Nasional, IsuKepri.com – Kasus pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) di Jalan S Parman Nomor 1 Baturaja, Sumatera Selatan, harus dijadikan introspeksi bagi Polri agar menghentikan aksi koboi yang kerap dilakukan oleh para anggotanya.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam rilis yang diterima Okezone, Jumat (8/3/2013).
Selain itu, lanjut Neta, Mabes Polri juga harus segera mencopot Kapolres OKU dan Kapolda Sumsel agar ada efek pembelajaran yang bisa membuat para pejabat Polri di daerah lebih perhatian pada kasus-kasus sensitif di wilayah tugasnya.
Neta memaparkan, berdasarkan catatatan IPW ada dua pemicu kasus yang terjadi di OKU. Pertama, anggota Polri terlalu ringan tangan melepaskan tembakan yang mematikan, meski yang dihadapi hanya persoalan sepele.
Tahun 2012 ada sebanyak 37 kasus salah tembak dan main tembak oleh polisi. Korbannya 49 orang, 17 diantaranya tewas dan 32 orang mengalami luka.
Sementara di tahun 2013, aksi koboi polisi masih saja marak. Hingga 7 Maret, ada 4 kasus salah tembak yang belum ditangani dengan maksimal.
Pemicu lainnya, sambung Neta, Polri tidak bertindak cepat dan transparan dalam menuntaskan kasus penembakan terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalu lintas di OKU. Sehingga hal itu membuat keluarga dan teman-teman korban marah, kemudian menyerbu dan membakar Mapolres OKU.
“Padahal dalam kasus Rasyid Rajasa yang menabrak hingga menewaskan dua orang, polisi bisa bertindak cepat. Dalam 11 hari kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan,” ujar Neta.
Menurut Neta, dari kasus ini terlihat para pejabat Polri di Sumsel tidak peka terhadap kasus sensitif yang bisa memicu konflik. Jika sikap, perilaku dan kinerja seperti ini terus dibiarkan Mabes Polri, dipastikan konflik antara polisi dengan TNI maupun dengan masyarakat akan terus terjadi.
“Jika konflik-konflik tersebut terjadi jangan salahkan masyarakat maupun anggota TNI. Untuk itu, Polri harus mau introspeksi dan berbenah diri serta memecat anggotanya yang brengsek,” tegasnya.
