Tanjungpinang, Isukepri.com – Huzrin Hood Ketua Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) menyatakan turut prihatin dengan persoalan yang sedang mendera Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang sebagai satu-satunya Universitas Negeri di Provinsi Kepri. Menurutnya, kebijakan UMRAH menskorsing salah seorang dosen karena statemennya dimedia beberapa waktu lalu merupakan rangkaian dari akumulasi kekeliruan dan mismanajemen pihak UMRAH selama ini.
“BP3KR sebagai elemen perjuangan masyarakat Kepri memiliki tanggungjawab moril untuk terus melihat dan mengontrol perjalanan pengelolaan UMRAH sebagai perguruan tinggi negeri di Kepri. Dan kalau boleh saya berpendapat ini adalah bentuk kegagalan UMRAH dalam menjalankan fungsi Akademik.” kata Huzrin, Minggu (23/3).
Hemat saya, kata Huzrin, masalah kepeminpinan merupakan pangkal utama dari persoalan tersebut sehingga sudah saatnya kepemimpinan Maswardi M Amin sebagai rektor UMRAH saat ini untuk dipertimbangkan kelanjutannya, mengingat bahwa pembentukan UMRAH sebagai Universitas Negeri di Kepri merupakan salah satu dari amanat musyawarah besar masyarakat Kepri yang meniginkan terbentuknya Provinsi Kepri beberapa tahun silam.
“Pemerintah Pusat melalui Kemendikbud harus mengevaluasi keefektifan kinerja UMRAH dibawah kepemimpinan rektor saat ini. Terlebih lagi, sebagai satu-satunya Universitas Negeri di Kepri, ekspektasi masyarakat pada UMRAH sangatlah tinggi. Terbukti dari besarnya dukungan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah daerah Provinsis Kepri. Hal tersebut tidak akan berarti penting apabila tatakelola dan manajeman UMRAH tidak dibenahi sesegera mungkin,” tegas Huzrin.
Huzrin menambahkan, DPRD Provinsi Kepulauan Riau harus ikut berperan aktif dalam penyelesaian persoalan tersebut, karena Huzrin menilai selama ini pemerintah daerah sudah banyak mengalokasikan anggarannya demi kemajuan UMRAH.
“Secara teknis, mungkin DPRD Kepri agar segera menemui Mendikbud untuk menyampaikan urgensi ini agar tanggungjawab pembiayaan yang selama ini ditanggung oleh daerah tidak menjadi sia-sia,” lanjut Huzrin. (IWAN)
