Bintan, IsuKepri.Com – Pasca seleksi honorer/PTT yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bintan, para honorer/PTT yang menjadi korban kebijakan yang dinilai diskriminatif dan sewenang wenang, terus melakukan upaya mencari keadilan. Gerakan perjuangan yang dalam naungan Solidaritas Masyarakat Pulau Bintan ini terus berjuang dengan membawa permasalahan tersebut sampai ke tingkat pusat. Hal ini disampaikan oleh koordinator Solidaritas Masyarakat Pulau Bintan Baharuddin Rahman. Senin, (30/1)
“Permasalahan kebijakan pemerintah kabupaten bintan terkait masalah honorer, sudah kita sampaikan secara langsung baik itu melalui anggota DPD RI perwakilan kepri, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB bahkan ke DPR RI. Kita berharap kebijakan tersebut dapat di anulir sehingga Honorer/PTT yang selama ini sudah mengabdi dan disingkirkan dapat bekerja kembali seperti status mereka sebelumnya” ujar Baharuddin.
Dalam waktu dekat, Solidaritas Masyarakat Pulau Bintan juga berencana untuk bertemu Gubernur Kepri dan DPRD Provinsi Kepri. Pertemuan ini untuk melihat reaksi dari Gubernur dan DPRD terkait permasalahan yang bergulir sejak awal Januari ini.
“Gubernur dan DPRD Kepri tidak bisa tinggal diam melihat permasalahan ini. Bintan itu bagian dari Provinsi Kepri sehingga jika ada kebijakan di wilayah kabupaten kota yang diskriminatif dan sewenang wenang, provinsi wajib turut campur. Harus di ingat, otonomi daerah itu bukan untuk daerah sesuka hati membuat kebijakan, ada aturan dan batas kewenangan juga yang harus mereka pertimbangkan,” tambahnya
Lebih lanjut, Baharudiin menyangankan alasan Bupati Bintan yang menyatakan bahwa kebijaka ini diambil sebagai upaya efisiensi anggaran yang defisit.
“Jika alasan efisiensi anggaran, kenapa tidak melakukan seleksi ulang dan evaluasi kinerja khusus Honorer/PTT saja tanpa harus melakukan penerimaan honorer baru melalui seleksi umum. Itupun harus objektif dan transparan, jangan menggunakan cara cara yang diskriminatif dan tidak adil. Dengan syarat wajib memiliki KTP Bintan, itukan kebijakan diskriminatif apalagi ujian seleksi dengan cara manual tidak menggunakan sistem CAT, gak ada jaminan hasil seleksi tersebut objektif ” Tegas Baharuddin.
Hal ini ditegaskan kembali oleh salah satu Honorer Bintan korban kebijakan tersebut yang tidak ingin disebutkan namanya. Mereka merasa bahwasannya ada diskriminasi Pemkab Bintan terhadap honorer yang tidak memiliki KTP Bintan.
“Kami sudah bertahun tahun mengabdi di Kabupaten Bintan, kemarin alasan mereka cuma evaluasi kinerja dan itu memang dilakukan dimasing-masing instansi. Alhamdulillah hasil penilaian evaluasi kami rata-rata bagus, tapi diluar perkiraan kami ternyata ada seleksi lagi dan wajib kami ikuti, katanya cuma syarat aja dan kami akan tetap sambung kontrak. Tapi nyatanya setelah kami ikuti, ada syarat wajib KTP Bintan dan untuk mengurus pergantian KTP banyak kawan kawan yang gak tekejar karena jeda waktu cuma 2 hari kerja. Sehingga banyak yang gugur di administrasi. Adapun yang sempat merubah KTP, ternyata juga gak lulus dalam seleksi berikutnya, walaupun kita yakin nilai tersebut gak mungkin kita bisa gak lulus. Cuma kami bisa apa sebab sistem ujian tidak menggunakan sistem CAT jadi kami gak bisa tau nilai kami dalam ujian tersebut,” tuturnya
Baharuddin menambahkan, dari beberapa sumber yang beredar, ternyata pemerintah kabupaten bintan sudah mulai merekrut honorer/PTT yang selama ini tidak lulus secara diam diam, namun status mereka sampai saat ini belum jelas apakah tetap menjadi honorer seperti sebelumnya atau hanya honor kantor .
“jika itu terjadi, bisa jadi temuan karena sumber pembiayaan mereka dari mana untuk membayar gaji mereka sebab sudah jelas honorer/PTT yang dinyatakan lulus itu jumlahnya. Apalagi hal ini semakin aneh karena alasan dilakukan seleksi guna efisiensi anggaran tapi nyatanya justru menambah beban anggaran,” tambahnya (red)
