Wako Minta BLH Tanjungpinang Larang Penimbunan Mangrove

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Wali Kota (Wako) Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah SH, meminta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang untuk memasang garis polisi (Polisline) tanda larangan bagi pelaku penimbunan lahan hutan mangrove di depan Kantor Kelurahan Tanjungunggat yang tidak memiliki izin.

“Kalau mereka tetap membandel, maka saya perintahkan dan minta BLH harus memasang polisline tanda larangan, kata Lis, Rabu (20/8).

Karena, kata Lis, kalau UPL tidak sesuai dengan peruntukan, pelaku penimbunan hutan mangrove itu, diminta untuk mengeruk kembali lahan yang sudah ditimbun.

“Kalau tidak sesuai, akan kita suruh keruk kembali. Meski lahan itu milik pribadi warga. Seharusnya, terlebih dulu mengurus izin ke dinas terkait,” paparnya.

Namun, pada intinya, sambung Lis, tidak boleh dibangun sebelum ada izin kecuali pembangunan itu untuk drainase atau parit.

Sementara, pada Bab IV, kewajiban larangan pasal 15 menyatakan, setiap orang yang melakukan kegiatan penimbunan wajib memiliki izin sebelum melakukan penimbunan, ini sesuai dengan peraturan daerah Kota Tanjungpinang nomor 2 tahun 2013 tentang izin penimbunan lahan.

Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang, Gunawan Grounimo menyampaikan, akan memberikan tenggang waktu selama dua hari kepada Adria Effendy alias Acun, selaku pemilik lahan di Tanjungunggat yang melakukan penimbunan secara illegal tersebut, untuk memberikan siteplan.

“Pemilik lahan belum memberikan gambaran ataupun siteplan terkait rencana pembangunan di lahan itu. Saya memberilkan waktu dua hari, siteplannya harus selesai,” ucap Gunawan.

Menurut Gunawan, lahan yang ditimbun tersebut lahan resapan air, sampai saat ini belum memiliki izin terkait untuk pembangunan.

Karena pada surat permohonan pemilik lahan, katanya, akan membuat taman hias. Namun kenyataannya akan dibuat perumahan, tempat futsal. “Itu sudah melenceng,” kata Gunawan. (AFRIZAL)

Alpian Tanjung

Read Previous

Cabuli Anak Bawah Umur, Paizal Divonis Empat Tahun

Read Next

1124 Pengusaha di Kota Tanjungpinang Tak Laporkan Penanaman Modal