Category Archives: Isu

Isu

Batam dan Singapura, Pasar Gelap Harta Karun Laut Indonesia

Batam, IsuKepri.Com – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menyebut Batam dan Singapura sebagai dua wilayah strategi para mafia Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dalam menjalankan bisnisnya.

Hal ini diakui Kasubdit Pengawasan Produk dan Jasa Kelautan PSDKP, Halid Yusuf bahwa penjarahan harta karun atau BMKT di bawah laut Indonesia berada pada titik koordinat yang cukup jauh, sehingga menyulitkan pengawas untuk bertindak lebih cepat. Berbagai cara dilakukan para mafia BMKT untuk mendapatkan harta karun dari bawah laut Indonesia. Mulai dari jual beli titik koordinat sampai mengiming-imingi nelayan untuk menjarah BMKT secara diam-diam.

“Selain jual beli koordinat, modus pencurian BMKT menyuruh nelayan secara sembunyi-sembunyi melakukan penyelaman pada titik koordinat yang sudah terkuak ada potensi BMKT di dalamnya. Kemudian sudah ada yang menadah hasilnya,” ujar dia

Halid menjelaskan, Si penadah atau oknum tersebut menjual hasil pemburuan BMKT di daerah Batam. Bahkan terdapat beberapa diantaranya menyeludupkan harta karun tersebut ke Singapura. Hal ini dilakukan mengingat perputaran uang dari bisnis ini cukup menjanjikan.

“BMKT itu dijual di daerah Batam dan Singapura. Itu sih sudah menjadi rahasia umum, ada transaksi pasar gelap BMKT. Wilayah strategis penjualan BMKT ilegal memang di Singapura yang informasinya dapat langsung dari lapangan,” ungkap Halid.

Tellebih sejak moratorium izin BMKT dan ditutupnya asing untuk mengeruk harta karun di bawah laut, kasus pencurian semakin meningkat. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2016, terdapat lebih dari 5 kasus pencurian harta karun bawah laut yang terjadi.

“Mereka lebih lihai, tahu kapan pengawas datang dan kapan lengahnya. Saat melakukan operasi, tidak ada atau kosong, tapi saat tidak dalam operasi, muncul pencurian,” kata dia. (Lip6)

Perekonomian Indonesia dan APBN 2017

IsuKepri.Com – Menghadapi tahun 2017 yang masih dihadapkan oleh potensi risiko global, pemerintah meresponnya melalui penetapan kebijakan fiskal yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan. Kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN 2017 tersebut dibingkai oleh asumsi kerangka makro yang yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah. Berikut Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada APBN 2017 dan Target Pembangunan pada APBN 2017.

BIB_1

2

Kesepakatan asumsi makro tersebut tidak lepas dari adanya pengaruh dari faktor eksternal dan faktor internal. Dari faktor eksternal, kondisi perekonomian dunia masih belum stabil, baik dari sisi permintaan (demand) yang masih lemah, maupun harga komoditas yang rendah. Selain itu, economic rebalancing dari negeri Tiongkok juga berimbas pada kondisi ekonomi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terakhir, kebijakan ekonomi Negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga memiliki dampak kepada Indonesia.

3

Dari sisi internal sendiri, pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu didorong oleh belanja infrastruktur pemerintah dalam rangka menguatkan sektor produktif sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian. Tidak hanya itu, sebanyak empat belas paket kebijakan yang telah diluncurkan pemerintah diharapkan dapat mendorong investasi yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi makro.

Kabar baiknya adalah Indonesia tercatat memiliki rata-rata pertumbuhan masih lebih baik dibandingkan dengan Negara-negara lainnya selama kurun waktu 2006-2015. Sementara itu, sampai dengan kuartal 3 tahun 2016, Indonesia memiliki capaian pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sebesar 5,02%.

4

Selain optimis terhadap pertumbuhan ekonomi, kesehatan fundamental ekonomi Indonesia dapat terjaga dengan baik. Hal tersebut terlihat dari indikator ekonomi 2016 yang menunjukan hasil yang baik, seperti inflasi yang masih terkendali pada angka 3,02%, apresiasi nilai tukar Rupiah sebesar 2,6% dan pertumbuhan IHSG sebesar 15,3%.

Selain itu, nilai investasi langsung yang berasal dari luar negeri (FDI) maupun dari dalam negeri juga menunjukkan angka yang terus meningkat. Terakhir, pergerakan neraca pembayaran tahun 2016 terpantau surplus dengan defisit transaksi berjalan yang terjaga dan nilai cadangan devisa yang memadai.

5

APBN 2017 Yang Kredibel, Efisien Dan Efektif, Serta Berkesinambungan.

Postur APBN 2017 dibuat di atas asumsi kerangka makro yang optimis agar mampu menghadapi berbagai tantangan perekonomian global dan domestik, serta memacu pembangunan nasional yang lebih baik di tahun 2017 dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian (prudent) dan efektivitas pelaksanaannya.

6

7

8

Kebijakan Fiskal Dan APBN Menjadi Tulang Punggung Reformasi Ekonomi

Kebijakan fiskal dalam APBN tahun 2017 dibuat secara kredibel, efisien dan efektif serta berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Upaya mereformasi fiskal sudah digulirkan pemerintah sejak 2015 dalam kebijakan APBN. Dalam APBN 2017, pemerintah memastikan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan APBN melalui tiga pilar utama.

1. Optimalisasi Pendapatan Negara

Pertama adalah melakukan optimalisasi pendapatan negara. Pada sisi pendapatan negara, optimalisasi pendapatan diarahkan pada perluasan basis pendapatan. Namun tetap selaras dengan kapasitas perekonomian agar tidak mengganggu iklim investasi.

Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk realisasi program Amnesti Pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru.

9

10

11

Selain itu, untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan negara, pemerintah juga melakukan reformasi perpajakan secara lebih komprehensif. Reformasi tersebut terdiri dari reformasi di bidang kebijakan dan reformasi di bidang administrasi.

12

2. Pengelolaan Belanja Negara Secara Produktif dan Berkualitas

Pada sisi belanja negara, kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran yang bersifat produktif dan prioritas, diantaranya seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Selain itu, untuk belanja Negara dalam APBN 2017, pemerintah dan DPR RI menyepakati jumlah Rp2.080 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat, serta transfer ke daerah dan dana desa. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini dilakukan demi mendukung pembangunan yang produktif.

14

15

Komitmen untuk meningkatkan kualitas belanja negara dapat dilihat dari reformasi struktural. Realokasi belanja pada subsidi energi secara signifikan kepada belanja yang bersifat prioritas dan mandatory, yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

16

Anggaran infrastruktur dalam APBN 2017 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2016. Hal tersebut dapat tercapai dengan melalui peningkatan efisiensi belanja dan peningkatan earmark Dana Transfer Umum yang dikhususkan untuk infrastruktur. Dana Transfer Umum merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah dalam penggunaannya.

17

18

Belanja negara juga ditujukan demi pengurangan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satunya adalah melalui pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatory spending), seperti anggaran pendidikan yang dalam APBN 2017 tetap dijaga sebesar 20%, dengan fokus untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan.

19

20

Selain itu, mandatory spending yang lain adalah anggaran kesehatan yang pada tahun 2017 juga tetap dialokasikan sebesar 5% dari APBN. Kebijakan anggaran kesehatan tersebut difokuskan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

21

22

Sementara itu, belanja infrastruktur yang dialokasikan ke daerah dalam APBN 2017 melalui Dana Transfer Umum juga memberikan dampak yang signifikan terhadap dana yang ditransfer ke daerah. Tercatat dalam APBN 2017, Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan belanja Kementerian/Lembaga yang sebesar Rp763,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak fungsi dari pemerintah pusat yang telah didelegasikan/diserahkan kepada daerah saat ini. Selain itu, peningkatan alokasi Dana Desa menjadi Rp60 triliun dari Rp47 triliun pada APBN 2016 bertujuan untuk membangunpemerataan pembangunan, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23

3. Pengelolaan Pembiayaan Dengan Prinsip Kehati-Hatian (Prudent)

Ketiga adalah menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran. Dari sisi pembiayaan, kebijakan penghematan dilakukan pada pembiayaan investasi. Fokus pemerintah adalah pada kemandirian BUMN dan infrastruktur melalui sumber pembiayaan murah. Kebijakan defisit ekspansif dan terarah masih menjadi pilihan pemerintah dengan tetap berkomitmen pada reformasi penganggaran dan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan ekspansif dalam APBN 2017 dilakukan demi mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, hal ini juga dilakukan demi meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Meski berdampak pada defisit yang ditutup melalui pembiayaan anggaran, kebijakan defisit diarahkan agar tetap sehat dan berkesinambungan. Rasio utang juga terhadap PDB dijaga agar tetap terkendali. Defisit Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Tidak hanya itu, pembiayaan melalui utang dimanfaatkkan terutama untuk kegiatan produktif dan diarahkan untuk mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif bagi UMKM.

24

25

 

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.kemenkeu.go.id)

Sekolah Gratis Untuk Masyarakat Di SMP Cendekia BAZNAS

Jakarta, IsuKepri.Com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membuka pendaftaran bagi masyarakat tidak mampu untuk disekolahkan secara gratis di SMP Cendekia BAZNAS Bogor untuk tahun ajaran 2017-2018. Sekolah ini merupakan sekolah inklusi bebas biaya dan berasrama di bawah Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pesantren Baznas.

Direktur BAZNAS, Arifin Purwakananta mengatakan angkatan pertama yang akan dimulai tahun ajaran 2017/2018 akan menerima 60 siswa terdiri atas 30 laki-laki dan 30 perempuan.

“Sekolah gratis ini bagi yatim dan dhuafa akan mendidik anak-anak miskin yang siap menempuh masa depannya dengan baik, ujarnya sebagiamana yang dirilis oleh Mi’raj Islamic News Agency

Berlokasi di Desa Cirangkong Cemplang Cibungbulang Kabupaten Bogor, SMP Cendekia BAZNAS memadukan kurikulum Nasional dengan nilai-nilai ke-Islam-an. Perpaduan Asrama dan sekolah akan menjadi sarana terbaik membangun karakter siswa dan mengoptimalkan potensi para siswa. SMP Cendekia merupakan komitmen BAZNAS terhadap amanah SDGs (Suistanable Development Goals) terutama pada tujuan menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta pada tujuan menjamin kesetaraan gender.

“Dengan bersumber pada dana zakat dalam operasionalnya, SMP Cendekia menjadi bagian penting program “‘Kuat Karena Zakat,” tambahnya

Arifin juga menghimbau kepada seluruh masyarakat turut mensosialisasikan program ini kepada masyarakat yang kurang mampu khususnya anak yatim dan kaum dhuafa untuk segera mendaftar di sekolah jenjang menengah pertama tersebut.

Asrama, buku, pakaian, gedung bagus kita sediakan, pokoknya tinggal bawa badan sama kemauan aja untuk belajar dan menjadi lebih baik, kalau tidak ada kemauan nanti balik lagi ke daerahnya bagaimana dong, ujar Arifin.

Masyarakat bisa mendaftar secara online disini dan mengirimkan berkas berikut dan dikirimkan via e-mail ke pendidikanbaznas@gmail.com dengan subjek Daftar_[nama pendaftar]. Adapun berkas-berkas yang wajib di kirim adalah Fotokopi KK, Rapor Kelas IV-V (legalisir), Ijazah/STTB/STK (bila belum ada dapat menyusul), pas photo 4×6, dan sertifikat atau piagam penghargaan yang pernah diraih.

Selanjutnya akan dilakukan verifikasi data, uji seleksi wawancara, mendata keluarga seperti penggunaan listrik, air dan sebagainya. (sumber: mina)

Baznaz

Tax Amnesty Periode III Fokus Pada Wajib Pajak Pribadi Dan Profesional

Kepri, IsuKepri.Com – Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang telah memasuki periode III mulai 1 Januari – 31 Maret 2017 mendatang.

Koordinator Program Tax Amnesty Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Riau Kepri, Agus Satria mengatakan total peserta TA daerahnya sudah melebihi 30.000 wajib pajak..

“Hingga akhir periode II, peserta Tax Amnesty di Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Riau Kepri sudah 30.444 wajib pajak,” Ujarnya (16/1)

Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa total peserta Tax Amnesty bila berdasarkan daerahnya yaitu Riau sebanyak 13.334 wajib pajak dan Kepulauan Riau sebanyak 17.110 wajib pajak. Namun, untuk Tax Amnesty periode II, peserta Tax Amnesty hanya mencapai 10.376 wajib pajak, dengan rincian Riau 4.890 dan Kepri 5.486 wajib pajak.

“Untuk periode II yang dimulai dari 1 Oktober hingga 31 Desember hanya senilai Rp195 miliar, Itupun berasal dari orang pribadi dan UMKM, karena perusahaan besar sudah ikut di periode pertama lalu,” tambahnya

Secara lebih rinci, dana tebusan Tax Amnesty pada periode II yang diterima pihaknya yaitu Rp85 miliar dari wajib pajak di Riau, dan Rp110 miliar dari wajib pajak di Kepulauan Riau.

“Untuk periode II ini tidak sesuai harapan karena kami ingin partisipasi dan nilai dana tebusan setinggi-tingginya, tetapi sampai akhir periode II hanya Rp195 miliar,” tambahnya

Adapun untuk meningkatkan angka partisipan Tax Amnesty pada periode III, DJP Kanwil Riau Kepri akan memfokuskan dengan menyasar kepesertaan dari direksi perusahaan negara dan swasta, serta wajib pajak pribadi dan profesional yang belum ikut program pengampunan pajak. (Sumber: Finansial Bisnis)

Apri Jangan Cari \”Kambing Hitam\” Kebijakan Kontroversionalnya

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Bupati Bintan, Apri Sujadi melontarkan statement terkait seleksi ulang tenaga honorer Bintan. Ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut, hanya melanjutkan kebijakan Bupati lama, Ansar Ahmad, berdasarkan Perbup Bintan Nomor 1 Tahun 2011.

Atas statementnya tersebut, beberapa pihak menyebut bahwa hal itu adalah upaya Apri untuk cuci tangan, atas kebijakan kontroversional yang ia jalankan.

“Seharusnya Apri, harus bersikap professional terhadap kebijakaan yang ia ambil. Serta tidak mengkambing hitamkan kepada pihak manapun,” ujar Alimuddin.Ar, S.Sos.,M. Si, Dewan Pembina APPPI Kepri di Tanjungpinang (5/1).

Ali mengatakan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki konsekuensi, namun sebagai kepala daerah harus berani bertanggungjawab.

“Kepala daerah harus memikirkan dengan matang kebijakan yang diambil, karena hal itu menyangkut hajat orang banyak. Jangan karena politik balas budi, justru menciderai kepentingan yang lebih luas,” katanya.

Lebih lanjut, Ali menambahkan bahwa saat ini, yang paling penting yang harus Apri lakukan adalah menyakinkan publik bahwa seleksi evaluasi ulang tenaga honorer berjalan dengan transparan.

“Apri harus dapat menyakinkan publik, bahwa seleksi ulang berjalan transparant. Terutama proses seleksi administrasi serta hasil tes,” katanya.

Publik hingga saat ini, menunggu keberanian Apri mengekspose hasil tes seleksi ulang. Hal ini digunakan untuk menepis opini publik, bahwa seleksi penerimaan honorer sarat kepentingan balas budi.

“Jika Apri tidak, melakukan hal tersebut (ekspose) maka Kita dapat pastikan bahwa seleksi ulang adalah upaya Apri untuk bersih-bersih,” terangnya. (*)

KPK Ingin Lacak Aset-aset Koruptor di Luar Negeri

Jakarta, Isukepri.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan dalam rapat internasional bahwa dirinya ingin memperkuat kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya ini dilakukan atas dasar ketertarikan KPK melacak aset-aset koruptor yang biasanya disimpan diluar negeri.

Rapat digelar di kantor KPK Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (29/3/2016). Sejumlah instansi terkait pun diundang seperti dari Kemenlu, Kemenko Perekonomian, dan Bappenas.

“Intinya sebetulnya bagaimana memperkuat kerja sama multilateral. Ingat Innospec, Alstom, kepulangan Nunun dan Nazaruddin? Karena itu kerja sama multilateral perlu diperkuat,” kata Agus.

Menurutnya ada beberapa negara yang menjadi pelarian atau tempat koruptor mengamankan hasil korupsinya.

“Misalnya di Singapura atau Swiss, kita punya kerjasama erat dengan KPK Singapura akan memudahkan. Menteri Luar Negeri juga pendekatan dengan Menlu Swiss agar tahu transfernya kapan, berapa yang ditransfer,” ujar Agus.

Untuk menindaklanjuti hal itu, Agus menyebut seharusnya sejumlah aturan di Indonesia harus dibenahi agar pemberantasan korupsi lebih maksimal. Hal ini agar penerapan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan lebih baik.

“Kerja sama multilateral perlu diperkuat tapi menekankan di samping kerja sama multilateral bilateral harus diperkuat. Bahkan saya menggarisbawahi bawah UU kita yang belum jadi dan harus segera dijadikan seperti RUU Perampasan Aset, RUU MLA, RUU Perbaikan UU Tipikor,” kata Agus.

Hal itu diperlukan agar KPK dapat membahas tentang agenda pemberantasan korupsi dalam berbagai forum internasional seperti G20 dan APEC. Sebagai contoh, dalam gerakan APEC Anti Corruption and Transparancy Working Group, KPK mendorong pembahasan pemberantasan korupsi dengan membawa kepentingan nasional.

Dengan pertemuan tersebut diharapkan adanya tindak lanjut pemerintah agar menyerukan isu-isu nasional terkait pemberantasan korupsi di pertemuan internasional. (Detik.com)