Batam, Isukepri.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan bersama Kapolri Badrodin Haiti dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengadakan pertemuan dengan Gubernur Kepri serta para pengusaha guna mendapatkan masukan terkait iklim investasi yang dikaitkan wacana pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kamis (18/2).
“Yang Tadi kita bicarakan yaitu status dari FTZ (Free Trade Zone). Dari masukan gubernur dan pengusaha, hendaknya nama FTZ jangan diganti karena merepotkan badan usaha karena akan melakukan izin lagi,”kata Luhut, usai pertemuan.
Usulan itu disampaikan karena bila berubah nama, maka akan menghambat investasi yang datang di Kepri. Karena itu, lanjutnya hal yang perlu dilakukan bagaimana mekanisme didalam diperbaiki sehingga investor lebih nyaman.
“Saya belum bisa sampai proses pengambilan keputusan. Besok (Jumat 19/2) gubernur akan diundang ke Jakarta bersama beberapa pengusaha untuk mempresentasikan tentang usulan mereka terkait status Batam, Bintan dan Karimun (BBK),”katanya.
Luhut juga mengakui, banyak investor yang akan masuk ke Indonesia namun masih ragu karena melihat beberapa regulasi tidak konsisten.
“Itu memang benar. Masa ini kami ingin membuat peraturan yang menguntungkan rakyat Indonesia dan pengusaha. Ini sedang kita susun,”katanya.
Sementara itu, Gubernur Kepri HM Sani mengatakan, presentasi terkait status FTZ akan dilakukan besok. Namun ia belum berbicara banyak terkait usulan apa yang akan disampaikan kepusat.
“Besok (Jum”‘at (19/2))presentasi ada staf saya. Usulannya besoklah kita lihat,”katanya. (sm)
