Jakarta, IsuKepri.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB) memberikan nilai B untuk Kota Tanjungpinang dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil.
Implementasi ini merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip). Dimana pada tahun 2013 lalu, Kota Tanjungpinang hanya memperoleh predikat CC dalam evaluasi tahunan ini.
Penghargaan ini juga, diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan – RB), Yuddy Chrisnandi di Balai Kartini, Jakarta, pada Senin (9/12).
Selain Kota Tanjungpinang, ada 10 kabupaten/ kota se – Indonesia yang berhasil menyandang predikat baik. Sepuluh kabupaten/ kota tersebut adalah Kabupaten Badung, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Sleman, Kota Manado, Kota Sukabumi, dan Kota Jogjakarta.
Terkait dengan penghargaan tersebut, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengucapkan terimakasih kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atas komitmen dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
Lis mengatakan, sejak tahun 2012 hingga tahun 2014, penilaian Kota Tanjungpinang untuk laporan keuangan secara akuntabilitas kerja terus meningkat. Dimana kata dia, pada tahun 2012 point penilaian Kota Tanjungpinang sebesar 49 dengan kriteria C. Kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 52,50 kriteria CC.
“Alhamdulillah, pada tahun ini kita bisa mencapai nilai 66,85 kriteria B. Mudah – mudahan tahun depan bisa kita tingkatkan lagi. Karena ada beberapa indikator yang bisa kita tingkatkan,” tuturnya.
Indikator tersebut, kata Lis, adalah perencanaan kerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja.
“Dari beberapa indikator itu ada beberapa hal yang bisa di upgrade lagi,” paparnya.
Dijelaskannya, penghargaan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja aparatur pemerintahan. Kedepan, kata Lis, perencanaan kegiataan hal terpenting yang dilakukan adalah melakukan perencanaan kegiatan secara matang.
“Saat ini, saya bersama pak Wakil, Sekda dan kepala SKPD untuk membangun komitmen. Agar tidak ada sebuah kegiatan yang masuk dalam perencanaan tapi kegiatannya tidak kita ukur,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan – RB, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik, diperlukan komitmen dan kemauan dari setiap kepala daerah.
“Semua yang dapat B, dipastikan kepala daerahnya paham dan mau turun langsung,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan, untuk mencapai nilai B tidak mudah dan sangat jarang yang dapat mencapainya. Untuk itu, sekali lagi ia menegaskan kepala daerah harus benar – benar memegang peran.
Nilai akuntabilitas ini, ditentukan dari indicator – indicator yang ditetapkan. Bagaimana mereka mempertanggungjawabkan anggaran. Mulai dari perencanaan hingga pencapaian target dari perencanaan itu. Semua itu kita ukur,” paparnya.
Diakatakannya, bagi kota/ kabupaten yang telah berhasil meraih predikat baik, bukan berarti nilai tersebut tidak bisa menurun. Untuk itu, ia berharap, kepala daerah benar – benar memgang komitmen.
Selain Menpan Yuddy Chrisnandi, turut hadir dalam acara penghargaan dan penyerahan laporan hasil evaluasi kinerja pemerintah kabupaten/ kota tahun 2014, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (ALPIAN TANJUNG)
