Batam, Isukepri.com – Lembaga Study Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Kepri (LSKP2K) menggelar seminar FTZ dengan tema “Peluang dan Tantangan, dalam Pembangunan Ekonomi Daerah dan Nasional” pada Jumat (24/1) di Kampus Ibnu Sina, Batam.
Direktur LSKP2K Suprapto menjelaskan Free Trade Zone merupakan zona perdagangan bebas yang tidak miliki oleh semua wilayah di Indonesia. Kepri sebagai sebuah daerah strategis karena berbatasan dengan negara-negara maju dan berkembang seperti Singapura dan Malaysia menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi nasional di daerah. Namun pemberlakuan FTZ di Batam, Bintan dan Karimun perlu terus di optimalkan sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
“FTZ adalah konsep besar yang masih perlu dijabarkan dan ditopang oleh berbagai produk hukum yang berfungsi mengatur dan memberikan framework yang jelas dan tepat,” kata Suprapto saat memberikan sambutan.
Menurutnya, Dewan Kawasan (DK) dan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) sebagai lembaga yang mengatur jalannya sistem perlu dioptimalkan dengan cara meningkatkan profesionalisme, seperti memberikan aturan dan arahan yang tepat, pengawasan yang ketat, memiliki sejumlah pakar dan konsultan.
“Lembaga ini harus mampu berkoordinasi dengan semua dinas dan lembaga di daerahnya, karena dalam area ini beberapa hal tidak akan terlepas dari dinas-dinas yang berkompeten. Penguasaan bahasa asing dan teknologi, proaktif, informatif, serta memastikan bahwa semua investor dapat memiliki rasa aman dalam berinvestasi,” lanjutnya.
Hadir sebagai Keynote Speaker Bupati Bintan H. Ansar Ahmad dan beberapa narasumber seperti H. Surya Makmur Nasution Anggota DPRD Kepulauan Riau, Evy Ratnawati Kepala Biro LKBN ANTARA Kepulauan Riau, M. Zaenuddin Akademisi, Adimaja Ketua KNPI Kota Batam.
Kegiatan ini pun dihadiri oleh ratusan peserta dari mahasiswa dan pelajar se-kota Batam. Antusias peserta cukup baik menyambut permasalahan FTZ yang kini banyak menuai permasalahan. (IWAN)
