BATAM, IsuKepri.Com — Pembangunan sarana dan prasarana di pulau terdepan perlu dilakukan secara lengkap. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya peluang yang bisa muncul pada wilayah-wilayah perbatasan. Demikian dinyatakan Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Soerya Respationo yang juga menjabat Ketua Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kepri.
“Kalau didiamkan, lama kelamaan akan rawan,” ujarnya di sela-sela Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kominda Kepri di Hotel Harmoni One, beberapa waktu lalu.
Soerya menegaskan, persoalan intelijen tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Namun harus dilakukan secara bersama-sama dengan selalu melakukan pertemuan rutin maupun pertemuan-pertemuan diluar jadwal.
Dengan adanya kebersamaan, maka kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dapat diketahui lebih dini. Sehingga dapat diambil langkah-langkah preventif dalam menyikapi problematika di Kepri.
“Termasuk soal potensi masuknya teroris. Tapi, belum ada yang signifikan soal ancaman teroris,” tegasnya.
Hanya saja, Soerya mengaku ada persoalan lain terkait dengan intelijen. Dimana, salah satu pasal UU nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, menjadi penghambat kinerja intelijen. Pasal dalam UU terkait itu yang dinilai menghambat kerja intelijen.
“Itu mengatur penyadapan terhadap sasaran yang punya bukti cukup. Dimana, berdasarkan ketentuan itu, penyadapan harus dilakukan berdasarkan ketetapan pengadilan,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, banyak intelijen terbebani dengan sanksi yang akan mereka dapat dalam tugas. Sedangkan intelijen di daerah harus menjadi orang terunggul.
“Mereka dibebankan dengan tanggungjawab yang besar tapi diberikan sanksi juga jadi harus diperbaiki untuk penyempurnaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Kewaspadaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kombes Widiyanto menyarankan agar Kominda merekrut orang luar untuk menjadi intelijen. “Mulai minggu ini, buat program, seperti membagi tugas diperbatasan. Dengan merekrut orang luar untuk menjadi agen,” ujarnya.
Ditambahkan, seluruh inteligen termasuk Kesbangpol dan Linmas, harus selalu waspada. Dia meminta, orang dan lembaga asing di daerah ini harus dipantau. Termasuk pulau-pulau terkecil perlu diwaspadai. Apalagi belum ada sarana dan parasarana.
“Syukur kalau Pemprov membangun perumahan mereka di perbatasan. Atau kalau nggak, diberikan bantuan kapal. Harus diwaspadai dan jangan lengah,” imbuhnya. (eki)
