Batam, IsuKepri.com – Penjarahan kedaulatan oleh pihak asing di perbatasan harus mendapatkan perhatian serius semua pihak. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kepri, Surya Makmur Nasution kepada IsuKepri, Minggu (17/01).
” Kepri merupakan daerah perbatasan yang strategis, karena berbatasan dengan negara maju. Selain itu jalur perdagangan internasional juga ada di Kepri, ” ujar Surya yang dihubungi melalui telepon.
Surya juga menambahkan banyaknya informasi yang berkembang mengenai kerawanan pencaplokan wilayah perbatasan oleh pihak asing, harus mendapatkan tanggapan serius baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu pulau yang strategis adalah Natuna, karena memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Selain memiliki panorama yang indah, Natuna juga menyimpan segudang kekayaan alam seperti gas bumi yang merupakan terbesar ke-6 di Indonesia.
Dalam menjaga pulau terdepan tersebut, Surya meminta Pemkab Natuna dan Pemprov Kepri bersama Polri dan TNI agar mengawasi dan mewaspadai upaya pihak asing untuk menguasai wilayah Natuna dengan cara pembelian pulau ke penduduk setempat.
” Yang kita khawatirkan penduduk menjual lahannya kepada asing tanpa sepengetahuan pemerintah daerah, atau ada pihak-pihak tertentu melakukan penjualan pulau secara diam-diam untuk mengambil keuntungan pribadi, ” ujar politisi demokrat yang akrab di sapa SMN itu.
Kekhawatiran ini bukanlah menjadi isapan jempol belaka, namun bisa saja terjadi. Apalagi kurangnya perhatian pemerintah terhadap pulau-pulau di perbatasan. Pemerintah bertanggungjawab terhadap kelangsungan pulau-pulau tersebut, salah satunya jalan adalah dengan membelinya dari penduduk setempat.
” Jika mengatasnamakan investasi, harus ada prosedurnya. Bisa saja, investor asing menggunakan penduduk setempat sebagai tameng untuk kuasai lahan. Ini harus diwaspadai, ” tegasnya.
Dengan dalih sudah membeli lahan dari penduduk maka pihak asing akan dengan leluasa melakukan eksplorasi di Natuna.
Sebelumnya Ketua DPRD Natuna, Hadi Candra mengatakan bahwa soft invation yang di lakukan oleh Cina sudah mulai di lakukan di perbatasan Natuna. Salah satunya adalah dengan menangkap ikan di perairan Natuna dengan alasan di Natuna menyimpan peninggalan sejarah dinasti Cina.
“Saya rasa Cina tidak akan pernah mengklaim Natuna ini sebagai wilayah kekuasaan mereka. Tapi sesuai dengan informasi yang saya tahu Perairan Natuna atau berada di Laut Cina Selatan ini hanya di klaim sebagai tempat mereka memancing ikan secara sah meski tanpa ada izin dari Indonesia,” katanya.
Candra mengatakan Cina berkeinginan bebas melakukan aktivitas di Perairan Natuna mungkin disebabkan secara tradisi mereka biasa memancing ataupun melakukan aktivitas lainnya di perairan tersebut.
Informasi di lapangan, diduga Cina ingin bebas melakukan aktivitas di peraiaran Cina lantaran di salah satu pulau di Natuna yakni Pulau Subi kecil banyak terdapat peninggalan sejarah Cina. Salah satunya tower mercusuar yang dibangun Cina pada tahun 1.800-an.
