Tanjungpinang, IsuKepri.com – Gubernur Provinsi Kepri, Drs. H. Muhammad Sani menerima kunjungan komisi XI DPR RI di Gedung Daerah, Senin (28/10). Kunjungan itu merupakan kegiatan reses untuk masa sidang I TS 2013 – 2014.
Kehadiran Anggota DPR RI tersebut, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI, DR. H. Hari Azhar Aziz yang merupakan kader Partai Golkar dapil Provinsi Kepri. Pada kunjungan tersebut, guna menampung segala keluh kesah Pemerintah Provinsi Kepri dalam mewujudkan pembangunan di Kepri.
Pada kunjungan tersebut, Gubernur didampingi oleh Plh. Sekdaprov Kepri, H. said Agil, asiseten I Bidang Pemerintahan Reni Yusneli, Kepala Bappeda Naharuddin, Kepala Badan Keuangan Daerah Agus Ferijanto, Kepala Inspektorat Mirza, Kepala Biro Pembangunan, Sardison dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Amhar Ismail. Selain itu, hadir juga kepala BPK, BPKP dan Kepala BPS.
Pada pembukaan diawali dengan pemaparan tentang kondisi Kepulauan Riau oleh Gubernur Kepri, H. Muhammad Sani.
Gubernur menyampaikan, membangun Kepri sebagai Provinsi Kepulauan yang notabene lautnya lebih luas dibanding daratan dengan 2408 pulau dan hanya sekitar 4 persen saja daratnya, sehingga dibutuhkan dana yang sangat besar dan kerja keras dalam melakukan pembangunan.
Apalagi, sejauh ini pembagian dana pembangunan dari pusat, cenderung hanya mengedepankan perhitungan wilayah daratnya saja. Sehingga, kepri sebagai daerah kelautan tidak bisa menyerap anggaran dari pusat secara maksimal. Yang mana hal serupa juga dialami oleh 6 Provinsi Kepulauan lain yang ada di Indonesia.
“Itu problema kita selama ini dan kita harap tanpa ada lobi – lobi, juga kita kedepan bisa mendapatkan alokasi dana yang besar dari pusat. Kita tidak minta dikhususkan, tapi itulah kondisi ril yang kita alami di Kepri,” kata Sani.
Meski demikian, Kepri juga patut berbangga, karena pemerintah pusat mengakui bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Kepri merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia dengan tiga tahun berturut – turut menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sementara, Ketua Rombongan Komisi XI DPR RI, Hari Azhar Aziz, berharap prestasi Kepri dalam pengelolaan keuangan bisa dicontoh oleh Provinsi lain di Indonesia.
“Kita akui sejauh ini memang perhitungan alokasi anggaran dari pusat untuk daerah masih dihitung berdasarkan luas wilayah daratan saja. Hal ini memang perlu ada pembenahan karena membangun wilayah kelautan itu memang dibutuhkan dana yang lebih besar, dibanding membangun di daratan. Namun demikian, kita patut berbangga karena selama tiga tahun berturut – turut Kepri telah meraih prestasi dengan laporan hasil keuangannya di BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Ini prestasi yang membanggakan dan patut dicontoh oleh provinsi – provinsi lain yang ada di Indonesia,” kata Hari Azhar Aziz.
Menyangkut pembenahan sistem pembagian dana perimbangan dari pusat ke daerah, Anggora komisi XI DPR RI, Anwar Sanusi, kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil Jabar mengaku menyambut baik jika ada rancangan Undang – Undang perlakuan khusus terhadap Provinsi Kepulauan yang ada di Indonesia. Mengingat, membangun wilayah kepulauan memang dibutuhkan dana yang lebih besar ketimbang membangun wilayah daratan.
“Kami akan menyambut baik jika ada rancangan UU perlakuan khusus terhadap Provinsi kelautan yang ada. Karena selama ini memang pembagian dana perimbangan masih mempertimbangkan luas wilayah daratan saja, sehingga Provinsi yang notabene wilayah lautnya lebih luas menjadi tidak bisa maksimal menyerap anggaran dari pusat,” kata Anwar Sanusi. (AFRIZAL)
