Tag Archives: panwaslu tanjungpinang

Panwaslu Tanjungpinang Sebut Masa Kampanye Rawan akan Pelanggaran

IsuKepri.com, Tanjungpinang – Ketua Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) Kota Tanjungpinang, Mariamah mengatakan bahwa masa kampanye merupakan tahapan pilwako yang sangat rawan akan pelanggaran. Hal ini disampaikan Mariamah saat menghadiri dialog jelang pilkada di Arsip Perpustakaan Tepilaut, Sabtu (27/1).

“Tahapan pada pilwako Tanjungpinang yang paling berpotensi akan adanya konflik dan pelanggaran adalah pada saat tahapan kampanye yang akan dimulai pada bulan Februari hingga Juni mendatang,” jelasnya dihadapan peserta dialog yang bertemakan “Pilkada Damai Wujud Kedewasaan Demokrasi Pancasila” yang diselenggarakan LSKP2K.

Melihat potensi konflik tersebut, Mariamah menghimbau kepada semua lapisan masyarakat Tanjungpinang untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya kampanye.

“Kampanye yang kurang lebih berlangsung selama 4 bulan lamanya harus diikuti oleh pengawasan semua pihak termasuk masyarakat Tanjungpinang sendiri. Jika dilapangan terjadi pelanggaran, maka foto dan segera laporkan kepada kami di Panwaslu,” jelas dia.

Sementara itu, Martunas, Redaksi Pelaksana Koran TanjungpinangPOS juga memastikan media cetak harian TanjungpinangPOS akan ikut dalam mengawasi pelaksanaan pilwako dari tahapan awal hingga selesai.

Dalam pemberitaan seputar pilwako Tanjungpinang, dirinya juga memastikan akan menerbitkan berita-berita yang berimbang dan tidak memihak ke pasangan calon manapun.

“Media itu dimana-mana, namun dalam pemberitaannya media tidak boleh memihak, harus berimbang. Jika calon A kami beritakan, maka kami juga harus memberitakan apa yang dilakukan calon atau pendukung dari B,” tegasnya.

Kegiatan dialog jelang pilwako ini dihadiri kurang lebih 150 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar SMA selaku pemilih pemula dalam pilwako mendatang. Hadir juga narasumber dari KPU Kota Tanjungpinang, Robby Patria; Sekretaris Kesbangpol, Arlius; dan Akademisi Stisipol Raja Haji, Suyito.

Editor: Masirwan

Anggota Panwaslu Tanjungpinang Dihukum Empat Bulan Penjara

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Terdakwa pelanggaran pidana Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 9 April 2014, Baharuddin SE, selaku Divisi Hukum dan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kota Tanjungpinang, divonis mejelis hakim selama empat bulan penjara di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Senin (19/5). Selain dihukum penjara, terdakwa Baharuddin juga didenda Rp12 juta, subsider satu bulan.

Dalam putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim, R. Aji Suryo SH MH tersebut, terdakwa Baharuddin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melawan hukum.

“Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi – saksi, perbuatan terdakwa terbukti dan meyakinkan bersalah, karena terdakwa tidak menjalankan tugas dalam jabatannya. Selain itu, terdakwa juga mengakui perbuatannya, ujar Ketua Majelis Hakim, R. Aji Suryo SH MH.

Majelis menyampaikan, dalam dakwaannya, terdakwa Baharuddin dijerat dalam pasal tunggal yakni pasal 320 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, dan unsur – unsur dakwaan tersebut terpenuhi.

Hal yang memberatkan, terdakwa tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai anggota Panwaslu Tanjungpinang, dan dengan sengaja tidak melanjutkan laporan tidak pidana Pileg, ucap Suryo.

Atas perbuatannya, terdakwa Baharuddin dihukum selama empat bulan penjara, dan didenda Rp12 juta subsider satu bulan. Sementara,  putusan yang dijatuhkan majelis hakim tersebut, lebih ringan tiga bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rebuli Sanjaya SH dan Eckra Palapia SH.

Dalam tuntutannya, JPU menuntut terdakwa Baharuddin selama tujuh bulan penjara, denda Rp12 juta, dan subsider dua bulan penjara.

Atas putusan itu juga, terdakwa Baharuddin menyatakan pikir – pikir.

Sementara, sebelumnya, usai mendengarkan tuntutan JPU tersebut, terdakwa Baharuddin langsung meminta keringanan kepada majelis hakim, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Saya tulang punggung utama dalam keluarga yang mulia, dan megaku kesalahan saya. Anak saya dua, istri saya tidak bekerja. Untuk itu, saya mohon keringanan. Apalagi saya sudah koorperatif dan menjalani mekanisme yang ada,” ujarnya. (ALPIAN TANJUNG)

Weni Diperiksan Panwaslu Tanjungpinang Selama 1 Jam

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Tanjungpinang dengan nomor urut 1, Hj. Yuniarni Pustoko Weni diperiksa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungpinang selama satu jam, Jumat (7/3).

Pemeriksaan yang dilakukan Panwaslu terhadap Weni dimulai dari pukul 14.00 WIB hingga 15.00 WIB di Kantor Panwaslu Kota Tanjungpinang Jalan Ir. Sutami tersebut, guna mengklarifikasi pelanggaran yang ditemukan pihak Panwaslu.

Weni diduga memberi bantuan air bersih kepada warga Kampung Bugis dengan menggunakan fasilitas mobil pemerintah serta petugasnya menggunakan baju atribut yang bertuliskan Caleg DPRD Provinsi Kepri Yuniarni Pustoko Weni, pada 27 Februari 2014 lalu.

Usai memberikan klarifikasinya, Weni keluar dari kantor Panwaslu Kota Tanjungpinang dan didampingi Ketua Advokasi dari DPC PDI Perjuangan, Urip Santoso, SH langsung dikerumuni awak media.

Saat sejumlah awak media mengajukan pertanyaan, Yuniarni Pustoko Weni membantah menggunakan fasilitas pemerintah dan juga membantah “tim suksesnya” menggunakan atribut lengkap dirinya.

Weni mengaku, pemanggilan dirimya merupakan terkait kejadian pembakaran bendara PDIP beberapa waktu lalu. “Hanya verifikasi terkait pelanggaran biasa saja, pasang bendera salah, pasang baleho salah. Sedangkan, bantuan air bersih menggunakan mobil tangki milik saya, dan tidak ada menggunakan baju atribut yang dimaksud Panwaslu,” katanya.

Pada kesempatan itu juga, Ketua Advokasi DPC PDI Perjuangan, Urip Santoso menyampaikan, Yuniarni Pustoko Weni tidak mengetahui adanya pelanggaran yang dimaksud pihak Panwaslu, bahwa bantuan air bersih kepada masyarakat menggunakan fasilitas pemerintah dan petugas yang membagikan air tersebut menggunakan atribut baju yang lengkap dengan gambar Yuniarni Pustoko Weni.

“Ibu Weni tidak mengetahui adanya pelanggaran yang dituduhkan. Untuk di PDI P sendiri, biasanya ada juga partisipasi yang membuat atribut itu sendiri,” katanya.

Terpisah, divisi hukum Panwaslu Kota Tanjungpinang, Baharudin mengatakan, pemangilan Weni terkait kegiatan pembagian air bersih di Kelurahan Kampung Bugis dengan memakai mobil plat merah yakni milik pemerintah, petugas yang membagikan air itu juga memakai baju bertuliskan nama Weni sebagai Caleg PDI-P Dapil Kota Tanjungpinang untuk DPRD Provinsi Kepri.

“Permasalahan itu diduga melanggar pasal 299 UU Nomor 8 tahun 2012, apabila ada unsur kesengajaan dengan ancaman pidananya 2 tahun penjara. Kata Baharudin.

Dikatakanya, pasal 299 tersebut setiap pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

“Namun, kami panwaslu masih tetap melanjutkan pemanggilan saksi – saksi dan nanti, kita akan mencoba memanggil Kepala Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang, karena mobil tersebut berplat merah,” ujar Baharudin. (AFRIZAL)

640 DPS Ganda ditemukan di Tanjungpinang

Tanjungpinang, Isukepri.com – Mas Furqon, Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang mengatakan kepada media Antara bahwa terdapat 640 nama ganda dalam daftar pemilih sementara.

Dia mengatakan bahwa, 640 nama tersebut ditemukan berdasarkan hasil verifikasi terhadap penduduk potensial pemilih pilkada Kota Tanjungpinang.

” Kami sudah berulang kali mempublish hal ini kemedia masa, namun belum mendapatkan perhatian dari KPU Tanjungpinang, ” ungkap Mas Furqon, Selasa (21/08).

Sebelumnya KPU Tanjungpinang telah menetapkan DPS pada pilkada sebanyak 153.042 orang.

“Surat rekomendasi dan publikasi secara lengkap terhadap temuan calon pemilih ganda akan dilakukan setelah rapat pleno. Sedangkan rapat pleno akan dilakukan setelah cuti bersama Lebaran,” ujarnya.

Mas Furqon juga menambahkan bahwa potensi konflik yang ditimbulkan akibat pemilih ganda sangat besar, sebagaimana yang terjadi di kota-kota lain di Indonesia.

” Kami minta KPU Tanjungpinang segera memperbaiki, agar dapat meminimalisir konflik yang terjadi di kemudia hari, ” ungkapnya.

Mas Furqon menegaskan, pihaknya tidak bersedia berkoordinasi dengan panitia pemungutan suara (PPK) terkait temuan calon pemilih ganda, sebagaimana yang diinginkan oleh KPU Tanjungpinang. Namun Panwaslu Tanjungpinang akan langsung berkoordinasi dengan KPU Tanjungpinang merupakan mitra sejajar dengan KPU Tanjungpinang.

“Lebih baik kami berkoordinasi langsung dengan KPU Tanjungpinang,” katanya.