka yang terus meningkat. Terakhir, pergerakan neraca pembayaran tahun 2016 terpantau surplus dengan defisit transaksi berjalan yang terjaga dan nilai cadangan devisa yang memadai.

5

APBN 2017 Yang Kredibel, Efisien Dan Efektif, Serta Berkesinambungan.

Postur APBN 2017 dibuat di atas asumsi kerangka makro yang optimis agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017 dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian (prudent) dan efektivitas pelaksanaannya.

6

7

8

Kebijakan Fiskal Dan APBN Menjadi Tulang Punggung Reformasi Ekonomi

Kebijakan fiskal dalam APBN tahun 2017 dibuat secara kredibel, efisien dan efektif serta berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Upaya mereformasi fiskal sudah digulirkan pemerintah sejak 2015 dalam kebijakan APBN. Dalam APBN 2017, pemerintah memastikan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan APBN melalui tiga pilar utama.

1. Optimalisasi Pendapatan Negara

Pertama adalah melakukan optimalisasi pendapatan negara. Pada sisi pendapatan negara, optimalisasi pendapatan diarahkan pada perluasan basis pendapatan. Namun tetap selaras dengan kapasitas perekonomian agar tidak mengganggu iklim investasi.

Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk realisasi program Amnesti Pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru.

9

10

11

Selain itu, untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara, pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan secara lebih komprehensif. Reformasi tersebut terdiri dari reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi.

12

2. Pengelolaan Belanja Negara Secara Produktif dan Berkualitas

Pada sisi belanja negara, kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Selain itu, untuk belanja Negara dalam APBN 2017, pemerintah dan DPR RI menyepakati jumlah Rp2.080 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah dan dana desa. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini dilakukan demi mendukung pembangunan yang produktif.

14

15

Komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja negara dapat dilihat dari reformasi struktural. Realokasi belanja pada subsidi energi secara signifikan kepada belanja yang bersifat prioritas dan mandatory, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

16

Anggaran infrastruktur dalam APBN 2017 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2016. Hal tersebut dapat tercapai dengan melalui peningkatan efisiensi belanja dan peningkatan earmark Dana Transfer Umum yang dikhususkan untuk infrastruktur. Dana Transfer Umum merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah dalam penggunaannya.

17

18

Belanja negara juga ditujukan demi pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satunya adalah melalui pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatory spending), seperti anggaran pendidikan yang dalam APBN 2017 tetap dijaga sebesar 20%, dengan fokus untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.

19

20

Selain itu, mandatory spending yang lain adalah anggaran kesehatan yang pada tahun 2017 juga tetap dialokasikan sebesar 5% dari APBN. Kebijakan anggaran kesehatan tersebut difokuskan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

21

22

Sementara itu, belanja infrastruktur yang dialokasikan ke daerah dalam APBN 2017 melalui Dana Transfer Umum juga memberikan dampak yang signifikan terhadap dana yang ditransfer ke daerah. Tercatat dalam APBN 2017, Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp763,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak fungsi dari pemerintah pusat yang telah didelegasikan/diserahkan kepada daerah saat ini. Selain itu, peningkatan alokasi Dana Desa menjadi Rp60 triliun dari Rp47 triliun pada APBN 2016 bertujuan untuk membangunpemerataan pembangunan, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23

3. Pengelolaan Pembiayaan Dengan Prinsip Kehati-Hatian (Prudent)

Ketiga adalah menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran. Dari sisi pembiayaan, kebijakan penghematan dilakukan pada pembiayaan investasi. Fokus pemerintah adalah pada kemandirian BUMN dan infrastruktur melalui sumber pembiayaan murah. Kebijakan defisit ekspansif dan terarah masih menjadi pilihan pemerintah dengan tetap berkomitmen pada reformasi penganggaran dan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan ekspansif dalam APBN 2017 dilakukan demi mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, hal ini juga dilakukan demi meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Meski berdampak pada defisit yang ditutup melalui pembiayaan anggaran, kebijakan defisit diarahkan agar tetap sehat dan berkesinambungan. Rasio utang juga terhadap PDB dijaga agar tetap terkendali. Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Tidak hanya itu, pembiayaan melalui utang dimanfaatkkan terutama untuk kegiatan produktif dan diarahkan untuk mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif bagi UMKM.

24

25

 

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id)