Bintan, IsuKepri.com – Rencana pemekaran Kabupaten Bintan menuai penolakan. Akan hal itu, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Bintan agar lebih fokus dalam pembangunan di Bintan ketimbang melakukan pemekaran.
Masyarakat juga mempertanyakan, apabila pemekaran tersebut dipaksakan, maka pendapatan daerah yang dimekarkan belum mampu. Bahkan untuk mendongkrak pendapatan di wilayah pemekaran yang meliputi Kecamatan Bintan Timur, Mantang, Bintan Pesisir, Gunung Kijang yang menjadi sasaran nanti adalah nelayan.
“Kita tidak mau nelayan malah kena imbasnya, dan ditarik retribusi untuk pendapatan daerah,” ujar tokoh masyarakat Kecamatan Mantang, Usman, Jum”‘at (12/9).
Menurut dia, pemekaran Bintan Kepulauan belum layak dilakukan. Karena jelas pendapatan daerahnya nanti belum memadai. Perusahaan tambang sudah tutup, industri juga tidak ada, apalagi pariwisata juga tak ada.
“Dari mana pendapatan asli daerah (PAD) nya nanti, bagaimana pembangunan bisa berjalan jika tidak ada pendapatan yang memadai,” imbuhnya.
Usman berharap, pemekaran tersebut perlu dikaji lebih dalam. “Jangan dipaksakan jika malah berantakan,” tuturnya.
Sementara itu, menurut aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang – Bintan, Juandi, pemekaran Kabupaten Bintan itu belum layak, justru akan menghamburkan APBD nantinya. Bahkan Juandi mencium adanya kepentingan anggota dewan dan kepala daerah. Lebih baik Bintan itu ditata lagi ketimbang pemekaran.
“Tata itu disektor kelautan dan pariwisata yang masih belum sempurna,” ujar Juandi.
Sebaiknya, kata Juandi, pemerintah fokus kepada masyarakatnya. “Pemekaran boleh dilakukan jika kepala daerah bisa berjanji kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakatnya lebih sejahtera,” ucapnya.
Juandi menegaskan, jika pemekaran hanya untuk segelintir orang sebaiknya jangan dimekarkan. (RAMDAN)
activate javascript
