Batam, IsuKepri.com – Wakil Walikota Batam, Rudi meninjau pelaksanaan bedah rumah atau rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pulau Karas Kecamatan Galang, Kamis (7/5) kemarin.
Rumah-rumah tersebut diperbaiki menggunakan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2014. Menurut Rudi, Pemerintah Kota (Pemko) Batam selalu menganggarkan bedah rumah ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Tahun 2014, Pemko Batam menganggarkan Rp 18 milyar dalam APBD Kota Batam untuk program rehabilitasi RTLH.
“Sebanyak 816 rumah baik di kawasan hinterland maupun mainland telah diperbaiki sehingga layak dan nyaman dihuni masyarakat,” ujarnya.
Sementara untuk tahun 2015, Pemko Batam kembali menganggarkan sekitar Rp 18 milyar untuk program serupa. Sebanyak 747 unit rumah masyarakat di mainland dan hinterland akan diperbaiki. Pengerjaan untuk setiap pembangunan RTLH rata-rata menghabiskan anggaran Rp 20 juta.
Siapa yang akan berhak mendapatkan RTLH, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui kajian dan survey lapangan, katanya.
Selain bedah rumah, masih banyak program pemerintah yang bertujuan menyejahterakan masyarakat Batam. Dengan bantuan-bantuan tersebut, diharapkan masyarakat Batam dapat terbantu sehingga meringankan beban kehidupan mereka.
Untuk masyarakat hinterland, Pemko Batam akan berbuat semaksimal mungkin. Bagi yang merasa perlu dibantu lewat program seperti bedah rumah, beras miskin dan lainnya segera lapor ke lurah untuk didata, kata Rudi.
Lanjut Rudi, sangat memperhatikan pendidikan bagi generasi muda. Anak-anak yang lulus Sekolah Menengah Atas dengan nilai baik dan mendapat predikat enam besar diberi beasiswa kuliah di Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Indonesia (UI).
Hal ini bertujuan agar semakin banyak sumber daya manusia Batam yang berkualitas sehingga bisa membangun Batam lebih baik, ucapnya. Selain itu, untuk meringankan beban orangtua siswa, Pemko Batam juga berencana membuat aturan yang menghapuskan uang komite di sekolah-sekolah.(SUTIADI MARTONO)
