Tanjungpinang, IsuKepri.com – Konsultan Manajemen Wilayah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (KMW PNPM MP) Provinsi Kepri, dibawah Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, melaksanakan Workshop peran media dalam proses transparansi dan sinergitas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepri.
Kegiatan ini, diikuti sekitar 15 media yang ada di Kota Tanjungpinang, diantaranya media cetak, media online, dan media elektronik, serta narasumber terdiri dari Team Leader KMW Joni Hardi, Kabid Pemerintahan Bappeda Provinsi Kepri, Rulli Fiardi, Wakil Ketua PWI Provinsi Kepri, serta beberapa tenaga ahli KMW PNPM MO Kepri. Kegiatan ini juga dilaksanakan selama 2 hari 27 – 28 Oktober 2014 di Hotel Halim Tanjungpinang.
Ketua panitia yang juga tenaga ahli Sosialisasi KMW PNPM MP Provinsi Kepri, Rudi Rosyidi mengatakan, tujuan diselengarakan kegiatan ini adalah dalam rangka untuk membangun komunikasi secara intens serta menjalin hungungan baik bersama media khususnya di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri. Agar kedepan media memiliki kontribusi didalam memberitakan informasi tentang PNPM Mandiri perkotaan dan juga dalam proses transparansi sinergitas penanggulangan kemiskinan kepada masayarakat di Provinsi Kepri.
Kemudian, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunan, dan diharapkan nanti timbulnya pemahaman serta ada relasi antara pelaku media dan pelaku pogram PNPM Mandiri perkotaan dalam menyampaikan transparansi senergitas penanggulangan kemiskinan. Dan menjadikan PNPM Mandiri sumber produksi bagi semua media, serta terbangun komitmen dan kemiteraan antara pelaku media dengan pelaku pogram PNPM Mandiri perkotaan.
Sementara, menurut Team Leader KMW, Joni Hardi mengatakan, ruang lingkup untuk pogram PNPM perkotaan yaitu pogram PNPM Reguler, pogram Neighbourhood Development PLP BK/ ND. Pogram peningkatan penghidupan masayarakat berbasis komunitas (PPMK) dan pogram master plan percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan di Indonesia (MP3KI).
Joni menjelaskan, pogram Neighbourhood Development (ND)/ PLP BK/ND bertujuan untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan pemungkiman yang teratur aman dan sehat.
Kemudian pogram PPMK yaitu untuk penerima manfaat masyarakat miskin dan usia produktif. Orientasi pelayanan usaha produktif atau market potensial dan terakhir untuk kegiatan usaha belajar, berlatih usaha untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar.
Sedangkan untuk pogram MP3KI yaitu ruang lingkupnya angka kemiskinan Indonesia cenderung terus menurun sejak tahun 2004 – 2012. Kemudian Nasional 2010 – 2014 telah menetapkan sasaran diantaranya adalah penurunan angka kemiskinan 8 – 10 persen pada akhir 2014.
“Dari jabaran pogram – pogram diatas, maka tujuannya adalah meningkatkan alkses infrastruktur pemungkiman warga miskin diwilayah perkotaan,” kata Joni.
Terpisah, Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepri, Rulli Fiardi mengatakan, Pemerintah Provinsi Kepri terus melakukan langkah – langkah dan mempunyai target untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Pada tahun 2015, kita Provinsi Kepri secara mikro mempunyai target untuk angka kemiskinan sekitar 10 persen. Namun sekarang yang menjadi terkendala untuk menurunkan angka kemiskinan tahun 2013 – 2014 seperti RTLH yaitu untuk tahapan pelaksana verifikasi, mulai dari tingkat camat, lurah dan penerima maanfaat,” ucap Rulli.
Maka dari itu, sambung Rulli, Bappeda Provinsi Kepri terus meminta PNPM untuk membantu pelaksanaan RTLH supaya tepat sasaran di Provinsi Kepri. (AFRIZAL)
