Batam, IsuKepri.com – Salah seorang politisi, Asmin Patros meminta kebijakan Presiden tentang reformasi birokrasi dan revolusi mental tidak digeneralisasi, karena setiap kota itu tidak sama.
“Di Batam, perhotelan memberikan income besar kepada pendapatan daerah,” ujar Asmin saat tanya jawab bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Yuddy Chrisnandi di gedung Graha Kepri, Jumat (28/11).
Menurut dia, jika hal itu harus dipaksakan di gedung pemerintahan yang memadai dan ada juga gedung pemerintahan yang tidak memadai, maka hal itu jangan digeneralisasi.
“Kalau boleh, ada hal – hal yang tertentu. Jika halnya rapat SKPD cukup di kantor, tapi kalau sifatnya semiloka bagaimana kita menciptakan reformis birokrasi mencapai pembangunan yang lebih baik, tentu butuh tempat yang lebih besar. Maaf temen – teman, saya yang sudah telanjuri berinvestasi di hotel dengan arahan pemerintah tentu kesulitan, katanya.
Ia mengatakan, efisiensi itu perlu karena bagian dari revolusi mental, tapi tolong jangan digeneralisasi. Sebab, berbeda di kota besar dan hal ini mungkin dilakukan secara bertahap.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Yuddy Chrisnandi menyampaikan, revolusi mental dan reformasi birokrasi merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo yang harus segera direalisasikan oleh kementerian dan pemerintah daerah, seperti fasilitas yang di biayai negara harus digunakan untuk kegiatan ke pemerintahan, bukan di hotel serta memfungsikan dan mengoptimalkan setiap kegiatan pemerintah menggunakan tempat yang di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita ingin mengembalikan fungsi gedung – gedung pemerintah yang profosional, jadi gedung pemerintah yang sudah dibuat itu diperlukan untuk mendukung tugas – tugas pemerintahan kita dan fungsikan semaksimal mungkin,” papar Yuddy.
Menurut MenPANRB, jika ada kegiatan pemerintah tiba – tiba memakai hotel, itu kurang tepat. Maka dengan itu, kembalikan kepada fungsinya, biarkan hotel – hotel ini sebagai lokomotif penggerak sektor pariwisata.
Bahwa, pemerintah juga melakukan kegiatan – kegiatan lebih efesien menghemat anggaranya dengan menggunakan adjust –adjus pemerintah yang ada, ucapnya.
MenPANRB menambahkan, kalau rapat tidak perlu banyak orang sosialisasi, yang tak perlu banyak orang tersebut dapat disederhanakan dan dilaksanakan di aula gedung pertemuan. Kalau di Batam ini ada Pemerintah Kota, ada Pemerintah Provinsi masing – masing punya fasilitas dan saling tukar fasilitas, selain itu ada otorita punya tempat juga.
“Kebutuhan APBN 2015 itu sekitar 25 hingga 30 persen. Sedangkan, total APBN kita sebesar Rp2019 triliun, berapa properti belanja barang dan modal belanja pegawai yang di gunakan,” katanya.
MenPANRB berharap, kedepan pemborosan APBN yang 81 persen dihabiskan untuk biaya pegawai dan pembelanjaan pegawai dapat diminimalisir. (AJANG NURDIN)
