Tanjungpinang, IsuKepri.com – Walikota Tanjungpinang, Lis Darmasyah meminta dukungan penuh dari Lembaga Adat Melayu (LAM) untuk tetap mengotrol pembangunan di Kota Tanjungpinang, agar tetap mengedepankan kearifan lokal.
“Namun dalam membangun Kota Tanjungpinang, harus dilakukan tanpa meninggalkan khazanah budaya dan adat istiadat,” kata Lis saat memimpin rapat bersama dengan para pengurus LAM dan juga dihadiri oleh Kepala SKPD terkait, Juramade Esram selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs. HZ. Dadang AG, Asisten Ekbang Kesra, Efiyar M. Amin, serta sejumlah camat dan lurah terkait, Kamis (8/1) di ruang rapat kantor Walikota Tanjungpinang.
Selain beberapa agenda rapat, Walikota Tanjungpinang juga meminta dukungan dan masukan dari LAM atas rencana Pemko memberikan nama untuk gedung – gedung perkantoran pemerintahan yang baru, termasuk gedung 5 lantai dan rumah sakit.
“Nama – nama jalan juga ada beberapa yang harus diganti, termasuk jalan ke kantor walikota. Untuk itu, kami meminta saran dan masukan dari LAM,” ucap Lis.
Sebagai langkah awal dalam usaha melestarikan adat istiadat dan budaya Melayu di Kota Tanjungpinang, Lis mengungkapkan, sejak awal pemerintahannya sudah memberikan nama untuk beberapa ruangan di kantor walikota.
Seperti, kata dia, ruang rapat di lantai 2 dan 3 dan aula menggunakan nama – nama dari tokoh Melayu yang termasyhur.
Sebut saja, untuk ruang rapat lantai 2 diberi nama Raja Haji Fisabilillah, ruang rapat lantai 3 Embung Fatimah, dan aula Sultan Badrul Alamsyah.
“Gedung yang belum bernama diantaranya gedung perkantoran 5 lantai yang akan segera dipergunakan. Maka dari itu kami minta pertimbangan LAM dalam pemberian nama,” papar Lis.
Terpisah, Ketua LAM Kota Tanjungpinang, Wan Rumadi mengaku sangat mendukung penuh upaya pemerintah dalam melibatkan LAM untuk mengontrol pembangunan.
Karena dikatakannya, LAM sangat menjunjung tinggi adat istiadat karena pembangunan Kota Tanjungpinang tanpa memperhatikan adat, sangatlah berat.
Namun terkait perubahan nama jalan, Wan Rumadi menyampaikan, seandainya hal tersebut memang perlu dilakukan haruslah berdasarkan kesepakatan bersama, mana nama yang paling baik.
Menurut Raja AlHafiz yang turut hadir dalam rapat mengatakan, untuk mengganti nama jalan tidak harus menggunakan nama orang atau tokoh, bisa juga menggunakan nama – nama benda khas Melayu.
“Setidaknya untuk langkah awal pemberian nama jalan, plang nama bisa dibuat bernuansa Melayu, ucapnya. (AFRIZAL)
