Tanjungpinang, IsuKepri.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, H. Muhammad Sani berdialog langsung bersama masyarakat Kota Tanjungpinang, guna membahas permasalahan – permasalahan yang ada. Dalam dialog itu juga, Gubernur menampung usulan – usulan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur meminta masyarakat Kota Tanjungpinang yang hadir untuk menyampaikan unek – unek permasalahan yang dialami.
Akan hal itu, salah seorang warga, Masita meminta kepada Gubernur Kepri supaya menyediakan Masjid di Pelabuhan Tanjungpinang.
“Selama ini, sewaktu kita tiba di pelabuhan dan pas memasuki waktu sholat dan hendak menunaikan sholat, kita kebigungan dimana tempat ibadah seperti Musholla atau Masjid dan ini sangat penting karena pintu masuk Kota Tanjungpinang seperti pelabuhan ini harus ada Musholla atau Masjid, tapi kita lihat tidak ada sama sekali,” kata Masita saat Road Show bersama Gubernur di Pujasera City Walk depan Bestari Mall Jalan Teuku Umar Tanjungpinang, Sabtu (15/3).
Selain itu, salah seorang mahasiswa Tanjungpinang, Ica menanyakan tentang pelayanan di Tanjungpinang kurang memuaskan dan lamban.
“Saya cuma menanyakan tentang pelayanan di Tanjungpinang kurang memuaskan dan lamban, contohnya pelayanan pada dinas – dinas yang ada di Kota Tanjungpinang ini sangat kurang pelayanannya dan juga lamban,” kata Ica.
Akan hal itu, Gubernur Kepri, Sani menanggapi dan menyatakan masalah masjid atau musholla di pelabuhan yang ada di Pelindo Tanjungpinang, ia akan mencoba berkoordinasi dulu dengan pihak Pelindo Tanjungpinang.
“Secepatnya akan kita bicarakan dan panggil pihak Pelindo Tanjungpinang, terkait rencana akan dibagunnya tempat ibadah untuk penumpang yang ingin beribadah,” kata Sani.
Begitu juga di daerah lainnya yang ada di wilayah Provinsi Kepri, kata Sani, khususnya di daerah pelabuhan harus ada musholla atau masjid.
Sementara untuk pelayanan yang kurang memuaskan dan lamban, langsung dijawab Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmasyah.
“Banyak kendala yang harus kita benahi, minimal dari perangkat Pemerintah Kota Tanjungpinang, kita harus benahi dulu pejabat pemerintah dan bawahannya. Seperti saat ini, kantor yang ada di kelurahan yang layak hanya ada 1 dan 17 – nya tak layak, dari 18 kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang guna memenuhi pelayanan terhadap masyarakat,” kata Lis. (AFRIZAL)
