Anggota Polres Tanjungpinang Netral Hadapi Pilpres 2014

Tanjungpinang, IsuKepri.com – Kepolisian Resort (Polres) Tanjungpinang menyampaikan, seluruh anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) harus netral dalam menghadapi Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada 9 Juli 2014 mendatang. Hal itu juga, disampaikan saat apel bersama jajaran Polres Tanjungpinang di halaman Mapolres Tanjungpinang, kemarin.

Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Humas Polres Tanjungpinang, Iptu Yuhendrij mengatakan, netral itu juga bukan semata – mata atas perintah pimpinan. Akan tetapi, hal itu di atur dalam UU RI no 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni Pasal 28 (1).

Pada pasal itu disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, ucap Yuhendrij, Minggu (22/6) kepada www.isukepri.com.

Selain itu, sambungnya, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Kemudian, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat
menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri
atau pensiun dari dinas kepolisian.

Hal itu juga diperkuat dengan PP No 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri, yakni pasal 5 (b) tentang melakukan kegiatan politik praktis, ujarnya.

Ia melanjutkan, hal itu juga diperjelas lagi dengan peraturan Kapolri No 14 tentang kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia, yakni pasal 12 yang mana setiap anggota Polri dilarang terlibat dalam gerakan – gerakan yang nyata – nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Serta dilarang terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah. Dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik.
Dilarang menggunakan hak memilih dan dipilih serta melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, paparnya.

Dalam hal ini, kata Iptu Yuhendrij, anggota Polri wajib hukumnya menjaga netralitas dalam Pilpres 9 Juli 2014 mendatang. Apabila anggota Polri melakukan pelanggaran atau tidak netral dalam menghadapi pemilu, maka anggota tersebut akan dikenakan sanksi disiplin.

Begitu juga dengan melanggar ketentuan PP No 2 Tahun 2003, maka akan sidang kode etik. Apabila melanggar peraturan Kapolri no 14 Tahun 2011, tentang kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan apabila anggota Polri nyata – nyata ada pelanggaran pemilu, maka Bawaslu yang menilai apakah ada melanggar pidana pemilu atau tidak, ucapnya.

Jadi, kata dia, sangat jelas dan lugas sebagai insan Bhayangkara harus menjadi netralitasnya untuk menghadapi pemilu yang akan datang. (ALPIAN TANJUNG)

Alpian Tanjung

Read Previous

Sambut Ramadhan, Pemko Tanjungpinang Gelar Silaturahim

Read Next

KPU : Anggota TNI dan Polri Tak Memilih