Batam, IsuKepri.com – Demi memonitor kesiapan yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Batam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait Jamkesda bagi masyarakat tak mampu yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Riky Indrakari, Senin (26/1).
Dalam rapat, dari jumlah awal sebanyak 100451 jiwa masyarakat tidak mampu yang diajukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam yang dialihkan ke jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), hanya tersisa sebanyak 44892 jiwa setelah diverifikasi oleh BPJS.
“Banyaknya selisih jumlah warga tersebut setelah diverifikasi, ternyata banyak ditemukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan yang BPJS – nya sudah ditanggung oleh perusahaan masih tercatat dalam data yang diajukan tersebut. Nah disini hal itu harus kita atasi terlebih dahulu, takutnya pihak – pihak Pemerintah Kota Batam ada yang namanya audit jadi untuk menghindarkan kesalahpahaman,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Fahrurozi, Senin (26/1).
Saat ini, kata dia, BPJS telah bekerjasama dengan sembilan rumah sakit umum daerah dan swasta di Batam untuk memberikan pelayanan Jamkesda yang akan resmi berlangsung pada awal Februari 2015 ini.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari menyebutkan, bahwa anggaran untuk BPJS warga tidak mampu ini sekitar Rp26 miliar pada APBD 2015 dengan kuota 105000 orang.
“Setelah diverifikasikan hanya 44892 orang saja. Saya harap, sisa anggaran ini bisa digunakan untuk warga yang tidak mampu, tapi belum masuk yang 44892 itu,” ungkap Riky.
Riky juga mengatakan, bagi masyarakat yang sah dan bisa menerima layanan Jamkesda bisa melihat daftar namanya dikantor camat maupun di kantor pemerintahan lain yang nantinya akan diinfokan kembali.
“Sebelum Februari, seharusnya masyarakat bisa melihat dirinya tercantum atau tidak dalam penerima Jamkesda ini,” ucapnya.
Dalam memperoleh layanan, tambah Riki, masyarakat hanya menunjukan Kartu Tanda Penduduk saja, sebelum kartu Jamkesda selesai cetak.
“Tinggal tunjukan KTP saja, kartu NIK – nya sudah tercantum di sistem,” pungkasnya. (SUTIADI MARTONO)
