Tag Archives: regalia institute

Jelang PILWAKO, Regalia Istitute Siap Lakukan Survei

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Menjelang pilwako Tanjungpinang yang akan diselenggarakan pada 2018 mendatang, lembaga edukasi sosial dan politik Kepulauan Riau, Regalia Institute siap melakukan survei mengenai partisipasi masyarakat kota Tanjungpinang.

Hal ini di sampaikan oleh Edi Saputra, pengurus Regalia saat ditemui isukepri.com, Senin (30/1) di Kantornya, Batu 8 atas Tanjungpinang.

“Dalam waktu dekat Kami akan turun ke masyarakat untuk survei bagaimana partisipasi mereka pada pilwako nanti. Lalu kami juga akan coba menggali tentang bagaimana kinerja pemerintahan kota saat ini,” jelas Edi.

Edi menambahkan, survei ini nantinya akan menggambarkan bagaimana kriteria pemimpin baru idaman masyarakat dan siapa pula figur-figur pemimpin yang pantas menjadi pemimpin Kota Gurindam di periode selanjutnya.

“Elektabilitas figur dan parpol juga menjadi salah satu fokus kami dalam survei ini. Selain Pak Lis dan Pak Syahrul, Kita kan penasaran siapa figur lain yang dikenal masyarakat dan berpotensi muncul sebagai penantang incumbent,” terang Edi.

Edi berharap, Survei PILWAKO ini sebagai gambaran bagaimana keinginan masyarakat terhadap kepemimpinan baru kota Tanjungpinang di periode selanjutnya, sekaligus sebagai media sosialisasi yang bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih.

Ketika di tanya mengenai kapan survei pilwako di mulai, Edi optimis akan melakukannya pada minggu pertama bulan Februari dan hasil survei akan di publikasikan pada awal Maret mendatang.(red)

Regalia Institute Minta Pemkab Bintan Buka Data Penerimaan Honorer

Tanjungpinang, IsuKepri.Com – Terkait dengan kebijakan seleksi ulang honorer yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan pada beberapa waktu yang lalu dipandang belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini disampaikan oleh Direktur Regalia Institute, Auliansyah saat menyerahkan Surat Permohonan Informasi dan Data terkait Kebijakan Seleksi Ulang Tenaga Honorer/PTT dan Seleksi Bagi Umum kepada PPID Kabupaten Bintan, Kamis (26/1)

“Ini merupakan salah satu langkah yang diambil dalam menyikapi polemik kebijakan Bupati Bintan. Disamping turut meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik,” tutur Auliansyah

Lebih lanjut, Auliansyah mengungkapkan bahwa permintaan informasi dan data terkait dengan prosesi seleksi ulang tenaga honorer/PTT ini, dilakukan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Sebagimana amanat dari Undang-undang itu sendiri, bahwa Undang-undang menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik,” tambahnya

Selain dari itu, Regalia Institute bersama beberapa elemen masyarakat serta tenaga honorer lainnya, telah melakukan diskusi terkait kebijakan Bupati. Hasil dari diskusi tersebut telah disampaikan kepada Mendagri dan DPD RI secara langsung pada Senin (23/1) dalam bentuk Hasil Kajian mengenai dampak dari kebijakan yang dibuat serta analisa terkait beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Bintan dalam membuat kebijakan ini.

“Permasalahan ini tidak bisa dipandang kecil oleh masyarakat, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, Regalia Institute bersama-sama dengan masyarakat akan terus memantau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Khusus terkait permasalahan ini, kami akan melakukan segala upaya agar unsur transparansi yang digaungkan oleh Bupati di beberapa media bukan hanya sebatas upaya politis,” tambahnya

Melalui permohonan ini, diharapkan bahwa Bupati Bintan mampu meyakinkan publik bahwa terkait kebijakan ini mulai dari perencanaan hingga selesai sudah mengedepankan asas transparansi.

“Kami akan menunggu tanggapan dari PPID terkait permohonan informasi dan data dalam waktu 10 hari kedepan. Jika hal ini tidak ditanggapi, maka kami akan melanjutkan hal ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku khususnya Undang-undang Keterbukaan Informasi,” tambah Auliansyah

Salah satu koordinator solidaritas masyarakat pulau Bintan, Baharuddin Rahman, menambahkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Bupati Bintan tidak memiliki dasar hukum untuk dilakukan dan justru telah menimbulkan masalah terutama dalam hal perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif atas proses seleksi yang dilakukan.

“Kami melihat bahwa kebijakan ini diskriminatif bagi sebagian honorer yang sudah lama mengabdikan dirinya di Bintan. Kami merasa simpati pada Honorer/PTT yang sudah lama mengabdikan diri disingkirkan karena kebijakan yang seperti ini. Apalagi ada kabar gembira bahwa dengan revisi UU ASN, honorer/PTT bakal diangkat menjadi PNS. Ini kabar gembira bagi yang masih menjadi honorer, tapi sekaligus menjadi kabar duka bagi honorer Bintan yang disingkirkan,” ucap Baharuddin

Seterusnya, Regalia juga akan menyampaikan surat permohonan ke Gubernur untuk melakukan peninjauan terkait Peraturan Kepala Daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 250 dan 251. Sehingga, kebijakan yang diambil oleh Bupati Bintan harus menjadi perhatian bersama baik pemerintahan yang memiliki kapasitas dibidang itu maupun masyarakat pada umumnya. (red)

Perspektif Kebijakan Blunder Apri

Oleh: Auliansyah
Direktur Regalia Istitute

Pasca polemik tentang kebijakan Apri Sujadi sebagai bupati Bintan yang melakukan seleksi ulang bagi tenaga PTT/Honorer sekaligus seleksi terbuka bagi pelamar umum di lingkungan pemerinta kabupaten Bintan, Bupati Bintan kembali membuka babak baru polemik terkait landasan kebijakan yang melukai banyak pihak khususnya para pegawai honorer yang umumnya sudah mengabdi di kabupaten Bintan diatas 3 tahun, yang kemudian terpaksa merumahkan diri hanya karena masalah administratif pada mekanisme yang diberlakukan Bupati Bintan tersebut. Baca Rivew Seleksi Ulang Tenaga Honorer Bintan.

Terlepas dari bahasa politik Bupati Bintan yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut adalah upaya efisiensi anggaran yang defisit, pemberdayaan SDM di Bintan maupun penguatan struktur organisasi sampai dengan evaluasi kinerja honorer yang sudah ada, yang perlu digaris bawahi juga adalah bahwa Bupati Bintan mengatakan bahwa kebijakan tersebut dilandasi dengan 2 landasan hukum. Pertama adalah UU no 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang juga mengatur tentang PTT/Honorer yang dalam Undang-undang tersebut diistilahkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedua, Bupati Bintan meletakkan Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2016 tentang perubahan atas Perbup Nomor 1 tahun 2011 tentang pedoman tenaga honorer di lingkungan Pemkab Bintan sebagai landasan yang dianggapnya sebagai dasar pengumuman seleksi seleksi ulang bagi tenaga PTT/Honorer sekaligus seleksi terbuka bagi pelamar umum di lingkungan pemerintah kabupaten Bintan.

Pertanyaan yang menarik adalah pertama, bagaimana mungkin Bupati Bintan meletakkan UU No 5 Tahun 2014 tersebut sebagai landasan kebijakan seleksi ulang dan seleksi umum tenaga PTT/Honorer? sementara sampai hari ini sejak di terbitkannya Undang-undang tersebut Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksana dari UU No 5 Tahun 2014 tersebut belum di terbitkan. Sementara itu juga UU No 5 Tahun 2014 ini merupakan salah satu Undang-undang yang sedang direvisi oleh Pemerintah Bersama DPR, yang juga sampai hari ini belum selesai pada prosesnya.

Kedua, bagaimana mungkin  Perbub No. 29 Tahun 2016 memasukkan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai konsideran dalam Perbub tersebut? Disatu sisi sebagaimana tulisan diatas bahwa UU No. 5 Tahun 2014 tersebut belum memiliki PP sebagai pedoman teknisnya. Kemudian Undang-undang tersebut masih dalam status revisi. Idealnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan selalu diikuti PP sebagai pedoman teknis pelaksanaan Undang-undang dan pada kenyataannya nomenklatur yang dikenal dalam UU No 5 Tahun 2014 adalah ASN dan PPPK dan tidak mengenal honorer. Sedangkan pada Perbub No 29 Tahun 2016 Nomenklatur yang di kenal adalah tenaga honorer Bukan PPPK.

Jika Bupati Bintan tidak mampu menjelaskan relevansi dan rasionalisasi hal ini secara detail, tentu saja indikasi adanya motivasi yang dipaksakan menjadi semakin kuat. Sementara itu sampai hari ini tenaga PTT /Honorer terutama yang sudah mengabdi sekian tahun tidak memiliki kepastian hukum atas status pekerjaannya.

Ketiga, landasan hukum yang disampaikan Bupati Bintan ke publik justru tidak memperbaiki keadaan dan terkesan sebagai usaha pembenaran terhadap pengumuman Nomor : 800/BKD/435  Tentang Seleksi Ulang Bagi Tenaga Honorer/PTT dan seleksi Bagi Pelamar Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2016 yang pada implementasinya cenderung politis.

Dalam Pasal 5 Perbub No 29 Tahun 2016 disebutkan.
(1) Tenaga Honorer Daerah diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena :
a. Diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
b. Meninggal dunia;
c. Telah mencapai usia 56 tahun;
d. Adanya kebijakan pengurangan Tenaga Honorer Daerah karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan;
e. Atas permintaan sendiri;
f. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan evaluasi kinerja dan kompetensi.

Dalam kenyataannya, berdasarkan  dari informasi yang diberikan honorer yang sebelumnya sudah mengabdi, mereka mengakui menjalani evaluasi kinerja. Namun evaluasi kinerja dan kompetensi yang dilaksanakan oleh Pemkab Bintan justru juga tidak menghasilkan pemberhentian senada yang tertulis dalam huruf f Pasal 5 tersebut. Lebih jauh lagi uniknya ternyata landasan hukum yang disebutkan oleh Bupati Bintan Justru tidak menyebutkan Mekanisme Seleksi Ulang yang juga punya pengertian yang jauh berbeda dengan evaluasi kinerja sebagai alat pemutusan hubungan kerja. Sementara pemahaman berhenti bekerja yang di maknai oleh pegawai PTT dan honorer adalah ketidak lulusan saat tes seleksi ulang yang juga tidak di umumkan hasil dan parameter kelulusannya. Maka, apabila kita memahami dengan seksama Perbub No. 29 Tahun 2016 tersebut tenaga PTT/ Honorer yang sudah bekerja tidak dapat diberhentikan dengan dengan proses seleksi ulang yang dilakukan Pemkab Bintan 201 kemarin.

Hal ini justru menjadi blunder bagi produk kebijakan Bupati Bintan lewat  Pengumuman Nomor : 800/BKD/435  Tentang Seleksi Ulang Bagi Tenaga Honorer/PTT dan seleksi Bagi Pelamar Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2016. Selain Pengumuman ini tidak memiliki dasar landasan hukum yang kuat, yang lebih parah justru pengumuman tersebut bertentangan dengan substansi yang di katakan Bupati Bintan sebagai landasan kebijakannya yaitu UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Perbub No 29 Tahun 2016. Baik dalam prosesnya maupun implementasinya yang menuai masalah. Terlebih setelah PP No. 48/2005 pemerintah sudah melarang kepala daerah mengangkat pegawai honorer, selanjutnya Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 yang menegaskan himbauan kepada jajaran pemerintah daerah tentang larangan pengangkatan tenaga honorer, bukannya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap produk kebijakan rezim sebelumnya yang mungkin perlu di perbaiki, Bupati Bintan justru membuat kebijakan yang kontraproduktif terhadap arah kebijakan pemerintah pusat.

Selanjutnya jika kita perhatikan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, hal yang paling penting untuk diperhatikan dan disadari setiap decission maker dalam ha ini kepala daerah adalah.,Pasal 250 ayat 1 menyebutkan, Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat 1 dan ayat 3 dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.kemudian pada ayat selanjutnya yaitu ayat 2 menyebutkan, bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
a.  Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
b.  Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
c.  Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.
Pasal 251 ayat 2 menyebutkan , Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ketika produk kebijakan Bupati Bintan hari ini berupa Seleksi ulang bagi tenaga PTT/Honorer sudah memenuhi point-point yang dilarang dalam perundang-undangan yaitu pasal 250 ayat 1 dan 2 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Maka sudah Kewajiban Gubernur untuk mencabut produk kebijakan tersebut yang merupakan turunan dari Perbub Bintan No. 29 tahun 2016 sebagai bentuk penegakan Undang-Undang.

Persoalan ini tidak dapat dianggap sepele, karena pelanggaran yang terjadi akibat produk kebijakan Bupati Bintan saat ini sudah jadi preseden buruk bagi semangat good governance dan good goverment. Ini juga berpotensi menjadi laten politik kepala daerah terpilih yang merusak moral dan wibawa pemerintahan dan birokrasi yang seharusnya bersih dari Kolusi dan Nepotisme.

Sebenarnya konteks politik balas budi kepala daerah terhadap barisan pendukungnya pada hari ini memang meupakan hal yang tidak lagi dapat dianggap tabu, dan dalam demokrasi terlebih otonomi daerah hal-hal seperti ini memang tidak dilarang dalam norma hukum meskipun secara etika dan hukum positif yang hidup di masyarakat hal seperti ini tidak mencerminkan kekuasaan yang idealnya inklusif. Tetapi, dalam ranah birokrasi harusnya kepentingan politik balas budi ini juga harus di akomodir sedemikian rupa sehingga tidak merusak azas merit yang ada dalam birokrasi. Terlebih ketelitian dan kehati-hatian memproduksi sebuah kebijakan yang merupakan interpretasi dari kepentingan politik juga sangat penting agar tidak menimbulkan preseden buruk di masyarakat yang dapat merusak sendi-sendi kerukunan dalam berbangasa dan bernegara.