Batam, IsuKepri.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri, memberikan waktu selama 60 hari kepada instansi – instansi pemerintah di Kepulauan Riau untuk memperbaiki hasil pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang telah dibagikan ini, Jumat (16/1).
“Hasil LHP yang diserahkan hari ini (Jumat) kepada pimpinan masing – masing instansi, seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten yang ada di Kepulauan Riau. Kami memberikan waktu selama 60 hari untuk memperbaiki kekurangannya, papar Kepala BPK Perwakilan Kepri, Isman Rudy saat ditemui usai penyerahan LHP semester II tahun 2014 di lantai 5 Gedung BPK.
Ia mengatakan, penyerahan LHP triwulan IV semester II tahun 2014, meliputi pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) untuk tiga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam untuk tahun 2013 dan 2014.
Sedangkan, penyediaan air bersih pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, PDAM Tirta Kepri dan instansi terkait lainnya tahun 2013 dan semester I tahun 2014, penyediaan air bersih pada Pemerintah Kabupaten Natuna, PDAM Tirta Nusa, dan instansi terkait untuk tahun 2013 dan semester I 2014, penyediaan air bersih pada Pemerintah Kabupaten Lingga, PDAM Tirta Darma dan instansi terkait lainnya untuk tahun 2013 dan semester I tahun 2014 serta pemeriksaan lainnya, dengan jumlah 10 pemeriksaan, ujarnya.
Isman menambahkan, dari total keseluruhan pemeriksaan ini, dikatakan masih tingkat aman. Karena tidak ditemukannya perkara dan korupsi didalamnya.
“Masih tingkat aman, dan dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya tindakan korupsi,” ucapnya.
Isman berharap, dengan laporan yang diserahkan oleh BPK Perwakilan Kepri kepada instansi pemerintahan yang ada di Kepri, bisa ditindaklanjuti oleh para pimpinan masing – masing instansi.
“Laporan hasil pemeriksaan yang kami serahkan, diharapkan pihak bersangkutan menindaklanjuti,” katanya. (SUTIADI MARTONO)
