Tanjungpinang, IsuKepri.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu menyampaikan, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang perlu dipertayakan.
“Hal itu, karena tidak ada satupun tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi bencana di Kota Tanjungpinang,” papar Maskur, Kamis (11/9).
Karena dikatakan Maskur, BPBD Tanjungpinang hanya beralasan susah berkoordinasi dengan pihak kepolisian ketika terjadi bencana. Dan juga beralasan karena golongan mereka rendah dan harus dinaikan ke tipe A atau golongan.
“Berarti ia (Kepala BPBD Tanjungpinang) hanya mementingkan kepentingan pribadi,” ujar Maskur.
Alasan Maskur, setelah kajian lebih dalam dan mau disyahkan perda tentang penanggulangan bencana, maka tiba – tiba pak Walikota menayakan siapa yang menaikan tipe A atau golongan.
“Maka dari itu, untuk apa dilakukan usulan perubahan. Bagaimana seorang kepala SKPD tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala daerah, kan kaget kita hampir terkecoh Walikota. Maka itu, ini menjadi suatu pertimbangan dan saya menilai dia tidak cocok menjabat di BPBD Tanjungpinang,” kata Maskur.
Selain itu, Maskur menyampaikan, untuk kinerja Kepala BPBD Tanjungpinang yang diperbuatnya juga belum menunjukan kinerja yang berarti untuk Kota Tanjungpinang.
Bahkan katanya, untuk mengatasi penanggulangan bencana yang ada didaerah, pemerintah pusat menyediakan anggaran per tahun.
“Ada sekitar Rp10 miliar anggaran per tahunnya yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk penanggulanggan bencana didaerah. Dan kita di Kota Tanjungpinang merupakan kawasan banjir, kawasan petir. Ia sebagai Kepala BPBD Tanjungpinang harus perjuangkan untuk membantu APBD kita,” katanya.
Maskur berharap, dengan adanya anggaran yang disediakan tersebut, mereka bisa mengajukan dan perjuangkan untuk menanggulangi bencana yang ada di Kota Tanjungpinang. (AFRIZAL)
