Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi besar di bidang perikanan, diantaranya potensi perikanan tangkap lebih kurang 361.420 ton per tahun, serta potensi sumberdaya pesisir dan pulau – pulau kecil, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan potensi wisata bahari.
Dengan besarnya potensi perikanan di Provinsi Kepulauan Riau ini juga, mendapat perhatian besar dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2010 – 2015, Drs. H. Muhammad Sani, dimana telah menempatkan sektor kelautan dan perikanan pada urutan kedua dari misi Provinsi Kepri yaitu meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan pulau – pulau kecil. Hal ini, terealisasi melalui dukungan dana APBD pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.
Hal ini juga, merupakan berkah sekaligus tantangan besar bagi kita semua, insan kelautan dan perikanan untuk melaksanakan program kegiatan yang telah disusun bersama guna mendukung peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah dan secara bertahap, dan turut mengangkat produksi serta pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan melalui kegiatan bantuan, bimbingan dan pendampingan teknis di lapangan.
Mengingat besarnya potensi sumberdaya perikanan tangkap dan diperkirakan jumlah produksi perikanan tangkap masih dapat ditingkatkan lagi jika armada yang ada dilengkapi dengan alat tangkap yang lebih maju, disamping dilakukannya penambahan armada dengan tonase yang lebih besar.
Dengan armada kapal berukuran kecil, tentunya nelayan tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan di daerah lepas pantai, apalagi pada saat gelombang tinggi dan dengan jumlah armada perikanan tangkap ukuran 30 GT yang masih minim, sehingga belum bisa meningkatkan produksi perikanan tangkap secara optimal.
Di sisi lain, secara nasional, kita juga telah bertekad untuk menjadi produsen perikanan terbesar pada tahun 2015 di dunia. Momen ini, merupakan upaya menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai negeri bahari yang benar – benar terkemuka, baik di tingkat daerah, nasional, regional bahkan internasional.
Guna mewujudkan tekad ini, diperlukan penyatuan cara pandang dan tekad serta komitmen untuk mewujudkan cita – cita besar tersebut. Berkaitan dengan hal itu, pada tahun 2010 Presiden RI telah mengeluarkaninpres no 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 terdapat program ketahanan pangan, dengan kegiatan penyediaan kapal nelayan di berbagai daerah melalui pembangunan kapal penangkap ikan berukuran 30 GT
Selain itu, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Dirjen Perikanan Tangkap telah memberikan bantuan kepada nelayan berupa kapal Inkamina yang telah dikelola sebanyak 28 unit. 15 unit diantaranya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), 9 unit dari TP Provinsi dan 4 unit dari TP Kabupaten/ Kota).
Program ini juga, sangat membantu meningkatkan penghasilan nelayan dan memberikan peluang kepada nelayan kecil untuk memanfaatkan wilayah 12 mil ke atas. Sedangkan, pada tahun 2014 ini sedang dibangun sebanyak 13 unit kapal Inkamina (6 unit dari Tugas Pembantuan dan 7 unit dari Dana Alokasi Khusus).
Selain itu, di Kota Batam terdapat 9 unit, Kabupaten Bintan 5 unit, Kabupaten Lingga 6 unit, Kabupaten Karimun 3 unit, Kabupaten Natuna 2 unit, Kabupaten Anambas 1 unit dan Kota Tanjungpinang 2 unit.
Akan hal itu, diharapkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI agar tetap mengalokasikan armada kapal tangkap ikan 30 GT untuk nelayan di Provinsi Kepulauan Riau di tahun mendatang.
Sementara itu, Pada 20 hingga 22 Mei 2014, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (DKP) Kepulauan Riau, mengadakan kegiatan Koordinasi Pembangunan dan Pengelolaan Kapal Inkamina Tahun 2010 – 2013 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2014, di Hotel The Hills Kota Batam.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta, yaitu terdiri dari 28 orang dari Kelompok Usaha Bersama yang berasal dari 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota se – Provinsi Kepulauan Riau, 1 (satu) orang dari Kabupaten Bintan, 1 (satu) orang dari Kota Batam, 1 (satu) orang dari Satker PSDKP Kota Batam, 1 (satu) orang dari Kota Tanjungpinang, 1 (satu) orang dari Kabupaten Karimun, 1 (satu) orang dari Kabupaten Anambas, 1 (satu) orang dari Kabupaten Natuna dan 5 (lima) orang dari DKP Provinsi Kepulauan Riau.
Pada kegiatan itu juga, menghadirkan narasumber dari Dirjend KKP Perikanan Tangkap 2 (dua) orang dan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 1 (satu) orang.
Sedangkan, tujuan diselenggarakannya kegiatan koordinasi pembangunan dan pengelolaan Kapal Inkamina Tahun 2010 – 2013 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2014 ini adalah menetapkan KUB penerima dilakukan sebelum proses pembangunan dan dilakukan pelatihan – pelatihan sesuai kebutuhan alat tangkap.
Memfasilitasi pengurusan dokumen kapal dan perizinan penangkapan ikan, meningkatkan monitoring dan evaluasi dari pra pembangunan, proses pembangunan hingga pemanfaatan. Melakukan pelatihan SDM KUB calon penerima, melakukan pendampingan pada saat operasional kapal, pembentukan pokja tingkat pusat dengan melibatkan Kemenhub dan Kemendagri. Perubahan format Berita Acara Serah Terima (BAST) kapal dengan mencantumkan Klausul penyerahan kepemilikan kepada WNI/ BHI.
Serta, mendokumentasikan pelaksanaan pembangunan kapal Inkamina dari awal sampai dengan operasional, pelaporan produktivitas secara rutin dan lengkap.
Diharapkan, melalui kegiatan koordinasi pembangunan dan pengelolaan kapal Inkamina Tahun 2010 – 2013 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2014 ini, dinas yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/ kota dapat meningkatkan pembinaan kepada penerima kapal Inkamina yang ada di wilayah kerjanya masing – masing. (**)
