Bogor, IsuKepri.com – Sebanyak 30 orang pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, mengikuti pendidikan dan pelatihan sistim pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan keuangan daerah, di Bumi Tapos Convention Resort Bogor, Minggu (2/6) malam.
Acara yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Tanjungpinang dan bekerjasama dengan BPKP itu juga akan berlangsung selama enam tersebut dihadiri Plt. Sekdako Tanjungpinang, Syafrial Evi, dan dibuka oleh Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH.
Dalam sambutannya, Lis menjelaskan, kegiatan tersebut sengaja dilaksanakan di luar daerah, agar para peserta dapat berkonsentrasi penuh dan fokus terhadap materi yang diberikan, serta semua materi akan terserap sempurna.
Sehingga, setelah selesai pelatihan ini, para pejabat eselon yang mengikuti, bisa mengaplikasikan pengetahuan di SKPD masing – masing dan dapat menularkan pengetahuan kepada bawahannya, ucap Lis.
Wali Kota menyampaikan, berbicara tentang bagaimana melakukan fungsi pengawasan, tentunya para peserta bukan orang baru dalam melaksanakan fungsi tersebut. Akan tetapi, pola – pola untuk mencapai tujuannya berbeda.
Untuk itulah, para kepala SKPD diwajibkan mengikuti pelatihan agar dapat melakukan langkah – langkah implementatif untuk pembenahan dan perubahan mendasar terhadap system penyelengaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur pemerintah. Dengan mencermati perubahan – perubahan yang terjadi dewasa ini, dituntut peran dan profesionalisme aparatur negara yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, paparnya.
Diakhir sambutannya, Lis mengharapkan para peserta yang telah terpilih mengikuti diklat, agar dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggungjawab dalam mengikutinya.
Sementara, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Nurdin menambahkan, secara nasional auditor intern masih jauh dari kebutuhan. Laporan di tahun 2012, jumlah auditor intern yang diperlukan sebanyak 40.000 orang.
Namun, sampai saat ini, baru ada 10.000 orang. BPKP masih terus mempercepat penambahan auditor intern itu, karena penguatan auditor intern adalah salah satu untuk memperkuat manajemen pemerintahan baik di daerah maupun pusat. Kalau manajemen pemerintah kuat akan jadi modal memperbaiki masalah bangsa, papar Nurdin.
Selain itu, atas nama BPKP, Nurdin mengucapkan terimakasih kepada Wali Kota Tanjungpinang beserta jajarannya karena telah mempercayakan kepada BPKP untuk bekerjasama dalam meningkatkan kompetensi.
Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Diklat SPIP dan Pengelolaan Keuangan Daerah, ini merupakan wujud keseriusan dan kepedulian Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan melayani, ucapnya. (ALPIAN TANJUNG)
