Batam, IsuKepri.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Cak Nur meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam dapat menertibakan pedagang kaki lima (PKL) yang meresahkan para pengguna jalan. Selain merusak estetika Batam, menurut Cak Nur, keberadaan PKL tersebut juga dinilai merusak keindahan dan menyebabkan arus lalu lintas terganggu.
“Jalan jadi sempit, inikan dapat menyebabkan kemacetan juga,” papar Cak Nur, Jumat (2/1).
Ia menjelaskan, ada beberapa titik yang tidak diperbolehkan untuk berjualan di lokasi tersebut, namun hal itu justru dimanfaatkan oleh pedagang – pedagang.
“Seperti di Pinuin dan Jodoh, banyak sekali PKL,” ujarnya.
Oleh karena itu, Cak Nur mendesak pemerintah agar segera melakukan penataan terkait PKL yang berjualan di badan jalan. Hal ini, agar keindahan Batam tetap terjaga.
“Kita harap, PKL itu ditata kembali dan diberikan tempat yang sesuai,” ucap Cak Nur.
Selain memberikan relokasi bagi warga, kata Cak Nur, pemerintah juga harus memberikan kepastian dan jaminan kepada pedagang yang berjualan. Agar pedagang tidak resah jika relokasi itu mengakibatkan barang dagangannya tidak laku.
“Kalau sudah direlokasikan, pemerintah harus berperan aktif menghidupkan tempat itu,” katanya.
Menurutnya, jika pemerintah dapat berperan aktif dalam menghidupkan pasar tersebut, tentunya akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
“Kalau dikelola dengan baik, wisatawan dari luar juga akan belanja ke pasar itu,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Batam, Hendri mengatakan, pihaknya telah melakukan penertiban PKL di semua lokasi di Batam.
“Setiap hari kita lakukan penertiban PKL, tiap pagi kami bawa pulang gerobak,” katanya.
Ia juga menyampaikan, sebagian PKL telah mengantongi rekomendasi dari BP Batam. Namun, rekomendasi jalur hijau di pinggir jalan. Akan tetapi, rekomendasi tersebut disalahgunakan oleh PKL.
“Kita sudah sampaikan kepada BP Batam agar izin itu dicabut, karena disalahgunakan,” ujarnya. (AJANG NURDIN)
