Jakarta, IsuKepri.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bidang usaha pengelolaan jalan tol terbuka 100 persen untuk asing dari sebelumnya maksimal sebesar 95 persen sesuai dengan Peraturan Presiden no. 39 tahun 2014 tentang Daftar Negatif Investasi (BNI).
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan pelonggaran ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Dengan kepemilikan dalam negeri yang hanya 5 persen, Taufik menilai hal tersebut bersifat setengah-setengah dalam mempersilakan investor pengelolaan jalan tol masuk ke Indonesia.
“Pengelolaan jalan tol bisa dilakukan oleh asing 100 persen, sementara asetnya tetap punya kita. Karena untuk apa kepemilikan dalam negeri hanya lima persen? Itu sangat nanggung, padahal intinya asing hanya konsesi saja kan?” terang Taufik di Jakarta, Senin (1/2).
Ia menambahkan, seharusnya porsi kepemilikan asing sejak awal bisa diatur lebih rendah jika pemerintah ingin memperbesar kepemilikan dalam negeri. Lebih lanjut, adanya ketentuan kepemilikan dalam negeri lima persen itu justru malah menyulitkan investor asing.
“Karena ibaratnya 5 persen itu kan hanya numpang nama saja. Kalau mau serius harusnya 40 persen lokal banding 60 persen asing saja, kalau lima persen malah tambah menyusahkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia yakin pelonggaran ini bisa menambah investor untuk masuk ke dalam bidang usaha ini. Taufik menjamin pengelolaan jalan tol dengan dominasi kepemilikan asing yang sudah ada (existing) seperti tol Cikopo – Palimanan (Cikopo), bisa langsung menaikkan kepemilikannya menjadi 100 persen jika investor bersedia.
Sebagai informasi, jalan tol Cipali dikelola oleh PT Lintas Marga Sedaya (LMS) yang merupakan badan usaha jalan tol patungan antara perusahaan investasi nasional, PT Baskhara Utama Sedaya yang memiliki porsi 45 persen bersama perusahaan jalan tol asal Malaysia, PLUS Expressways International Berhad yang memiliki kepemilikan 55 persen.
“Namun sejauh ini, kami masih belum menemukan investor asing yang sedari awal menginginkan pengelolaan 100 persen,” tutur Taufik.
Sebagai informasi, pemerintah berharap bisa menambah 1.000 kilometer jalan tol dalam lima tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut data Kementerian PUPR, realisasi pembangunan ruas baru jalan tol pada 2015 hanya sebesar 132,5 kilometer atau 50 persen dari target 215 kilometer.
(Sumber : cnn/ind)
