Batam – Pancasila haruslah menjadi sumber pedoman normatif bagi penyelenggaraan negara. Konsekuensi dari rumusan ini yaitu seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila.
Sempena dengan hari lahir Pancasila 1 Juni 2019, beberapa organisasi kemahasiswaan di Batam, melaksanakan dialog kebangsaan dengam tema “Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia dan Tantangannya Kedepan” di Aula Kampus Ibnue Sinna Batam, Sabtu (29/6).
Kegiatan yang dihadiri oleh beberapa narasumber diantaranya unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKYB) Kota Batam, unsur TNI, unsur akademisi dan tokoh pemuda itu dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan pemuda se Batam.
Marlis, Ketua pelaksana acara dalam rilisnya mengatakan, bahwa kegiatan digagas untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan pemahaman yang utuh tentang Pancasila.
“Saat ini, Pancasila telah terdegradasi dengan arus globalisasi. Bahkan, generasi muda milenial tidak banyak yang paham tentang ideologi Pancasila,” katanya.
Gempuran globalisasi saat ini, menjadi tantangan nyata untuk mempertahankan ideologi Pancasila.
Marlis juga menambahkan bahwa, bahwa Pancasila jangan hanya menjadi hiasan dinding di instanti pemerintahan dan lembaga pendidikan. Namun Pancasila selayaknya harus mampu dipahami baik kandungan maupun implementasinya.
“Kita punya 5 sila Pancasila yang harusnya mampu menjadi sumber pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari lima sila, kita punya butir-butir sila yang menjadi turunan dari masing-masing sila,” katanya.
Jika pemuda saat ini, tidak peduli dengan ideologi negara, maka sangat dikhawatirkan hal ini akan membahayakan keberlangsungan negara.
Indonesia adalah negara yang besar, terdiri dari berbagai aneka suku bangsa dan adat istiadat, memiliki 6 agama dan aliran kepercayaan, dan dipisahkan dengan lautan.
“Setiap warga harus memeiliki pemahaman terkait wawasan nuasatara yang sama, sehingga mampu menjadi benteng kokoh dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya. (*)
