Tanjungpinang, IsuKepri.com – Berbagai fenomena yang terjadi belum lama ini di Kabupaten Bintan dari penerimaan honorer sampai penolakan pasien disalah satu puskesmas dinilai sebagai suatu hal yang diskriminatif.
Hal ini disampaikan Baharudin, Ketua Angkatan Muda Tarekat Indonesia (AMTI) Kabupaten Bintan, saat menjadi narasumber dalam diskusi “Mimbar Publik” yang mengangkat tema “Masih Indonesiakah Bintan”, Jumat malam (13/1) di Tanjungpinang.
“Ada subtansi yang paling krusial dari fenomena ini, yaitu terjadinya diskriminatif dalam hal pembatasan hak yang menwajibkan memiliki KTP Bintan. Padahal E-KTP yang kita miliki merupakan identitas yang sifatnya nasional, artinya berlaku di seluruh wilayah NKRI,” terang Baharudin.
Baharudin sangat menyayangkan kebijakan ini, karena menurutnya, saat pemerintah pusat sedang melakukan pembaruan dan finalisasi data kependudukan, Kabupaten Bintan malah melakukan pembedaan atas kepemilikan KTP saat penerimaan honorer lalu.
“Jelas ini merupakan kebijakan yang bentuknya diskriminatif, karena membedakan dan membatasi hak dasar warganegara. Sehingga jika ditelaah kembali, Kabupaten Bintan telah membuat jurang pemisah antara Tanjungpinang dan Bintan, hal ini juga mencoreng nilai nilai kesatuan dalam bingkai NKRI,” jelas Baharudin lagi.
Selanjutnya, Baharudin menyinggung masalah pelayanan kesehatan di salah satu puskesmas Bintan yang tidak menerima pasien karena tidak ber-KTP Bintan, “mana ada KTP Bintan, yang ada E-KTP” singgungnya.
Menurut pengamatan Baharudin di salah satu media masa, petugas kesehatan puskesmas tersebut tidak menjawab pertanyaan saat dimintai keterangan terkait itu.
“Apabila sebuah pertanyaan yang dilontarkan tidak dijawab, maka masyarakat pembaca menganggap sebagai sesuatu kebenaran. Klarifikasi yang diberikan Bupati Bintan pun saya pikir sama sekali tidak nyambung,” pungkasnya.
Tak hanya itu, dirinya juga menilai klarifikasi yang diberikan Bupati Bintan terkait berita ini sama sekali tidak nyambung. (wan)
