BATAM, IsuKepri.Com — Hingga saat ini, hanya sekitar 6 ribu pasien yang telah mendapatkan pelayanan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 2012. Atau hanya sekitar 5 persen dibandingkan 127 ribu pasien yang ditangani melalui Jamkesmas. Pelayanan ini diberikan terhadap pasien yang berobat melalui puskesmas hingga pasien rujukan di rumah sakit.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam, Chandra Rizal menjelaskan, sebelumnya pengobatan pasien melalui jamkesda dibatasi hingga maksimal Rp20 juta per pasien. Namun melalui Keputusan Gubernur Provinsi Kepri, anggaran bagi pembiayaan pasien jamkesda ditingkatkan hingga sembuh.
“Bahkan pengobatan hingga ke rumah sakit di luar wilayah Kepri juga ditanggung oleh program Jamkesda,” jelasnya saat ditemui di Batam Centre, Selasa (18/9/2012).
Chandra membantah jika minimnya penyerapan anggaran Jamkesda akibat kurangnya program Dinkes Kota Batam dalam pengentasan kemiskinan. Namun terjadi akibat rendahnya penyerapan oleh masyarakat yang tidak memanfaatkan angaran Jamkesda untuk biaya berobat.
“Pemanfaatan program jamkesda tergantung masyarakat,” kilahnya.
Bahkan pihak rumah sakit sendiri, ungkap Chandra, juga belum menagih biaya pengobatan pasien melalui program Jamkesda. Seperti Rumah Sakit Otorita Batam (RSOB) untuk masa 6 bulan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batuaji untuk masa 4 bulan.
Minimnya penyerapan anggaran pengentasan kemiskinan di Dinkes Kota Batam, disesalkan sejumlah pihak. Koordinator Forum Lintas Pemuda Anti Korupsi (FLPAK) Kota Batam, Hubertus menuding Dinkes Kota Batam kurang aktif dalam menyosialisasikan program bagi pengentasan kemiskinan dan program layanan jamkesda.
“Ini bentuk kelalaian yang dilakukan Kepala Dinkes Kota Batam, Chandra Rizal yang tidak mampu memaksimalkan penyerapan anggaran bagi masyarakat miskin,” katanya. (eki)
