Oleh: Awlia M Zein
Direktur Kastrad FAM Kepri
Pemilihan umum kepala daerah kota Tanjungpinang Periode 2012-2017 bisa jadi boomerang bagi masyarakat kota Tanjungpinang sendiri. Pada hakekatnya masyarakat dituntun untuk memberikan dukungan yang murni dari hati nuraninya untuk menentukan seseorang yang dianggap pantas mengemban legitimasi melaksanakan manajemen pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Persoalan yang cukup perlu di perhatikan adalah bahwa ada perbedaan tipis antara sebuah royalitas dan loyalitas, dimana masyarakat bisa saja berpotensi salah dukung akibat kesalah pahaman persepsi antara royalitas dan loyalitas dimana kesalahan ini akan menghasilkan seorang pemenang yang koruptif.
Tentu saja hal ini terjadi dikarenakan kecerdasan politik masyarakat hari ini dalam memberikan sebuah kepercayaan dan dukungan masih rendah.
Bisa kita lihat saat ini, para calon dengan highcost kampanye lalu mengampanyekan dirinya lewat seluruh media, baik cetak, elektronik, bahkan hanya dengan menampilkan gambar dan wajah semata dalam spanduk-spanduk. Belum lagi kemurahan hati yang mendadadak-dangdut dengan berbagai bantuan dan hadiah yang diberikan oleh cawako-cawako tersebut.
Hal itu sebenarnya dapat membuat pemilih diposisikan semata-semata hanya sebagai komiditas politik, padahal masyarakat seharusnya mengenal lebih jauh kandidatnya.
Sebuah barter politik yang seharusnya tidak begitu mudah di terima mentah mentah oleh masyarakat dimana sebenarnya tidak ada kepercayaan atau amanah yang dapat di gantikan dengan sekedar cenderamata, kalender, kaos dan sebagainya, hal ini apabila di diterima mentah mentah oleh masyarakat dan masyarakat memberikan dukungannya maka besar potensi bahwa pempmpin yang menang akan melakukan korupsi untuk mengembalikan modal pemenangan pemilukadanya.
Untuk menghindari salah pilih massal ini, tentunnya semua element masyarakat dan pemerintah harus sadar bahwa sebuah tonggak kepemimpinan yang mengemban amanat menyejahterakan rakyat musti dilandasi dengan pembangunan komitmen dan niat tulus.
Hal ini juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan DPR memperhatikan kelemahan-kelemahan mekanisme tersebut secara serius. Jika tidak, dikhawatirkan menyalahi prosedur pilkada yang seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat awam dan pemutakhiran RUU Pemilukada akan menghasikan kecerdasan masyarakat dalam menentukan dukungan dalam memberikan amanat kepercayan pada pemimpinnya.
