Tanjungpinang,IsuKepri.com – Guna memenuhi kebutuhan masyarakat hendak menuju pemrintah Provinsi Kepri di Dompak, tentunya harus menyediakan fasilitas angkutan umum untuk menuju kesana.
Sekretaris DPD Organda Provinsi Kepri, Syaiful SE menyampaikan, mengenai fasilitas kendaraan angkutan umum menuju ke Dompak tersebut, apabila pemerintah mengusulkan bus memang masuk bila melihat dari tata layanan angkutan kota dan itu layak.
“Tapi sebelum membicarakan bus, sekarang angkutan kota banyak dan dapat melayani masyarakat, Jadi tak salahlah kalau kita pilih angkutan kota dan itu kita sediakan angkutan kota yang bagus, sebab jaraknya sekitar 18 Km dari pasar Tanjungpinang,” kata Saiful, Jumat (24/5).
Kendaraan angkot, kata dia, selama ini mengalami penurunan penghasilan mencari penumpang di Tanjungpinang. “Untuk itu, kita lebih memilih angkutan kota untuk melayani masyarakat menuju dompak, begitu juga PNS. Tapi sebelumnya katanya pemerintah ingin menyediakan bus,” ujarnya.
Tetapi, kata dia, apakah bus bisa melayani masyarakat biasa apabila diwajibkan. Namun menurut Syaiful, alangkah bagusnya angkot yang melayani masyarakat menuju ke Dompak.
“Yang cocok angkot itu, karena dapat membantu supir angkot yang sekarang tanpak sepi penumpangnya dan juga bisa membantu mereka. Jika ingin menyediakan bus, diharapkan minibus yang memiliki 15 tempat duduk,” katanya.
Sebelumnya kata pemerintah, sambung Syaiful, hanya mempunyai dua pilihan, pertama kalau memperdayakan angkot bisa membantu mereka dengan cacatan kalau PNS mau mengunakan angkot dan itu perlu bantuan pemerintah.
Tapi menurut Syaiful jika pemerintah sudah menyediakan bus sendiri, tentunya untuk masyarakat tidak terlayani.
Selain itu, kata dia, Gubernur pernah menjawab dan mengatakan, bus bisa membawa masyarakat umum dan juga PNS.
“Seharusnya pemerintah janganlah mengurusi lagi masalah angkutan umum. Pemerintah cukup mengurusi roda pemrintahan dan melayani masyarakat saja dan saya sangat menyayangkan jawaban pak Sani seperti begitu. Karena kalau begitu tutup saja semua angkot karena pemrintah juga ikut mengurusi semua dan gratiskan semua dan jadikan supir itu jadi pegawai,” kata Saiful.
Kemudian, jika pemrintah tidak bisa mengatasi itu semua, maka sambung dia, nanti bisa menimbulkan masalah dikemudian hari, bisa juga nanti makin tinggi tingkat kriminal di Tanjungpinang.
“Jadi intinya, kalau ada peluang untuk tarnsportasi, berikanlah peluang itu kepada masyarakat untuk mendapatkan rezeki dan janganlah pemerintah yang mengambil atau mengurusinya. Jangan ajari masyarakat untuk mengemis dan juga mengajukan proposal. Kenapa karena semua peluang usaha diambil pemerintah,” kata syaiful.
Kemudian untuk para pengusaha angkot, sambung dia, kemungkinan sangat setuju karena keadaan penumpang yang naik angkot sekarang sepi.
“Kami mengharapkan pemerintah bisa bekerjasama. Contohnya, sekolah swasta, kami bisa bekerjasama seperti antar jemput anak sekolah, pagi antar siang jemput. Masak sekolah bisa kerjasama sedangkan pemerintah sendiri tidak bisa, kata Saiful yang sangat kecewa kepada Pemrintah. (Rizal)
