Tanjungpinang, IsuKepri.com – Perumusan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Perekrutan Honorer yang dilakukan belum lama ini dinilai tidak rasional karena honorer yang sebelumnya sudah mengabdi beberapa tahun diikutsertakan dalam tes.
Hal ini disampaikan oleh Wayu Eko Yudiatmaja, Staf Pengajar di FISIP UMRAH saat menjadi pembicara pada diskusi “Mimbar Publik” dengan tema “Masih Indonesiakah Bintan”, Jumat malam (13/1) di Tanjungpinang.
“Saya tidak yakni tes ulang yang dilakukan pemda bintan kepada honorer murni karena efisiensi birokrasi, tidak masuk akal. Karena honorer yang baru lulus tes belum tentu bisa langsung bekerja dengan baik dan benar, mereka butuh penyesuaian, sementara honorer yang sudah lama mengabdi banyak yang tak lulus,” ungkap Wayu.
Wayu berpendapat, langkah Pemda Bintan dalam melakukan efisiensi birokrasi merupakan suatu hal yang wajar, hanya saja menggunakan cara dan strategi yang tidak tepat.
“Perekrutan honorer seharusnya menggunakan asas keterbukaan, artinya tidak ada pembatasan identitas selama pelamar WNI, dan harus transparan mulai dari awal proses perekrutan sampai kepada hasil akhirnya,” terang Wayu.
Dalam proses perumusan kebijakan, tambah wayu, Pemda Bintan harus memenuhi prinsip rasionalisasi dan memperhatikan nilai-nilai etis dan sosiologi sehingga kebijakan yang digulirkan tidak berdampak negatif pada publik.
“Dampak yang paling parah adalah ketika kebijakan tersebut merugikan apalagi sampai menyakiti nurani publik khususnya honorer yang tak lulus,” tutur Wayu yang juga pemerhati Kebijakan Publik dan Politik. (wan)
