Tanjungpinang, IsuKepri.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H. Muhammad Sani, memfokuskan permasalahan infrastruktur jalan, air dan kesehatan di wilayah Kepri. Hal itu juga, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2015.
“Sesuai apa yang saya sampaikan tadi, saya harapkan, terutama infrastruktur dalam konteks untuk landasan dasar dari pada masyarakat. Pertama jalan, selama ini jalan provinsi kita pendekatan ke sebagian jalan nasional, sehingga dengan itu kucuran dana dari APBN bisa kita terima untuk perbaikan – perbaikan jalan. Karena kalau selamanya dilakukan oleh provinsi, kita pun tidak kuat,” ucap Sani usai pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada 2 – 3 April 2014 di Aula Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepri di Dompak, Rabu (2/4).
Ke dua air, Gubernur diminta untuk terus di programkan oleh pemerintah pusat dengan membuat bending – bending baru seperti di Galang Batang dan Busung.
“Ke tiga, kesehatan, kita mengharapkan untuk alat – alat kesehatan mendapat respon dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Kembali mengenai infrastruktur, Sani mengharapkan supaya ada jalan lingkar lintas yang saling berhubungan antara jalan lintas timur dengan jalan lintas barat dan kembali ke Tanjungpinang, serta infrastruktur pelabuhan laut.
“Itu kita harapkan bisa dibantu oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, kegiatan yang di hadiri ratusan peserta tersebut, terkait infrastruktur sambungnya, juga mengharapkan adanya jalan lingkar timur dan juga infrastruktur pelabuhan domestik yang diharapkan bisa dibantu oleh pemerintah pusat.
“Kita juga masih membutuhkan satu buah kapal lagi yang seperti KM Sabuk Nusantara,” katanya.
Kemudian, untuk pembangunan daerah terluar, sambung Sani, perlunya ada penambahan anggaran karena tidak semua pembangunan di luar daerah itu sama anggarannya yang rata – rata untuk kebutuhan dasar masyarakat. Karena untuk wilayah perbatasan itu memiliki badan kordinasi sendiri antar kementerian yang berkaitan dengan hal tersebut.
“Sejauh ini, respon pemerintah pusat cukup bagus, buktinya dalam 2 tahun Kepri sudah memperoleh 2 kapal. Padahal tidak segampang itu untuk mendapatkannya. Jadi respon pemerintah pusat terhadap Kepri cukup bagus, walaupun sebenarnya kebutuhan kita banyak yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat,” paparnya.
Kegiatan yang akan dilanjutkan di Hotel BBR pada (3/4) tersebut kembali di ungkapkan Ketua DPRD Kepri, Nur Syafriadi dalam pidato pokok – pokok Musrenbang 2014 mengatakan, dari sebagian pidatonya, supaya adanya tindakan tegas untuk para penambang liar.
“Di sektor lingkungan hidup, perlu adanya tindakan tegas terkait tambang liar yang merusak lingkungan,” kata Nur Syafriadi. (SAUD MC)
