Sumber : Internet

Realisasi Pendapatan Labuh Jangkar Kepri Masih Nihil

Pendapatan retribusi labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada semester I tahun 2019 masih nol atau tidak terealisasi, sementara pemerintah daerah setempat menargetkan penerimaan Rp60 miliar dari sektor tersebut pada 2020.

“Tiga potensi pendapatan asli daerah (PAD) ini harus jadi perhatian pemprov. Jika tidak, maka berdampak terhadap defisit APBD,” kata anggota DPRD Kepri, Iskandarsyah di Tanjungpinang, Rabu.

Sektor pendapatan lainnya yang juga tidak terealisasi ialah pajak air permukaan PT Adhitya Tirta Batam (ATB). Semula ditargetkan Rp24 miliar, namun sampai bulan Juni 2019 juga masih nol persen.

Kemudian, di sektor retribusi reklamasi yang ditargetkan Rp10 miliar, baru tercapai sekitar Rp2 miliar.

Kendati demikian, menurut Iskandarsyah, realisasi PAD Kepri sejak Januari-Juni 2019 masih berjalan sesuai rencana.

“Sudah mencapai 46 persen atau sekitar Rp500 miliar dari target PAD 2019 sebesar Rp1,2 triliun,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kepri, Reni Yusneli, mengaku meski ketiga sektor PAD tersebut belum memenuhi target, namun,  beberapa sektor pendapatan lainnya justru melampaui target pada semester I 2019.

Misalnya, pajak rokok dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), masing-masing sudah di atas 60 persen.

“Kecuali pajak kendaraan bermotor (PKB), belum mencapai target,” ungkapnya.

Untuk memenuhi target PKB, BP2RD akan gencar melakukan razia kendaraan di Kepri.

Begitu pula dengan sektor pendapatan lainnya yang belum terealisasi, akan diupayakan tetap mencapai target.

“Kita tetap optimistis, target PAD Kepri Rp1,2 triliun akan mencapai target,” ucap mantan Plt Sekda Kepri tersebut.

Sumber : Antara