Tanjungpinang, IsuKepri.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Drs. H. Muhammad Sani, Senin (18/11/) wawancara Live di Tv One dalam segmen Coffee Break pukul 10.30 WIB. Wawancara ini dengan tema “Merangkai Pulau Meningkatkan Kesejahteraan.”
Gubernur yang dibalut batik lengan panjang hitam, celana hitam, berpeci dan berkaca mata pada kesempatan ini memaparkan strategi Pemerintah Provinsi Kepri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pulau – pulau terpencil yang tersebar diseluruh penjuru Kepulauan Riau.
Sani akui, membangun Kepri memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. “Apalagi kondisi geografis Kepri yang 96 persen lautan dan hanya 6 persen daratan, terang saja membutuhkan dana yang lebih besar ketimbang membangun di wilayah yang daratannya lebih luas,” katanya.
Namun demikian, menurut Sani apapun tantangan yang ada di Provinsi Kepri haruslah dihadapi dan menjadikan hal itu sebagai rahmat.
Ada dua strategi yang dipaparkan Sani dalam membangun Kepri. Pertama adalah pemberlakuan Free Trade Zone/ FTZ di kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang pemberlakuannya sudah diperkuat dengan Undang – Undang (UU) nomor 40 tahun 2007 dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47, 48 dan 49.
“FTZ sendiri adalah untuk mendongkrak bisnis berskala besar dalam hal manufaktur, shipyard, ekspor impor dan pariwisata,” ujarnya.
Setrategi kedua adalah NAL, yakni singkatan dari Natuna, Anambas dan Lingga yang diambil dari nama daerah. Ketiga daerah itu merupakan yang ada di wilayah Provinsi Kepri, dan lebih cenderung terisolir. Dengan strategi tersebut, bertujuan untuk meningkatkan conectivity.
“Conectivity yang saya maksud adalah menghubungkan daerah – daerah ini agar lebih mudah dijangkau. Caranya tentu dengan meningkatkan transportasi, baik darat, laut maupun udara. Jika daerah – daerah di Kepri konektivitasnya sudah lancar, maka arus barang, orang dan uang juga tentu akan menjadi lancar pula. Dan muaranya tak lain adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di Provinsi Kepri, kata Sani, sesuai dengan tema pembahasan yakni ‘merangkai Pulau Meningkatkan Kesejahteraan.
Untuk mendukung itu semua tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk mewujudkan conectivity di Kepri, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepri selalu meminta bantuan kepada pemerintah pusat agar selalu bersedia mengalokasikan anggaran ke Daerah.
Disamping itu juga, guna menghubungkan satu pulau dan pulau kecil yang ada, pemerintah Kepri menggandeng sejumlah perusahaan swasta yang ada di daerah, agar turut ambil bagian dalam rangka merangkai pulau yang ada.
“Pulau kita banyak, satu daerah dengan daerah lainnya dipisahkan oleh laut. Dan setiap kita mengadakan kapal, tentu harus didukung dua pelabuhan di wilayah yang berbeda, dan anggarannya tidak sedikit. Makanya dalam hal ini kita selalu meminta bantuan kepada Pemerintah pusat dan melibatkan pihak swasta,” kata Sani.
Adapun Bandar Udara yang ada di Kepri saat ini adalah di Batam, Tanjungpinang dan Natuna. Dan baru dilakukan peletakan batu pertamanya untuk pembangunan bandara di Letung, Kabupaten Anambas. Untuk ini, kembali pemerintah Provinsi Kepri meminta bantuan pemerintah pusat.
Berdasarkan APBD yang kita punya, jelas kita tidak akan mampu membangun conectivity di Kepri tanpa bantuan pemerintah pusat, kata Gubernur.
Dan Gubernur sangat yakin jika semua programnya tersebut akan terwujud, yakni dalam hal meningkatkan conectivity di Kepri. Ditambah lagi, pihak DPRD selalu mendukung setiap kegiatan yang direncanakan oleh Pemda. Kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif di Kepri ini juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang muaranya untuk mensejahterakan masyarakat. (AFRIZAL/HMS)
