Batam, Isukepri.com – Persoalan Kelembagaan merupakan persoalan yang serius dalam pelaksanaan Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun. Pasalnya, Ketua Dewan Kawasan (DW) bisa digugat oleh Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) yang notabenenya BPK tersebut ditunjuk oleh Ketua Dewan Kawasan itu sendiri. Dengan demikian, FTZ sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas dinilai belum siap dalam sisi kelembagaan dan pengelolaan BP Kawasan yang banyak menuai permasalahan.
Hal ini diungkapkan oleh Surya Makmur Nasution, Anggota DPRD Kepri dalam Seminar FTZ dengan tema “Peluang dan Tantangan dalam Penguatan Ekonomi Daerah dan Nasional yang digagas oleh Lembaga Study Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Kepri (LSKP2K) di Kampus Ibnu Sina Batam,Jumat lalu (24/1).
“Kelembagaan FTZ harus di Reformasi, pengaturan kelembagaan mengenai Free Trade Zone harus ditata ulang supaya perkembangannya Free Trade Zone lebih cepat tanpa ada kepentingan kepentingan politik didalamnya,” kata Surya saat memberikan pemaparan.
Surya menambahkan, Reformasi kelembagaan tersebut dilakukan dengan merombak dan menunjuk orang orang yang memiliki kejujuran dan dianggap berkompeten dalam pelaksanaan serta pengelolaan Free Trade Zone.
“Gubernur sebagai Ketua Dewan Kawasan haruslah tegas dan memiliki mekanisme yang jelas dengan menunjuk orang orang yang layak dan professional sebagai pengelola kawasan Free Trade Zone ini,” lanjut Surya.
Dirinya mengaku kahwatir jika persoalan kelembagaan tidak segera diselesaikan akan berdampak buruk bagi perkembangan Free Trade Zone dan membingungkan para Investor yang menanamkan modal.
“Tak hanya itu, masyarakat tentunya juga bertanya-tanya terkait bagaimana manajemen yang terjadi dikawasan Free Trade Zone,” pungkasnya.
Semangat dan cita-cita Free Trade Zone diperuntukkan sebagai mesin mengembangkan perekonomian dan bisnis yang seharusnya melaju dengan kecepatan tinggi malah dibelokkan kearah kepentingan-kepentingan tertentu yang hanya menguntungkan segelintir kelompok. (IWAN)
