Tag Archives: Honorer

Perjuangan Masalah Honorer Bintan Terus Berlanjut

Bintan, IsuKepri.Com – Pasca seleksi honorer/PTT yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bintan, para honorer/PTT yang menjadi korban kebijakan yang dinilai diskriminatif dan sewenang wenang, terus melakukan upaya mencari keadilan. Gerakan perjuangan yang dalam naungan Solidaritas Masyarakat Pulau Bintan ini terus berjuang dengan membawa permasalahan tersebut sampai ke tingkat pusat. Hal ini disampaikan oleh koordinator Solidaritas Masyarakat Pulau Bintan Baharuddin Rahman. Senin, (30/1)

“Permasalahan kebijakan pemerintah kabupaten bintan terkait masalah honorer, sudah kita sampaikan secara langsung baik itu melalui anggota DPD RI perwakilan kepri, Menteri Dalam Negeri, Menpan RB bahkan ke DPR RI. Kita berharap kebijakan tersebut dapat di anulir sehingga Honorer/PTT yang selama ini sudah mengabdi dan disingkirkan dapat bekerja kembali seperti status mereka sebelumnya” ujar Baharuddin.

Dalam waktu dekat, Solidaritas Masyarakat Pulau Bintan juga berencana untuk bertemu Gubernur Kepri dan DPRD Provinsi Kepri. Pertemuan ini untuk melihat reaksi dari Gubernur dan DPRD terkait permasalahan yang bergulir sejak awal Januari ini.

“Gubernur dan DPRD Kepri tidak bisa tinggal diam melihat permasalahan ini. Bintan itu bagian dari Provinsi Kepri sehingga jika ada kebijakan di wilayah kabupaten kota yang diskriminatif dan sewenang wenang, provinsi wajib turut campur. Harus di ingat, otonomi daerah itu bukan untuk daerah sesuka hati membuat kebijakan, ada aturan dan batas kewenangan juga yang harus mereka pertimbangkan,” tambahnya

Lebih lanjut, Baharudiin menyangankan alasan Bupati Bintan yang menyatakan bahwa kebijaka ini diambil sebagai upaya efisiensi anggaran yang defisit.

“Jika alasan efisiensi anggaran, kenapa tidak melakukan seleksi ulang dan evaluasi kinerja khusus Honorer/PTT saja tanpa harus melakukan penerimaan honorer baru melalui seleksi umum. Itupun harus objektif dan transparan, jangan menggunakan cara cara yang diskriminatif dan tidak adil. Dengan syarat wajib memiliki KTP Bintan, itukan kebijakan diskriminatif apalagi ujian seleksi dengan cara manual tidak menggunakan sistem CAT, gak ada jaminan hasil seleksi tersebut objektif ” Tegas Baharuddin.

Hal ini ditegaskan kembali oleh salah satu Honorer Bintan korban kebijakan tersebut yang tidak ingin disebutkan namanya. Mereka merasa bahwasannya ada diskriminasi Pemkab Bintan terhadap honorer yang tidak memiliki KTP Bintan.

“Kami sudah bertahun tahun mengabdi di Kabupaten Bintan, kemarin alasan mereka cuma evaluasi kinerja dan itu memang dilakukan dimasing-masing instansi. Alhamdulillah hasil penilaian evaluasi kami rata-rata bagus, tapi diluar perkiraan kami ternyata ada seleksi lagi dan wajib kami ikuti, katanya cuma syarat aja dan kami akan tetap sambung kontrak. Tapi nyatanya setelah kami ikuti, ada syarat wajib KTP Bintan dan untuk mengurus pergantian KTP banyak kawan kawan yang gak tekejar karena jeda waktu cuma 2 hari kerja. Sehingga banyak yang gugur di administrasi. Adapun yang sempat merubah KTP, ternyata juga gak lulus dalam seleksi berikutnya, walaupun kita yakin nilai tersebut gak mungkin kita bisa gak lulus. Cuma kami bisa apa sebab sistem ujian tidak menggunakan sistem CAT jadi kami gak bisa tau nilai kami dalam ujian tersebut,” tuturnya

Baharuddin menambahkan, dari beberapa sumber yang beredar, ternyata pemerintah kabupaten bintan sudah mulai merekrut honorer/PTT yang selama ini tidak lulus secara diam diam, namun status mereka sampai saat ini belum jelas apakah tetap menjadi honorer seperti sebelumnya atau hanya honor kantor .

“jika itu terjadi, bisa jadi temuan karena sumber pembiayaan mereka dari mana untuk membayar gaji mereka sebab sudah jelas honorer/PTT yang dinyatakan lulus itu jumlahnya. Apalagi hal ini semakin aneh karena alasan dilakukan seleksi guna efisiensi anggaran tapi nyatanya justru menambah beban anggaran,” tambahnya (red)

Regalia Institute Minta Pemkab Bintan Buka Data Penerimaan Honorer

Tanjungpinang, IsuKepri.Com – Terkait dengan kebijakan seleksi ulang honorer yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan pada beberapa waktu yang lalu dipandang belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Hal ini disampaikan oleh Direktur Regalia Institute, Auliansyah saat menyerahkan Surat Permohonan Informasi dan Data terkait Kebijakan Seleksi Ulang Tenaga Honorer/PTT dan Seleksi Bagi Umum kepada PPID Kabupaten Bintan, Kamis (26/1)

“Ini merupakan salah satu langkah yang diambil dalam menyikapi polemik kebijakan Bupati Bintan. Disamping turut meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik,” tutur Auliansyah

Lebih lanjut, Auliansyah mengungkapkan bahwa permintaan informasi dan data terkait dengan prosesi seleksi ulang tenaga honorer/PTT ini, dilakukan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Sebagimana amanat dari Undang-undang itu sendiri, bahwa Undang-undang menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik,” tambahnya

Selain dari itu, Regalia Institute bersama beberapa elemen masyarakat serta tenaga honorer lainnya, telah melakukan diskusi terkait kebijakan Bupati. Hasil dari diskusi tersebut telah disampaikan kepada Mendagri dan DPD RI secara langsung pada Senin (23/1) dalam bentuk Hasil Kajian mengenai dampak dari kebijakan yang dibuat serta analisa terkait beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Bintan dalam membuat kebijakan ini.

“Permasalahan ini tidak bisa dipandang kecil oleh masyarakat, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, Regalia Institute bersama-sama dengan masyarakat akan terus memantau kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Khusus terkait permasalahan ini, kami akan melakukan segala upaya agar unsur transparansi yang digaungkan oleh Bupati di beberapa media bukan hanya sebatas upaya politis,” tambahnya

Melalui permohonan ini, diharapkan bahwa Bupati Bintan mampu meyakinkan publik bahwa terkait kebijakan ini mulai dari perencanaan hingga selesai sudah mengedepankan asas transparansi.

“Kami akan menunggu tanggapan dari PPID terkait permohonan informasi dan data dalam waktu 10 hari kedepan. Jika hal ini tidak ditanggapi, maka kami akan melanjutkan hal ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku khususnya Undang-undang Keterbukaan Informasi,” tambah Auliansyah

Salah satu koordinator solidaritas masyarakat pulau Bintan, Baharuddin Rahman, menambahkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Bupati Bintan tidak memiliki dasar hukum untuk dilakukan dan justru telah menimbulkan masalah terutama dalam hal perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif atas proses seleksi yang dilakukan.

“Kami melihat bahwa kebijakan ini diskriminatif bagi sebagian honorer yang sudah lama mengabdikan dirinya di Bintan. Kami merasa simpati pada Honorer/PTT yang sudah lama mengabdikan diri disingkirkan karena kebijakan yang seperti ini. Apalagi ada kabar gembira bahwa dengan revisi UU ASN, honorer/PTT bakal diangkat menjadi PNS. Ini kabar gembira bagi yang masih menjadi honorer, tapi sekaligus menjadi kabar duka bagi honorer Bintan yang disingkirkan,” ucap Baharuddin

Seterusnya, Regalia juga akan menyampaikan surat permohonan ke Gubernur untuk melakukan peninjauan terkait Peraturan Kepala Daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 250 dan 251. Sehingga, kebijakan yang diambil oleh Bupati Bintan harus menjadi perhatian bersama baik pemerintahan yang memiliki kapasitas dibidang itu maupun masyarakat pada umumnya. (red)

Apri Jangan Cari \”Kambing Hitam\” Kebijakan Kontroversionalnya

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Bupati Bintan, Apri Sujadi melontarkan statement terkait seleksi ulang tenaga honorer Bintan. Ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut, hanya melanjutkan kebijakan Bupati lama, Ansar Ahmad, berdasarkan Perbup Bintan Nomor 1 Tahun 2011.

Atas statementnya tersebut, beberapa pihak menyebut bahwa hal itu adalah upaya Apri untuk cuci tangan, atas kebijakan kontroversional yang ia jalankan.

“Seharusnya Apri, harus bersikap professional terhadap kebijakaan yang ia ambil. Serta tidak mengkambing hitamkan kepada pihak manapun,” ujar Alimuddin.Ar, S.Sos.,M. Si, Dewan Pembina APPPI Kepri di Tanjungpinang (5/1).

Ali mengatakan bahwa setiap kebijakan pasti memiliki konsekuensi, namun sebagai kepala daerah harus berani bertanggungjawab.

“Kepala daerah harus memikirkan dengan matang kebijakan yang diambil, karena hal itu menyangkut hajat orang banyak. Jangan karena politik balas budi, justru menciderai kepentingan yang lebih luas,” katanya.

Lebih lanjut, Ali menambahkan bahwa saat ini, yang paling penting yang harus Apri lakukan adalah menyakinkan publik bahwa seleksi evaluasi ulang tenaga honorer berjalan dengan transparan.

“Apri harus dapat menyakinkan publik, bahwa seleksi ulang berjalan transparant. Terutama proses seleksi administrasi serta hasil tes,” katanya.

Publik hingga saat ini, menunggu keberanian Apri mengekspose hasil tes seleksi ulang. Hal ini digunakan untuk menepis opini publik, bahwa seleksi penerimaan honorer sarat kepentingan balas budi.

“Jika Apri tidak, melakukan hal tersebut (ekspose) maka Kita dapat pastikan bahwa seleksi ulang adalah upaya Apri untuk bersih-bersih,” terangnya. (*)

Honorer Laporkan Camat Bukit Bestari ke Polisi

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Mantan pegawai honorer di Kecamatan Bukit Bestari, Wan Naziharddin, melaporkan Camat Bukit Bestari, Riwayat, S.sos ke polisi atas pencemaran nama baik dan memberhentikannya tanpa alasan.

“Tanpa alasan dan kesalahan, saya dilaporkan ke Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang oleh Camat Bukit Bestari. Informasinya, saya diadukan ke Pemko karena melawan dia (red, camat),” kata Wan Naziharuddin, Kamis (30/1) petang di Polres Tanjungpinang.

Hal itu juga, diketahui pelapor ketika dalam rapat tertutup di Pemko Tanjungpinang. “Padahal, saya tanya apa kesalahan saya terhadap bapak. Lalu ia menjawab kamu tak ada masalah dengan saya kata Riwayat begitu kepada saya,” beber Naziharuddin mengulang pembicaraannya dengan Riwayat.

Berarti Riwayat, kata dia, sudah menyampaikan perkataan yang tidak benar dan itu sudah fitnah.

Guna mencari keadilan, Naziharuddin melaporkan Camat Bukit Bestari, Riwayat ke Polres Tanjungpinang.

Selain itu, Wan Nazifudin (57) orang tua dari Wan Naziharuddin saat mendampingi anaknya di Polres Tanjungpinang mengatakan, sangat kecewa terhadap Camat Bukit Bestari, Riwayat yang telah mengatakan Wan Naziharuddin telah melawannya.

“Saya tanya kepada Naziharuddin, apakah ada melawan camat? tapi ia mejawab tidak ada pak,” kata Nazifudin.

Atas kejadian itu, ia merasa kecewa terhadap pemko, karena tanpa alasan yang jelas memberhentikan anaknya.

“Saya tak menjadi masalah ia diberhentikan, tapi harus ada alasan yang jelas,” kata dia. (AFRIZAL)