Category Archives: Politic

Politics

Kabar Lis-Syahrul Berpisah, ini kata Wakabid Kehormatan PDI Perjuangan

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Kabar berpisahnya Lis – Syahrul pada Pemilihan Walikota Tanjungpinang 2018 mendatang, akhir-akhir ini menjadi trending topik di kedai-kedai kopi bahkan hingga di media sosial. Beberapa dari mereka ada yang menginginakan Lis – Syahrul tetap bersama, dan ada pula yang berpendapat sebaliknya.

Wakil Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Syahrial, mengatakan kabar berpisahnya Lis – Syahrul jangan di besar-besarkan dulu, karena dirinya kahwatir ini akan menganggu Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan kepemimpinannya.

“Biarkan dulu mereka (Lis-Syahrul, red) bekerja sampai masa jabatannya selesai. Bicara apakah nanti mereka bersama lagi atau berpisah, biarkan proses dan waktu yang menentukan,” jelas Syahrul kepada IsuKepri.com (12/01) di Tanjungpinang.

Syahrial menambahkan, partainya PDI Perjuangan optimis tetap mengusung Lis Darmansyah untuk maju di Pilwako Tanjungpinang 2018.

“Wakilnya bisa Pak Syahrul lagi, bisa juga yang lain. Tentunya kita menginginkan yang terbaik lah untuk Tanjungpinang kedepan,” ungkap Syahrial yang juga anggota komisi II DPRD Kota Tanjungpinang.

Saat di tanya tentang peta koalisi PDI Perjuangan pada Pilwako 2018, Syahrial mengaku masih dalam proses menyamakan visi-misi dan akan terus melakukan komunikasi dengan partai politik lainnya. “Yang jelas kami welcome dengan partai mana pun,” singkatnya.

“Memang satu-satunya partai yang bisa mengusung calon tanpa koalisi hanya PDI Perjuangan, namun kami tetap berharap partai politik lain mau bergabung bersama kami, menyamakan visi-misi untuk Tanjungpinang yang lebih baik, ” tutup Syahrial.

Update Polling Cawako Tanjungpinang Versi Litbang IsuKepri

Tanjungpinang, IsuKepri.Com – Empat hari sejak dibukanya polling online, yang dikelola oleh Litbang IsuKepri, ternyata menyedot perhatian penguna internet. Dengan sistem one day one vote, pantauan IsuKepri pada Sabtu (4/2), polling diikuti oleh lebih dari 2.431 voter.

“Banyak voter yang mengikuti polling, untuk mendukung calon walikota pilihan mereka,” ujar Muhammad Asbullah, Litbang dan Kajian Strategis IsuKepri di Tanjungpinang.

Namun, dari beberapa pantauan media sosial, banyak yang mengomentari terkait sistem polling yang digunakan.

“One day one vote. Artinya, orang hanya dapat mengikuti vote sekali dalam sehari, dengan membaca browser dan IP Address. Setelah melakukan voting, maka voter dapat mengikuti lagi setelah 24 jam kemudian,” kata Asbullah.

Lebih lanjut, Asbullah mengatakan bahwa tidak ada manipulasi terkait hasil polling.

“Dari rekap data yang kita dapatkan, maka kita mengetahui kekuatan simpatisan calon walikota untuk Tanjungpinang, dan tidak ada manipulasi didalamnya,” katanya.

Dari data yang masuk, maka masyarakat dapat melihat bagaimana persaingan kekuatan cyber pasangan walikota Tanjungpinang kedepan. Karena bukan hal yang mudah, untuk mengarahkan pengguna internet untuk mengikuti polling.

Pantauan dilapangan, empat nama teratas gesit melakukan persaingan. Mereka adalah Rudy Chua, Ade Angga, Lis Darmansyah dan Ing Iskandarsyah.

Rudy Chua mengumpulkan 742 vote dengan persentasi 32%, Ade Angga 611 vote atau setara dengan 26%, Lis Darmansyah 517 vote atau 22% dan disusul oleh Ing Iskandarsyah dengan 387 vote atau 17%.

Sedangkan Dewi Kumalasari, Syahrul, Huznizar Hood, Maya Suryati, Boby Jayanto, Teddy Jun Askara dan Hardi S Hood, memperoleh vote dibawah 100.

“Kita akan terus memantau hasil polling, karena dari hasil ini kita dapat melihat kekuatan calon walikota nanti. Apalagi saat ini, sudah masuk keera digital, jadi pengaruh tim cyber sangat penting,” katanya. (*)

Bang Rudi dan Abu Mazen, Serupa Tapi Tak Sama

Bang Rudi dan Abu Mazen, Serupa Tapi Tak Sama

Oleh : Amir Mahmud, S.Ag., M.H., C.LA

Serupa tapi tak sama, demikian umumnya kita menerangkan dua benda, dua perkara, mahupun dua orang yang sejatinya berbeda tapi wujud kemiripan di antara kedua-duanya. Kemiripan dapat wujud pada jisim (fisik) namun sebenarnya berbeda apabila disimak pada berbilang juzuk (detailnya). Dapat pula wujud kemiripan pada sifat tetapi ternyata berbeda pada jisim. Selebihnya tidak jarang wujud kemiripan pada jisim atau sifat, atau pada jasad dan sifat sekaligus (konsep, struktur, kemampuan, hubungan dengan lainnya, dan sebagainya) dan setelah ditelaah rupanya ada hakikat atau ruh yang membedakan kedua-duanya.

Biasanya serupa tapi tak sama lebih umum dikenali dalam kasus wujudnya kemiripan pada jisim. Sebab inilah maka berbilang teka-teki lisan atau tulisan dan berbagai latihan mengamati pada buku pelajaran sekolah meminta siswa menemukan perbedaan di antara dua gambar yang terlihat serupa. Demikian juga sebaliknya tidak jarang suatu pelajaran menyuruh mencari perserupaan daripada dua gambar yang berbeda.

Kadar keserupaan dan ketidaksamaan di jagad ini beragam adanya. Ada yang sangat jelas hampir identik dan ada pula yang samar sehingga membutuhkan kecermatan untuk melihatnya. Umumnya dua orang kembar hampir identik sehingga keserupaan lebih terlihat daripada ketidaksamaan. Dua bilangan berurut lebih terlihat ketidaksamaan keduanya daripada keserupaan hakiki sebagai pernyataan jumlah dari suatu benda. Ungkapan sebelas dua belas adalah salah satu bentuk serupa tapi tak sama yang tergolong samar itu.

Wilayah Minus Kuasa

Hal serupa tapi tak sama yang merupakan sesuatu yang universal, akhir-akhir ini menjadi perhatian saya setiap kali melihat wajah Haji Muhammad Rudi dan apabila sedang mengikuti perkembangan mutakhir di Palestina. Walikota Batam yang kini populer dipanggil Bang Rudi terlihat serupa tapi tak sama dengan Abu Mazen (Mahmud Abbas) Presiden Palestina. Di negaranya sendiri di atas tanah nenek moyangnya Abu Mazen dan rakyatnya tidak punya tanah karena seluruhnya dikuasai zionis Israel. Beliau memimpin negara tanpa kuasa penuh (kedaulatan) atas seluruh wilayahnya, suatu hal yang benar-benar di luar logika dan hukum tata negara dalam segala zaman.

Di Kota di mana beliau menjadi Kepala Daerah, Bang Rudi hanya memiliki hak dan kuasa atas tanah yang sangat sedikit pada pulau-pulau kecil minim penduduk di bagian-bagian terluar. Bang Rudi dan lebih dari sejuta rakyatnya di pulau Batam, Rempang, dan Galang (Barelang), bahkan tidak punya kesempatan memiliki tanah dan tidak pula menguasai air (sumber air). Bahkan bangunan pemerintahan dan fasilitas publik (bangunan milik negara) di Kotanya seluruhnya numpang di atas tanah pihak lain, Badan non pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Aneh bin Ajaib bin irrasional ada pemerintahan daerah otonom nyaris (identik) tanpa tanah air, ada lebih sejuta rakyat di suatu bagian negara yang merdeka dengan status tanah tak punya air pun beli.

Pemerintahan tanpa kuasa atas tanah air sama saja pemerintahan ecek-ecek. Kemerdekaan tanpa hak memiliki tanah bagi rakyat sama saja kemerdekaan palsu. Ini berarti Bang Rudi dan Abu Mazen pada aspek sifat wujud keserupaan pemerintahan berstatus ecek-ecek, identik tanpa tanah air. Antara Rakyat di Kota Batam yang dipimpin Bang Rudi dengan Rakyat di Ramallah, Jericho, Gaza, dan Yerusalem yang dipimpin Abu Mazen ada keserupaan dalam wujud sifat kehidupan bernegara yang jauh dari kebebasan asasi atas tanah air tempat hidup sebagai manusia merdeka. Serupa dalam ihwal sebagai Pemimpin yang dipilih oleh rakyat, serupa menyangkut konsep, struktur, serta fakta kewenangan di dalam konteks otonomi pemerintahan, serupa berkaitan dengan ketiadaan hak dan kuasa tasarruf (pengelolaan) atas sebahagian besar wilayah.
Beda ruang, beda konteks

Beda ruang, Beda Konteks

Bang Rudi di Indonesia, Abu Mazen di Palestina. Ini jelas wujud perbedaan ruang di antara keduanya. Palestina yang dipimpin Abu Mazen ada dalam penjajahan Zionis Israel. Abu Mazen dan rakyatnya sebagai bangsa sejatinya memiliki hak asasi atas tanah air yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang sejak dahulu kala, namun kemudian dirampas oleh Zionis.

Adapun Bang Rudi, menyangkut pemerintahan dan kedudukan sebagai Walikota /Kepala Daerah, memiliki wewenang atribusi atas wilayah dan tasarruf tanah air dari konstitusi serta dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, namun malangnya dianulir oleh pemerintah pusat dari negaranya sendiri. Selain itu tidak sedikit rakyatnya, misalnya di Nongsa dan Sei Beduk, yang mendapatkan warisan kampung dan tanah turun- temurun dari nenek moyang, bahkan memiliki bukti tanah grant menurut perundang-undangan, namun sangat menyedihkan sentiasa mengalami perlakuan administratif sebagai rakyat tanpa hak milik atas tanah air.

Belakangan ini dengan penuh semangat dan kepahlawanan, Presiden/Kepala Negara dari pemerintahan mana Bang Rudi menjadi Walikota /Kepala Daerah menyatakan perang terhadap segala bentuk penjajahan sehingga Abu Mazen dan rakyatnya bersuka cita dan pada saat yang sama memimpin puluhan negara OKI untuk pembebasan Alquds dan Palestina. Sebaliknya Paduka Presiden lupa atas apa yang demikian menyedihkan, tidak nalar, dan tidak adil yang menimpa pemerintahan kota yang dipimpin Bang Rudi dan rakyatnya, yang nyaris tanpa tanah air. Ya, tanah tak punya, air pun beli. Terus terang, Kebijakan Paduka Yang Mulia Presiden Joko Widodo membuat saya cemburu.

Sebelas dua belas, Bang Rudi dan Abu Mazen serupa tapi tak sama.

Perekonomian Indonesia dan APBN 2017

IsuKepri.Com – Menghadapi tahun 2017 yang masih dihadapkan oleh potensi risiko global, pemerintah meresponnya melalui penetapan kebijakan fiskal yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan. Kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN 2017 tersebut dibingkai oleh asumsi kerangka makro yang yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah. Berikut Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada APBN 2017 dan Target Pembangunan pada APBN 2017.

BIB_1

2

Kesepakatan asumsi makro tersebut tidak lepas dari adanya pengaruh dari faktor eksternal dan faktor internal. Dari faktor eksternal, kondisi perekonomian dunia masih belum stabil, baik dari sisi permintaan (demand) yang masih lemah, maupun harga komoditas yang rendah. Selain itu, economic rebalancing dari negeri Tiongkok juga berimbas pada kondisi ekonomi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terakhir, kebijakan ekonomi Negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga memiliki dampak kepada Indonesia.

3

Dari sisi internal sendiri, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu didorong oleh belanja infrastruktur pemerintah dalam rangka menguatkan sektor produktif sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian. Tidak hanya itu, sebanyak empat belas paket kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah diharapkan dapat mendorong investasi yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi makro.

Kabar baiknya adalah Indonesia tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan masih lebih baik dibandingkan dengan Negara-negara lainnya selama kurun waktu 2006-2015. Sementara itu, sampai dengan kuartal 3 tahun 2016, Indonesia memiliki capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sebesar 5,02%.

4

Selain optimis terhadap pertumbuhan ekonomi, kesehatan fundamental ekonomi Indonesia dapat terjaga dengan baik. Hal tersebut terlihat dari indikator ekonomi 2016 yang menunjukan hasil yang baik, seperti inflasi yang masih terkendali pada angka 3,02%, apresiasi nilai tukar Rupiah sebesar 2,6% dan pertumbuhan IHSG sebesar 15,3%.

Selain itu, nilai investasi langsung yang berasal dari luar negeri (FDI) maupun dari dalam negeri juga menunjukkan angka yang terus meningkat. Terakhir, pergerakan neraca pembayaran tahun 2016 terpantau surplus dengan defisit transaksi berjalan yang terjaga dan nilai cadangan devisa yang memadai.

5

APBN 2017 Yang Kredibel, Efisien Dan Efektif, Serta Berkesinambungan.

Postur APBN 2017 dibuat di atas asumsi kerangka makro yang optimis agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017 dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian (prudent) dan efektivitas pelaksanaannya.

6

7

8

Kebijakan Fiskal Dan APBN Menjadi Tulang Punggung Reformasi Ekonomi

Kebijakan fiskal dalam APBN tahun 2017 dibuat secara kredibel, efisien dan efektif serta berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Upaya mereformasi fiskal sudah digulirkan pemerintah sejak 2015 dalam kebijakan APBN. Dalam APBN 2017, pemerintah memastikan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan APBN melalui tiga pilar utama.

1. Optimalisasi Pendapatan Negara

Pertama adalah melakukan optimalisasi pendapatan negara. Pada sisi pendapatan negara, optimalisasi pendapatan diarahkan pada perluasan basis pendapatan. Namun tetap selaras dengan kapasitas perekonomian agar tidak mengganggu iklim investasi.

Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk realisasi program Amnesti Pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru.

9

10

11

Selain itu, untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara, pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan secara lebih komprehensif. Reformasi tersebut terdiri dari reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi.

12

2. Pengelolaan Belanja Negara Secara Produktif dan Berkualitas

Pada sisi belanja negara, kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Selain itu, untuk belanja Negara dalam APBN 2017, pemerintah dan DPR RI menyepakati jumlah Rp2.080 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah dan dana desa. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini dilakukan demi mendukung pembangunan yang produktif.

14

15

Komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja negara dapat dilihat dari reformasi struktural. Realokasi belanja pada subsidi energi secara signifikan kepada belanja yang bersifat prioritas dan mandatory, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

16

Anggaran infrastruktur dalam APBN 2017 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2016. Hal tersebut dapat tercapai dengan melalui peningkatan efisiensi belanja dan peningkatan earmark Dana Transfer Umum yang dikhususkan untuk infrastruktur. Dana Transfer Umum merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah dalam penggunaannya.

17

18

Belanja negara juga ditujukan demi pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satunya adalah melalui pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatory spending), seperti anggaran pendidikan yang dalam APBN 2017 tetap dijaga sebesar 20%, dengan fokus untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.

19

20

Selain itu, mandatory spending yang lain adalah anggaran kesehatan yang pada tahun 2017 juga tetap dialokasikan sebesar 5% dari APBN. Kebijakan anggaran kesehatan tersebut difokuskan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

21

22

Sementara itu, belanja infrastruktur yang dialokasikan ke daerah dalam APBN 2017 melalui Dana Transfer Umum juga memberikan dampak yang signifikan terhadap dana yang ditransfer ke daerah. Tercatat dalam APBN 2017, Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp763,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak fungsi dari pemerintah pusat yang telah didelegasikan/diserahkan kepada daerah saat ini. Selain itu, peningkatan alokasi Dana Desa menjadi Rp60 triliun dari Rp47 triliun pada APBN 2016 bertujuan untuk membangunpemerataan pembangunan, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23

3. Pengelolaan Pembiayaan Dengan Prinsip Kehati-Hatian (Prudent)

Ketiga adalah menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran. Dari sisi pembiayaan, kebijakan penghematan dilakukan pada pembiayaan investasi. Fokus pemerintah adalah pada kemandirian BUMN dan infrastruktur melalui sumber pembiayaan murah. Kebijakan defisit ekspansif dan terarah masih menjadi pilihan pemerintah dengan tetap berkomitmen pada reformasi penganggaran dan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan ekspansif dalam APBN 2017 dilakukan demi mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, hal ini juga dilakukan demi meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Meski berdampak pada defisit yang ditutup melalui pembiayaan anggaran, kebijakan defisit diarahkan agar tetap sehat dan berkesinambungan. Rasio utang juga terhadap PDB dijaga agar tetap terkendali. Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Tidak hanya itu, pembiayaan melalui utang dimanfaatkkan terutama untuk kegiatan produktif dan diarahkan untuk mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif bagi UMKM.

24

25

 

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id)

Tax Amnesty Periode III Fokus Pada Wajib Pajak Pribadi Dan Profesional

Kepri, IsuKepri.Com – Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang telah memasuki periode III mulai 1 Januari – 31 Maret 2017 mendatang.

Koordinator Program Tax Amnesty Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Riau Kepri, Agus Satria mengatakan total peserta TA daerahnya sudah melebihi 30.000 wajib pajak..

“Hingga akhir periode II, peserta Tax Amnesty di Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Riau Kepri sudah 30.444 wajib pajak,” Ujarnya (16/1)

Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa total peserta Tax Amnesty bila berdasarkan daerahnya yaitu Riau sebanyak 13.334 wajib pajak dan Kepulauan Riau sebanyak 17.110 wajib pajak. Namun, untuk Tax Amnesty periode II, peserta Tax Amnesty hanya mencapai 10.376 wajib pajak, dengan rincian Riau 4.890 dan Kepri 5.486 wajib pajak.

“Untuk periode II yang dimulai dari 1 Oktober hingga 31 Desember hanya senilai Rp195 miliar, Itupun berasal dari orang pribadi dan UMKM, karena perusahaan besar sudah ikut di periode pertama lalu,” tambahnya

Secara lebih rinci, dana tebusan Tax Amnesty pada periode II yang diterima pihaknya yaitu Rp85 miliar dari wajib pajak di Riau, dan Rp110 miliar dari wajib pajak di Kepulauan Riau.

“Untuk periode II ini tidak sesuai harapan karena kami ingin partisipasi dan nilai dana tebusan setinggi-tingginya, tetapi sampai akhir periode II hanya Rp195 miliar,” tambahnya

Adapun untuk meningkatkan angka partisipan Tax Amnesty pada periode III, DJP Kanwil Riau Kepri akan memfokuskan dengan menyasar kepesertaan dari direksi perusahaan negara dan swasta, serta wajib pajak pribadi dan profesional yang belum ikut program pengampunan pajak. (Sumber: Finansial Bisnis)

Pesan Perdamaian Dari GMKI dan Kelompok Cipayung Untuk Indonesia

Nasional, IsuKepri.Com – Terdapat hal yang berbeda pada perayaan Natal Nasional Mahasiswa dan Pemuda Indonesia yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) pada tahun 2017. Acara yang dilaksanakan di Aula Olah Bebaya Lamin Etam Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Sabtu (14/1) dihadiri oleh Wakil Duta Besar Palestina untuk Indonesia dan Pengurus Pusat Kelompok Cipayung(PMII, HMI, GMNI, PMKRI, IMM, KAMMI, HIKMAHBUDHI, KMHDI).

Melalui Natal Nasional yang bertema Berdamailah dengan semua ciptaan, GMKI melalui Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Sahat Martin Philip Sinurat menyuarakan semangat dan pesan perdamaian bagi Rakyat Indonesia terutama masyarakat Kalimantan Timur. Menurutnya, Indonesia sedang berada diambang disintegrasi bangsa. Namun disintegrasi masih dapat ditangkal asalkan masyarakat memiliki paradigma yang sama dalam memandang nasionalisme.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan prasasti perdamaian mahasiswa dan pemuda Indonesia oleh oleh Aminuddin Ma’ruf (PB PMII), Angelius Wake Kako (PP PMKRI), Taufan P Korompot (DPP IMM), Sahat Martin Philip Sinurat (PP GMKI), Mulyadi P Tamsir (PB HMI), Putu Wiratnaya (PP KMHDI), Chrisman Damanik (PP GMNI), Sugiartana (PP HIKMAHBUDHI), dan Kartika Nurokhman (PP KAMMI).

Selain itu, prasasti ini turut ditandatangani oleh Wakil Dubes Palestina Untuk Indonesia Taher Ibrahim Abdallah Hamad, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kaltim, H Asmuni Ali.

Prasasti yang bertulisan Kami mahasiswa Indonesia meneguhkan sumpah untuk selalu berdiri di garda terdepan dalam menyuarakan dan memperjuangkan perdamaian serta kerukunan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menggambarkan sumpah mahasiswa dan pemuda Indonesia dalam rangka menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara. (sumber: tribunkaltim)