TANJUNGPINANG, IsuKepri.Com — Kontrak politik yang dilakukan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tanjungpinang, Husnizar Hood dan Rudi Chua (Nizar-Rudi) dinilai sebagai bukti keseriusan dan komitmennya kepada masyarakat. Penilaian ini dinyatakan salah seorang warga Tanjung Ayun Sakti, Ahmad kepada IsuKepri.Com, Minggu (22/7/2012).
“Ini membuktikan bahwa Nizar-Rudi tidak sekedar janji, tapi benar-benar serius dan bertanggung jawab jika nantinya terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang,” katanya.
Menurut mahasiswa salah satu kampus di Tanjungpinang ini, banyak manfaat positif yang dapat diperoleh melalui kontrak politik. Diantaranya masyarakat dapat menggugat jika calon terpilih mengabaikan kontrak politik yang dibuatnya.
Sedangkan bagi calon terpilih, kontrak politik akan menjadi motivasi saat menjadi Kepala Daerah nantinya. Agar memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas yang telah memilihnya.
“Kontrak politik ini juga sebagai kontrol masyarakat di saat calon terpilih diberi amanah untuk memimpin nantinya. Daripada mengobral janji membohongi masyarakat, lebih baik membuat kontrak politik,” imbuhnya.
Warga Tanjungpinang lainnya, Dedi juga mengapresiasi kontrak politik yang diajukan Nizar-Rudi. Soalnya saat ini, masyarakat butuh bukti bukan janji. Ketika seorang figur yang kemudian dipilih warga, harus ada pembuktian bahwa kepala daerah yang dipilih itu bisa memperjuangkan masyarakat.
Kontrak politik ini bisa kami tagih. Ini lebih baik daripada masyarakat diberi materi sesaat, tapi setalah jadi kepala daerah, tidak bisa memegang komitmen nantinya, kata warga Bukit Cermin ini.
Pernyataan senada juga diungkapan Hari, yang mengatakan banyak calon kepala daerah yang tidak berani membuat komitmen dengan masyarakat. Hal yang dilakukan Nizar-Rudi, kata warga Kamboja ini lebih meyakinkan masyarakat karena berani membuat kontrak politik.
Kontrak politik merupakan cara untuk menekan calon terpilih agar berlaku arif dan bijaksana, sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta upaya untuk membersihkan calon terpilih dari virus yang dapat merusak citranya. Sehingga benar-benar menjadi panutan rakyat dan tidak akan menyengsarakan rakyat.
Janji memperjuangkan rakyat jangan sekedar janji, harus mampu dibuktikan. Dengan adanya kontrak politik, rakyat bisa menagih, katanya.
Sebelumnya, pasangan Husnizar Hood dan Rudi Chua menandatangani 10 kontrak politik untuk “Tanjungpinang Lebih Baik”. Berikut 10 kontrak politik yang diajukan pasangan yang diusung Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) ini.
Pertama, penyediaan layanan air bersih yang dapat dinikmati masyarakat setiap hari. Kedua, Tanjungpinang bebas banjir melalui pembangunan dan rehabilitasi drainase.
Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan buku pelajaran dan seragam sekolah gratis. Serta peningkatan insentif bagi tenaga pendidik dan peningkatan sarana prasarana sekolah.
Keempat, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kesejahteraan bagi paramedis, modernisasi medis serta pelayanan yang ramah dan prima. Kelima, menjamin tidak terjadi lagi pemadaman listrik di luar dari standar minimum nasional.
Keenam, mendekatkan pelayanan pada masyarakat dengan berkantor secara bergilir di kantor kelurahan dan pusat pelayanan masyarakat. Serta meningkatkan insentif aparatur masyarakat, seperti RT/RW, petugas kebersihan dan aparatur lainnya.
Ketujuh, peningkatan pembangunan akhlak mulia dan moral melalui peningkatan kesejahteraan maupun sarana guru agama. Serta peningkatan aktifitas masyarakat dan aktifitas keagamaan.
Kedelapan, transparansi pemerintah dan pengelolaan keuangan dengan membuat peraturan daerah tentang transparansi anggaran bersama DPRD Tanjungpinang. Kesembilan, pembangunan ekonomi kerakyatan melalui penciptaan lapangan kerja dan bantuan permodalan untuk usaha mikro/kecil serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata dan industri ringan.
Kesepuluh, peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan rumah sederhana bersubsidi oleh pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk menjaga kemampuan masyarakat dalam memiliki rumah.
Selain itu, pasangan tersebut secara tegas juga menyatakan kalau pihaknya dalam berkampanye dan menjual program yang diusung pada Pemilukada Tanjungpinang ini, meminta maaf atas tidak dapatnya memberikan uang maupun sesuatu hal sebagaimana yang dilakukan calon kandidat lain. Karena bagi mereka, pemberiaan sesuatu hal saat pencalonan merupakan sumber bobroknya kepemimpinan yang bersangkutan. (sec)
