Batam, IsuKepri.com – Dalam tiga bulan terakhir semenjak nilai tukar rupiah terhadap dolar menurun, Brigh”‘t PLN Batam, harus menanggung kerugian milyaran rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Brigh”‘t PLN Batam, Dadan Koerniadipura, Selasa (14/4) kemarin.
“Biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk kebutuhan bahan bakar gas dan batu bara mencapai 60 juta US dolar,” ujarnya.
Dikatakannya, untuk saat ini nilai tukar dolar mengalami kenaikan sampai Rp3 ribu. Dan selama Tiga bulan Brigh”‘t PLN Batam, harus menanggung pembengkakan biaya beban mencapai Rp18 miliar lebih.
“Ya, kalau hal ini dibiarkan, Batam akan difisit listrik. Kami tak mampu menanggung kenaikan biaya beban yang terjadi saat ini secara terus menerus. Kami tak ingin defisit listrik terjadi,” ucapnya.
Brigh”‘t PLN Batam, berharap bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di mana kewenangan pemerintah daerah (Pemko Batam) untuk mengelola ketenagalistrikan dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, segera direalisasikan, hal tersebut berguna untuk melaksanakan kebijakan Penyesuaian Tarif Listrik Berkala(PTLB).
”Saat ini perubahan pengambilan keputusan dari Pemko ke Pemprov masih dalam masa transisi. Dalam masa transisi ini, secepatnya kami harapkan selaku pelaku usaha, agar Pemerintah Provinsi Kepri bisa menerbitkan peraturan gubernur tentang ketenagalistrikan,” pungkasnya.(SUTIADI MARTONO)
