Bintan, IsuKepri.com – PT Tirta Madu (TM) diduga mengadu domba para nelayan keramba Kawal Kabupaten Bintan dengan pemilik kebun kelapa sawit disekitar sungai. Hal itu, terkait perkara pencemaran limbah di Sungai Kawal, yang disinyalir dilakukan oleh PT Tirta Madu. Bahkan, hingga saat ini perkara itu belum berujung damai.
“PT Tirta Madu menggunakan politik adu domba antara nelayan dan masyarakat pemilik kebun kelapa sawit yang berada di hulu sungai Kawal,” tutur perwakilan para nelayan keramba Kawal, Syahri kepada IsuKepri, Jumat (26/4).
Pasalnya, hingga saat ini tidak ada etikad baik dari perusahaan untuk mengganti kerugian yang dialami para nelayan atas limbah perusahaan, yang membuat ikan di 8 keramba mati secara bersamaan sejak Januari 2013 lalu.
“Sejak pertama kali permalahan ini kami sampaikan kepada pihak perusaahan pada Januari lalu, hingga saat ini tidak ada penyelesaiannya. bahkan, perusahaan menuding limbah itu berasal dari kebun kelapa sawit milik petani yang juga berada di hulu sungai Kawal,” ujarnya.
Munurut dia, hal itu jelas ingin mengadu domba antara nelayan
keramba dengan petani kelapa sawit, yang seharusnya pihak TM yang bertanggung jawab berdasarkan data dari nelayan.Padahal, data yang disampaikannya kepada pihak TM adalah data yang diperoleh dari pemeriksaan laboratorium Succopindo Batam dan Lipi.
Namun, pihak TM malah tidak menanggapi, lalu menyalahkan pihak petani kelapa sawit yang juga ada memiliki kebun di hulu sungai Kawal.
“Jelas-jelas data itu didapat berdasarkan pemeiksaan sampel air saat kejadian, tapi masih saja pihak perusaahan tidak mau mengganti, padahal jelas perusaahan pengolah kelapa sawit yang berada di hulu sungai Kawal hanya perusahan Tirta Madu,” ucapnya. Selain itu, para nelayan kecewa terhadap anggota DPRD Bintan yang seharusnya membela masyarakat, namun malah berpolitik mengejar tapuk pemerintah.
“Namanya saja Dewan Pewakilan Rakyat (DPRD), seharunya mereka tidak diam begitu saja melihat derita yang dialami nelayan keramba,” katanya.
Dari total kerugian yang dialami nelayan senilai Rp2 miliar lebih tersebut, para nelayan hanya ingin pihak perusahan mengganti akan kerugian tersebut, dan tidak lepas tanggung jawab mereka. (Saoed)
