Tanjungpinang, IsuKepri.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag) bersama dengan sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), menyelenggarakan temu media dengan media lokal maupun nasional di Tanjungpinang Provinsi Kepri. Acara itu juga, guna membantu mensosialisasikan tentang penerimaan pogram Bantuan Masyarakat Miskin (BSM) dengan mengunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
“Acara ini kita laksanakan, karena penerima BSM KPS untuk masyarakat miskin yang ada di Indonesia masih rendah, begitu juga di Provinsi Kepri, dan itu saya akui. Kami sangat kurang mensosialisasikannya, maka dari itu masyarakat kurang mengerti akan hal ini, ucap Kepala Pokja Pengendali Klaster 1 Sekretariat Wakil Presiden Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) RI, Sri Kusumastuti Rahayu, Rabu (14/5) di Hotel Aston Tanjungpinang.
Padahal, kata dia, pemerintah pusat sudah menganggarkan dan sudah menyediakan dana BSM KPS kepada masyarakat miskin untuk seluruh Indonesia.
Maka dari itu, kita mengharapkan bantuan para rekan – rekan media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat miskin, khsususnya di Tanjungpinang Provinsi Kepri ini,” kata Rahayu.
Ia mengutarakan, kartu perlindunagn sosial (KPS), awal mulanya ditujukan berdasarkan hanya yang mendapatkan Raskin. “Padahal, KPS ini bisa juga digunakan untuk BSM. Jadi, masyarakat yang kategori miskin berhak mendapatkan KPS agar mendapatkan bantuan siswa miskin, baik untuk dunia pendidikan tingkat SD, SMP dan juga SMA per tahunnya. Untuk tingkat sekolah SD, BSM yang diterima sekitar Rp450 ribu, SMP sebesar Rp750 ribu dan SMA/ SMK Madrasyah maupun Auliyah sebesar Rp1 juta,” ujarnya.
Dikatakannya, pogram BSM merupakan pogram bantuan uang tunai diberikan kepada keluarga sasaran yang memiliki anak usia sekolah, supaya meringankan beban mereka dalam memenuhi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan.
“BSM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan dukungan bagi anak – anak dari keluarga miskin yang berisiko jatuh miskin, guna memperoleh haknya mendapatkan akses terhadap pendidikan,” katanya.
Sementara, sambungnya, alokasi yang menggunakan penerima KPS di pusat sangat kecil, hanya sekitar 30 – 40 persen. Sedangkan, untuk penerima KPS di Kementerian Agama hanya sekitar 16,6 persen.
“Artinya, untuk penerima KPS di Indonesia sangat rendah sekali. Maka itu, kita minta bantuan para rekan media untuk mensosialisasikan tentang KPS BSM, agar semua masyarakat miskin bisa mendapatkan BSM tersebut,” paparnya.
Selain itu, pada tahun 2014 kedepanya, pogram KPS masih menunggu informasi dari pemerintah. Apakah pogram ini akan dilanjutkan atau tidak, kita belum tahu. Namun untuk BSM untuk siswa masih berlanjut,” katanya.
Pada acara itu juga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Bidang Dikretorat Pembinaan SMA, Bambang Hartono menyampaikan, untuk kartu penerima KPS maupun BSM bagi siswa yang menerima pada tahun 2013 lalu untuk di seluruh Indonesia, masih banyak yang belum mengambilnya.
“Sampai saat ini, belum ada laporan kepada Kemendikbud Pusat dan kita tak tahu apakah sudah diterima oleh siswa atau belum,” kata Bambang.
Dikatakan Bambang, sebelumnya untuk mengambil uang BSM untuk siswa telah ditentukan di bank mana tempat siswa tersebut harus mengambilnya.
“Kita mengharapkan, untuk siswa yang menerima BSM harus secepatnya mengambil. Karena, pada akhir 31 Juli 2014 merupakan batas terakhir untuk pengambilan BSM, dan apabila tidak diambil, maka uang BSM tersebut akan dikembalikan atau ditarik lagi ke kas negara. Dan mulai dari sekarang, saya mengimbau untuk para siswa yang mendapatkan BSM harus segera mengambilnya dan mulai dari sekarang tidak ada batas waktunya, kapanpun bisa mengambilnya. Memang dulu ditentukan batas untuk mengambilnya tapi sekarang kapanpun bisa,” kata Bambang. (AFRIZAL)
