Tag Archives: Gubernur Kepri Nurdin Basirun

Gubernur dan DPRD Kepri Siap Menampung Pengungsi Rohingya

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Aksi kekerasan dan pembantaian etnis Rohingya di Mynmar yang tidak berprikemanusiaan mendapat perhatian dari Pemerintahan Provinsi Kepri.

Jumaga Nadeak, Ketua DPRD Provinsi Kepri mengatakan bahwa pemerintah Kepri siap menampung pengungsi dari Rohingya ke Kepri.

“Sebagai ketua DPRD Provinsi Kepri, kami sangat welcome bilamana ada warga Rohingya yang menggungsi ke Kepri,” ujar Jumaga saat ditemui Forum Peduli Rohingya Kepri di ruangannya, Jumat (15/9).

Jumaga menambahkan saat ini pemerintah Kepri sedang menunggu keputusan dari PBB terkait penyelesaian dan tempat dimana warga Rohingya akan diungsikan. “Pemda dan Perguruan Tinggi juga akan kami libatkan dalam hal ini,” tambah dia.

Hal serupa juga disampaikan Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun yang siap menjadikan Kepri sebagai salah satu tempat bagi pengungsi Rohingya.

“Kepri siap menjadi zona tempat bagi para pengungsi Rohingya jika memang Indonesia sudah di putuskan menjadi salah satu wilayah zona aman itu oleh PBB,” jelas Nurdin.

Hanya saja, lanjut Nurdin, secara kelembagaan dirinya ingin berkoordinasi dulu dengan DPRD Kepri, Lembaga Adat Melayu, MUI, Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama di Kepri.

Sementara itu Suryadi, Wakil Ketua Forum Peduli Rohingya Kepri yang sebelumnya pernah meminta Pemprov Kepri untuk membuka kampung vietnam, Galang untuk menampung warga Rohingya, sangat mengapresiasi langkah dari pemerintah Kepri.

“Ketika Gubernur dan DPRD sebagai representasi Kepri sudah menyatakan siap dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab untuk menjadi tuan rumah bagi rohingya, maka ini adalah berita baik dan akan menjadi kebaikan bagi Kepri khususnya dan indonesia umumnya” tegas Suryadi yang juga Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Kepri.

Lebih lanjut, Dosen Ilmu Hukum UMRAH ini mengemukakan bahwa dirinya dan rekan-rekan yang tergabung dalam Forum Kemanusiaan Peduli Rohingya Kepri akan berkoordinasi dengan AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia Myanmar) dan KNSR (Komite Nasional Solidaritas Rohingya) melalui ACT (Aksi Cepat Tanggap) sebagai lembaga yang dijadikan sebagai rujukan untuk menyampaikan donasi dari masyarakat Kepri untuk etnis Rohingya. (*)

Maladministrasi di Kepri, Ini Alasan AMTI Kepri Libatkan KPK

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Ketua DPD Aliansi Masyarakat Tarekat Indonesia (AMTI) Kepri, Baharuddin Rahman menilai pejabat-pejabat yang telah dilantik oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun pada Januari lalu berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, pelantikan yang dilaksanakan tersebut merupakan produk dari proses yang cacat hukum.

DPD AMTI Kepri menilai tindakan Gubernur Kepri melantik para pejabat eselon di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melanggar ketentuan perundang undangan.

“Ini berimplikasi pada hukum, maka dapat dikategorikan tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang. Pelantikan yang dilakukan, secara hukum dianggap tidak sah, dan seluruh pengeluaran tunjangan bagi pejabat yang merupakan produk cacat hukum berpotensi menimbulkan kerugian negara,” tegas Baharuddin, Sabtu (15/4).

Baharuddin juga menilai dampak dari kesalahan penempatan pejabat yang cacat hukum tersebut maka ada perbuatan atau kebijakan yang sudah salah sebab telah dilakukan oleh pejabat yang tidak sah, begitu juga dengan keuangan negara yang dikelola menjadi tidak sah dan dapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara.

Maka lanjut dia, selain melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman terkait pelanggaran ketentuan perundang undangan dalam proses penempatan dan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi Kepri, AMTI juga berencana akan mendatangi KPK dalam waktu dekat.

“InshaAllah kami juga akan mendatangi kantor KPK dan saat ini kami sedang mempersiapkan berkasnya,” lanjut dia.

Baharuddin menambahkan pihaknya menduga ada unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam hal ini. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Penyalahgunaan kewenangan sangat erat kaitan dengan terdapatnya ketidaksahan (cacat hukum) dari suatu keputusan atau kebijakan pemerintah. Cacat hukum keputusan atau kebijakan pemerintah pada umumnya menyangkut tiga unsur utama, yaitu unsur kewenangan, unsur prosedur dan unsur substansi, dengan demikian cacat hukum dalam proses penempatan dan pelantikan pejabat di kepri tersebut bisa dikategorikan memenuhi unsur tersebut.

“Oleh karena itu kami akan meminta KPK mengusut dugaan potensi kerugian negara dalam hal ini, Gubernur sebagai Pembina Kepegawaian Daerah dan Sekda Kepri sebagai Pejabat yang berwenang harus bertanggung jawab dalam dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran ketentuan perundang undangan yang berpotensi ada kerugian negara didalamnya,” tutup Baharuddin. (*)