Tag Archives: Baharuddin

Bandingkan Pejabat, Baharuddin Kecam Statement Sekdaprov Kepri

TANJUNGPINANG, ISUKEPRI.COM – Ketua DPD Angkatan Muda Thareqat Islam (AMTI) Provinsi Kepulauan Riau Baharuddin Rahman mengecam statment Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, T.S.Arif Fadillah beberapa waktu yang lalu disalah satu media yang mengatakan bahwa Pejabat Kabupaten Karimun lebih unggul di bandingkan pejabat di luar Karimun termasuk di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagaimana dikutip dari Lendoot.com (kamis, 9/3/2017) pada acara Korpri Kabupaten Karimun, Sekdaprov Kepri dalam sambutannya menyatakan bahwa “SDM Pejabat Pemkab Karimun lebih unggul dari Pejabat di Provinsi Kepri” kemudian diteruskan dengan kalimat Saya sering ungkapkan, kalau SDM kita (Kabupaten Karimun) memang lebih unggul. Tapi giliran orang Karimun jadi, sibuk semua”.

“Kita sangat mengecam Statment Sekdaprov Kepri sampai bicara seperti itu. Apa indikator yang beliau gunakan dalam melakukan penilaian seperti itu?  Kalau bicara tingkat pendidikan (S2 dan S3) sebagai indikatornya, saya rasa tidak cukup hal tersebut  sebagai jaminan bahwa kualitas seorang pejabat dapat dinilai apalagi sampai melakukan perbandingan dengan pejabat lainnya ” ujar Baharuddin, Jumat (10/3) di Tanjungpinang.

“Pak Arif Fadillah seharusnya sadar bahwa hari ini dia adalah Pejabat Provinsi Kepulauan Riau, orang nomor 1 dalam OPD di Kepri ini.  Ini Provinsi Kepri dimana ada 7 Kabupaten Kota didalamnya. Jadi hati hatilah dalam mengeluarkan statment, jangan asal bunyi tanpa ada indikator penilaian yang jelas,” lanjut dia.

Jika ingin memotivasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun di wilayah Kabupaten Kota yang ada di Kepri, tidak perlu lah harus membanding bandingkan karena bisa menimbulkan multi persepsi dan sentimen kedaerahan.

DPD AMTI Provinsi Kepulauan Riau meminta Sekdaprov Kepri harus segera mengklarifikasi Statment nya tersebut, jika benar itu beliau katakan maka beliau harus punya alasan bahkan data valid sehingga bisa membanding bandingkan seperti itu.

“Jangan bicara tingkat pendidikan lah sebagai indikatornya, apakah semua pejabat yang mengambil S2 dan S3 ada jaminan punya kualitas yang baik dibandingkan yang cuma S1 dalam mengelola tata pemerintahan? Kita juga perhatikan kok bagaimana provinsi kepri hari ini semenjak Pak Arif jadi Sekda, banyak yang gak beres juga dalam penataan administrasi pemerintahan, salah satunya yang paling nyata itu soal pelantikan pejabat OPD Kepri yang sempat menimbulkan banyak masalah dan berujung pada hak interpelasi DPRD Kepri,” ujar Baharuddin.

Baharuddin Jalani Mapenalin di Rutan Tanjungpinang

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Divisi Hukum dan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Kota Tanjungpinang, Baharuddin SE, terpidana atas kasus pelanggaran pidana Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 9 April 2014 lalu, telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tanjungpinang, pada Jumat (23/5) siang.

Kepala Seksi Pelayanan Tahanan (Kasi Yantah) Rutan Kelas I Tanjungpinang, Wahyu mengatakan, Baharuddin telah berada di Rutan Tanjungpinang sejak siang tadi (red, Jumat 23 Mei 2014).

“Habis Sholat Jumat tadi, Baharuddin sudah masuk di Rutan. Saat ini, Baharuddin sedang menjalani masa pengenalan lingkungan (Mapenalin),” ujar Wahyu kepada IsuKepri.com.

Penahanan Baharuddin itu juga, berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang yang menghukum Baharuddin selama empat bulan penjara, pada Senin (19/5) lalu.

Dalam putusannya, Baharuddin divonis mejelis hakim selama empat bulan penjara. Selain dihukum penjara, Baharuddin juga didenda Rp12 juta, subsider satu bulan.

Putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, R. Aji Suryo SH MH tersebut, terdakwa Baharuddin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melawan hukum. (ALPIAN TANJUNG)

JPU Hadirkan 9 Saksi Dalam Sidang Baharuddin

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Sidang pelanggaran pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang pada 9 April 2014, atas terdakwa Baharuddin SE digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rabu (14/5).

Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, R. Aji Suryo SH MH dan didampingi Hakim Anggota I, Fathul Mujib SH MH serta Hakim Anggota II, Bambang Trikoro SH MH tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eckra Palapia SH, Rebuli Sanjaya SH, Wenharnol SH MH menghadirkan 9 orang saksi.

Kesembilan saksi itu juga, dihadirkan JPU usai pembacaan dakwaan atas dugaan perkara pelanggaran pemilu yang dilakukan terdakwa Baharuddin selaku Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungpinang.

Sembilan saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut, yakni saksi Sudarmanto, Muslim SH, Aswin Nasution, M. Sukron Kadafi, Nofrizal, Herlina, Efendi dan saksi – saksi dari kepolisian.

Dalam keterangannya, saksi Sudarmanto membenarkan atas adanya laporan dugaan pidana Pemilu yang dilaporkan oleh Reni selaku Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Hanura atas dugaan pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh petugas PPS Tanjung Ayun Sakti.

“Laporan itu juga, sudah diproses Baharuddin, dan Baharuddin sudah meminta keterangan saya, dan keterangan semua pelapor, ucapnya.

Pada sidang itu juga, saksi dari penyidik Polres Tanjungpinang, Efendi mengungkapkan, laporan dugaan pelanggaran pemilu itu tidak ditindaklanjuti Baharuddin. Bahkan, Baharuddin sempat meninggalkan rumahnya dan memilih menginap di salah satu hotel di Teluk Bakau.

Saat kami menerima laporan itu, kami meminta Baharuddin untuk melengkapi berkas – berkas laporan pelapor. Namun, Baharuddin belum juga melengkapi berkas tersebut, papar Efendi.

Selain itu, kata dia, batas penyidikan terhadap perkara itu selama lima hari, terhitung sejak laporan tersebut masuk pada 14 April 2014 lalu dan berakhir pada 19 April 2014 pukul 00.00 WIB.

Namun, pada 18 April paginya, Baharuddin mendatangi salah seorang petugas gakumdu di Polres Tanjungpinang. Saat itu, Baharuddin mengaku belum siap, kemudian dia akan kembali lagi ke Polres, ucapnya.

Saksi mengatakan, pada hari itu juga, Baharuddin mengirim SMS ke telepon selulernya. Dalam SMS itu, Baharudin menulis InsyaAllah laporan sudah selesai, namun saya izin mau mandi dulu ungkap Fendi meyebutkan isi SMS Baharuddin. Setelah itu, saya menghubungi Ketua Panwaslu Muslim, dan Ketua Panwaslu mengatakan sudah menandatangi rekomendasi surat laporan tersebut. Kemudian, kami mendatangi rumah Baharuddin, dan Baharuddin sudah tidak ada di rumah, ungkap Fendi lagi.

Akan hal itu, saksi mendapat informasi jika Baharuddin berada di Trikora, pada pukul 22.30 WIB. Atas informasi tersebut, pada malam itu juga, kami langsung mendatangi Baharuddin di sana, ucapnya.

Sementara, atas keterangan saksi – saksi tersebut, Baharuddin membenarkannya. Sehingga, majelis hakim menskor sidang. (ALPIAN TANJUNG)

Baharuddin Jalani Sidang Pelanggaran Pemilu

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, menyidangkan dugaan pelanggaran pemilu pada 9 April 2014 lalu yang dilakukan oleh Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Baharuddin. Sidang kode etik itu juga, digelar di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (13/5).

Sidang itu juga dipimpin anggota DKPP Pusat, Nur Hidayat Sardini, dan didampingi oleh anggota Razaki Persada, Eva Amalia, serta Ridarman Bay.

Dalam sidang tersebut, pengadu dari Bawaslu Kepri menyampaikan, seharusnya laporan tersebut sudah disampaikan kepada pihak kepolisian.

Namun, sampai batas tenggat waktu, aduan itu tidak dilaporkan, dan berkas yang sudah matang itu juga kenapa tidak dilanjutkan,” kata pengadu.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang, Muslim selaku pihak terkait menyatakan, Baharudin sengaja memperlambat proses lanjutan kasus dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

Kalau tidak disengaja, kenapa tidak langsung ditindaklanjuti oleh teradu (red, Baharuddin). Padahal, saya sudah mengingatkan sebelumnya, saya menanda tangani berkas itu, tapi sampai batas waktu tidak ditindaklanjuti, bahkan berkas perkaranya juga dibawa, ini bukan lagi kekeliruan tapi kesengajaan,” ungkap Muslim.

Pada sidang itu juga, Baharuddin menyampaikan alasannya terkait laporan tersebut tidak disampaikan kepada pihak yang berwajib, lantaran anak dan istrinya diancam. Namun, Baharuddin enggan menyebutkan ancaman yang diterimanya tersebut.

“Pada intinya, saya siap menerima apapun keputusan yang akan disampaikan majelis nanti, makanya saya menarik kembali surat pengunduran diri saya sebagai anggota Panwaslu, karena saya merasa bertanggungjawab,” katanya.

Pada sidang itu juga, Ketua Majlis Etik, Nur Hidayah Sarbini sempat menegur tingkah laku Baharuddin dalam persidangan. Pasalnya, saat Ketua Panwaslu Tanjungpinang, Muslim memberikan kesaksian, Burhanuddin terlihat kecengengesan.

“Anda jangan ketawa – ketawa,” tegur Nur, sambil meminta Muslim untuk menghentikan kesaksiannya. (SONY CHANIAGO)

Pengadilan Terima Pelimpahan Perkara Pidana Baharuddin

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang menerima pelimpahan berkas perkara pidana Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu) 2014, dengan Nomor 119/ PID. Sus/ 2014/ PN. TPI, pada Senin (12/5) petang. Pada berkas perkara itu juga, tersangka Baharuddin selaku anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tanjungpinang, dengan sengaja tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilu Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang.

Berkas Baharuddin ini, dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Weharnol SH MH dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Riau, ucap Panitera Pidana Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Rahel SH kepada IsuKepri.com.

Ia menyampaikan, Pengadilan belum melakukan penunjukkan majelis hakim dan penetapan jadwal persidangan terhadap perkara pidana Baharuddin tersebut.

Karena, berkasnya baru kita terima, jadi besok (red, Selasa) kita akan mencatat dulu, dan baru melakukan penunjukkan, ucapnya.

Selain itu, pada berkas perkara pidana tersangka tersebut, Baharuddin, diancam pidana dalam pasal 320 Undang – Undang (UU) RI no 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam sangkaan JPU, Baharuddin diduga sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh Reni selaku Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Hati Nurani (Hanura) Dapil Bukit Bestari, Tanjungpinang. (ALPIAN TANJUNG)