Batam, IsuKepri.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PMPK – UKM) Kota Batam, saat ini masih melakukan pemetaan titik – titik di masing – masing kecamatan yang akan dijadikan lokasi penataan pedagang kaki lima (PKL), termasuk yang menempati lahan buffer zone.
Saat ini, pembahasan penentuan titik lokasi itu masih dibahas oleh tim koordinasi penataan dan pembenahan PKL Kota Batam yang terdiri dari berbagai instansi, mulai dari Pemko Batam, Dinas PMPK – UKM, dan juga BP Batam.
“Tim sedang bekerja, dan kita minta camat untuk maping (memetakan) lokasi yang memungkinkan untuk menata mereka (PKL),” ujar Kepala Dinas PMPK – UKM, Febrialin di Kantor DPRD Kota Batam, Jumat (20/2).
Lanjutnya, para camat nantinya diminta masukan untuk menentukan lokasi – lokasi yang akan diajukan menjadi lokasi penataan di masing – masing daerahnya. Satu kecamatan bisa memiliki beberapa titik penataan, sesuai kebutuhan dan jumlah PKL yang ada. Asalkan, titik – titik tersebut mengakomodir beberapa persyaratan, diantaranya tidak mengganggu lalu lintas, diterima oleh warga atau masyarakat sekitar serta diperkirakan akan ramai untuk lokasi berjualan.
“Ya, termasuk yang di simpang rujak, itu kan dikeluhkan mengganggu lalu lintas. Yang perlu nanti keberadaan mereka itu tertata dengan baik di Kota Batam ini, paparnya.
Penataan PKL tersebut, kata dia, akan dilakukan secara menyeluruh baik bagi PKL yang menempati kios – kios liar maupun yang menempati lokasi sementara di pinggir – pinggir jalan pada waktu – waktu tertentu, termasuk yang hanya berdagang saat malam hari.
“PKL itu kan sektor usaha ekonomi, yang didalamnya juga mampu menampung tenaga kerja, sehingga harus mendapat perhatian,” ujarnya.
Ia mengemukakan, merujuk pada data lama yang dimiliki Dinas PMPK – UKM Kota Batam, tercatat sedikitnya ada 90 titik lokasi yang dijadikan area berjualan bagi PKL di seluruh Batam.
“Kalau sekarang tentu berkembang, itu tersebar dimana – mana,” tutupnya. (SUTIADI MARTONO)
